N3, Jakarta ~ Kota Padang, Sumatera Barat berhasil meraih nominasi Anugerah Pangripta Nusantara 2017 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas). Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Padang berhasil menyisihkan ratusan kabupaten / kota di Indonesia. Menteri PPN/Bappenas menilai, Padang bersama 14 kabupaten / kota lain memiliki dokumen perencanaan terbaik tingkat nasional. Sehingga berhak menjadi nominator Anugerah Pangripta Nusantara 2017.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo usai menerima penghargaan mengaku bersyukur daerah yang dipimpinnya dinobatkan sebagai nominator terbaik dalam hal perencanaan pembangunan di Indonesia.

"Alhamdulillah, setelah terbaik di Sumatera Barat, kita menjadi nominator terbaik bersama 14 kabupaten / kota lain di Indonesia," ucap Walikota Padang dengan wajah berseri didampingi Kepala Bappeda Rudy Rinaldy.

Mahyeldi berjanji akan terus meningkatkan kinerja pembangunan di daerahnya secara berkelanjutan. Sehingga nantinya pada tahun mendatang mampu masuk ke jajaran tiga besar untuk kategori kota.

"Kita harus selalu membuat perubahan yang positif dan memajukan kehidupan masyarakat," ungkap Mahyeldi.

Seperti diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berprestasi dalam merencanakan pembangunan dalam Anugerah Pangripta Nusantara 2017. Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara ini telah dilaksanakan sejak 2011.

Sementara, Thohir Afandi, Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, menuturkan pihaknya melakukan seleksi pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 dengan membentuk tim penilai yang terdiri atas Tim Penilai Independen, Tim Penilai Utama, dan Tim Penilai Teknis.

"Tim ini menyeleksi seluruh provinsi/kabupaten/kota melalui tiga tahap," ungkapnya.

Pertama, penilaian dokumen oleh Tim Penilai Teknis yang beranggotakan Perencana Muda sampai dengan Perencana Madya ataupun Pejabat Eselon III Kementerian PPN/Bappenas.

Kedua, penilaian proses perencanaan oleh Tim Penilai Utama yakni Pejabat Eselon II Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Penilai Independen.

Ketiga, verifikasi dokumen dan proses perencanaan oleh Tim Penilai Independen yang beranggotakan para ahli di berbagai bidang penting yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan nasional.

Dia menambahkan, penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2017 yang diberikan pada provinsi/kabupaten/kota terdiri atas tiga kategori, yakni Kategori dengan Perencanaan Terbaik, Kategori Inovasi Terbaik, dan Kategori Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan.

Adapun kategori dengan Perencanaan Terbaik dinilai dengan menggunakan 12 kriteria yang meliputi: keterkaitan; konsistensi; kelengkapan dan kedalaman; keterukuran; inovasi kebijakan; proses perencanaan dari bawah (bottom up); proses perencanaan dari atas (top down); proses perencanaan teknokratik; proses perencanaan politik; inovasi proses dan program daerah; tampilan dan materi presentasi; serta kemampuan presentasi dan penguasaan materi.

Kategori Inovasi Terbaik dalam Perencanaan ditetapkan dengan kriteria yaitu inovasi kebijakan; dan inovasi proses dan program daerah.

Sementara itu, kategori Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan ditetapkan dengan kriteria, yakni secara konsisten nilainya naik selama tiga periode penilaian berturut-turut; (b) nilai peningkatan total terbesar.

Dalam pemberian penghargaan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan apresiasinya terhadap prestasi pemerintah daerah.

“Semoga prestasi ini dapat memotivasi semua pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah masing-masing,” ujarnya.

Pada 2018, dia berencana untuk mengganti penamaan Anugerah Pangripta Nusantara menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Terbaik, tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan perencanaannya dengan baik.(Charlie)

Cuplikan Berita

 
Copyright © Nusantaranews All Right Reserved