N3, Sumbar ~ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Asman Abnur berharap, nilai Laporan Angkutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemprov Sumbar tahun 2016 yang telah mendapat predikat BB, tahun 2017 ini mesti berupaya meningkat menjadi A. Selain itu, agar nanti juga dapat memberikan pembinaan pada pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun LAKIP sehingga minimal mendapat nilai B pada tahun 2017.
Jika perlu kami akan bantu dengan menurunakan tim Menpan RB untuk melakukan pembinaan dan penataan pengelolaan SAKIP agar lebih baik lagi dalam penyusunan LAKIP. Sehingga kedepan dapat menjadi percontohan di Sumatera, karena saat ini baru 3 daerah provinsi yang mendapat LAKIP nilai A, DI Yogya, Jawa Timur dan Jawa Barat
Untuk diketahui, LAKIP pemerintah kabupaten/kota di Sumbar tahun 2016, hanya 4 daerah yang mendapat nilai B. Masing-masing, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Solok, Kota Payakumbuh, selebihnya masih C dan CC, ungkap Asman Abnur ketika beraudiensi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Sumatera Barat (Sumbar), di Auditorium Gubernuran, Jumat (28/4/2017).
Asman Abnur juga mengatakan, tercatat mencapai Rp 392 T anggaran di pemerintahan yang tidak termanfaatkan dengan baik. Anggaran dimaksud dikucurkan dalam bentuk kegiatan, namun tidak sesuai dengan program yang telah disusun.
“Contohnya ada pembangunan bendungan, tapi tidak ada pembangunan irigasi, bahkan sawahnya tidak ada. Untuk mendukung program harus ada kegiatan, tapi justru yang banyak seminar dan studi banding saja. Banyak yang tidak nyambung kegiatan dan program,” ungkap Asman Abnur
Asman menjelaskan, tidak sulit memetakan pemerintahan ataupun OPD yang melaksanakan kegiatan tapi tidak sesuai dengan program. Hal itu cukup dilihat dari hasil evaluasi LAKIP, jika nilainya, C atau CC, bisa dipastikan banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan programnya.
Asman juga mewanti-wanti pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota benar-benar melaksanakan kegiatan sesuai program, serta tidak ada lagi proyek siluman di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jangan ada lagi titipan proyek, apakah itu alasannya dari anggota dewan,” tegasnya.
Asman meminta, pemerintahan di Sumbar, termasuk kabupaten/kota, terus memperbaiki kinerja dalam penyelenggaraan anggaran dan kegiatan. Jangan fokus mengejar besarnya serapan anggaran, namun merealisasikan anggaran sesuai program, dan terpenting bermanfaat untuk masyarakat. Untuk mewujudkan itu, ASN harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya, mulai dari staf hingga kepala dinas.
“Kemen PAN dan RB kedepan tidak hanya mengevaluasi akuntabilitas kinerja, tapi juga menilai kinerja individunya. Kalau ada kepala dinas nilainya tidak sampai, ganti saja, walaupun tim sukses. Jangan sampai ada lagi Kepala Dinas Perhubungan dari sarjana agama," pintanya.Hms
Jika perlu kami akan bantu dengan menurunakan tim Menpan RB untuk melakukan pembinaan dan penataan pengelolaan SAKIP agar lebih baik lagi dalam penyusunan LAKIP. Sehingga kedepan dapat menjadi percontohan di Sumatera, karena saat ini baru 3 daerah provinsi yang mendapat LAKIP nilai A, DI Yogya, Jawa Timur dan Jawa Barat
Untuk diketahui, LAKIP pemerintah kabupaten/kota di Sumbar tahun 2016, hanya 4 daerah yang mendapat nilai B. Masing-masing, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Solok, Kota Payakumbuh, selebihnya masih C dan CC, ungkap Asman Abnur ketika beraudiensi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Sumatera Barat (Sumbar), di Auditorium Gubernuran, Jumat (28/4/2017).
Asman Abnur juga mengatakan, tercatat mencapai Rp 392 T anggaran di pemerintahan yang tidak termanfaatkan dengan baik. Anggaran dimaksud dikucurkan dalam bentuk kegiatan, namun tidak sesuai dengan program yang telah disusun.
“Contohnya ada pembangunan bendungan, tapi tidak ada pembangunan irigasi, bahkan sawahnya tidak ada. Untuk mendukung program harus ada kegiatan, tapi justru yang banyak seminar dan studi banding saja. Banyak yang tidak nyambung kegiatan dan program,” ungkap Asman Abnur
Asman menjelaskan, tidak sulit memetakan pemerintahan ataupun OPD yang melaksanakan kegiatan tapi tidak sesuai dengan program. Hal itu cukup dilihat dari hasil evaluasi LAKIP, jika nilainya, C atau CC, bisa dipastikan banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan programnya.
Asman juga mewanti-wanti pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota benar-benar melaksanakan kegiatan sesuai program, serta tidak ada lagi proyek siluman di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jangan ada lagi titipan proyek, apakah itu alasannya dari anggota dewan,” tegasnya.
Asman meminta, pemerintahan di Sumbar, termasuk kabupaten/kota, terus memperbaiki kinerja dalam penyelenggaraan anggaran dan kegiatan. Jangan fokus mengejar besarnya serapan anggaran, namun merealisasikan anggaran sesuai program, dan terpenting bermanfaat untuk masyarakat. Untuk mewujudkan itu, ASN harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya, mulai dari staf hingga kepala dinas.
“Kemen PAN dan RB kedepan tidak hanya mengevaluasi akuntabilitas kinerja, tapi juga menilai kinerja individunya. Kalau ada kepala dinas nilainya tidak sampai, ganti saja, walaupun tim sukses. Jangan sampai ada lagi Kepala Dinas Perhubungan dari sarjana agama," pintanya.Hms