N3, Padang - Komisi II DPRD Kota Padang bidang Urusan Ekonomi dan Keuagan menyorot isu-isu strategis publik terkait ruang lingkup pengawasannya yang dinilai sangat penting sekali untuk kembali dilakukan koordinasi dengan beberapa instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang.

Ketua Komisi II Evi Yandri mengatakan, saat ini isu mendesak dinilai berada di sektor Koperasi dan UKM, Perdagangan, dan Pendapatan Daerah. Kita mendengar bahwa agenda pembagian Kartu Hijau untuk pedagang yang dijadwalkan tanggal 15 Maret 2017 kemarin ternyata belum terpenuhi. Masih ada pedagang yang belum menerima. Kita akan tuntaskan ini dengan Dinas Perdagangan Kota Padang, setelah itu Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang juga segera dipanggil dalam waktu dekat ini, ujarnya,Jum'at(17/3)

Dia menjelaskan, Legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasannya merasa perlu untuk mendapatkan data konkrit pencapaian program 10.000 wirausahawan dalam periode kepemimpinan Mahyeldi-Emzalmi.

“Dari target 10.000, sekarang pencapaian baru 3.500. Kita memang sudah diberi datanya oleh Dinas terkait. Tapi, kami ingin konkritnya. By Name By Address, siapa yang sudah jadi pelaku usaha. Bukan hanya angka sekian orang per kecamatan saja. Dan yang paling penting, kami ingin memperjelas mengenai program penguatan modal pemerintah Kota. Ada atau tidak, untuk itu kita jadwalkan hearing segera dengan dinas tersebut,” sebutnya kemarin

Lebihlajut tambahnya, Komisi II DPRD Kota Padang, merasa perlu mengembangkan data yang telah diterima terkait keberadaan hotel dan rumah makan atau kafe yang sudah terdaftar dan memberikan retribusi. Untuk itu kami juga oerlu segera koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah(Bapeda) Padang.

“Ada dua sistem yang dikembangkan untuk penyerahan retribusi, online dan manual. Untuk sistem manual ini, Kami ingin diperjelas, ada tidak SOP-nya
(Standar Operational Procedure). Kalau ada, seperti apa. Kemudian  komisi II juga akan melakukan kunjungan lapangan secara acak ke hotel dan rumah makan atau kafe yang sudah terdatar di Bapeda. Ini untuk memastikan kondisi lapangan.

Selain itu, ada dua hal penting yang jadi perhatian Komisi II. Adanya isu pembayaran ganda tagihan PDAM yang berkembang di masyarakat dan status saham PT Semen Padang menjadi perhatian utama komisi ini. “Kami mendengar saham Semen Padang hilang. Ini mengkhawatirkan. Oleh karena itu, penting kiranya masalah ini diperjelas. Sudah jadi tugas kami melakukan pengawasan, demi kemaslahatan masyarakat Kota Padang,”ungkapnya.(M7).
 
Top