Padahal Tahun 2015 lalu rata-rata nilai LAKIP untuk kota Padang hanya peroleh pada kategori CC dengan nilai 46,92 berbeda dengan tahun 2016 yang kini telah melakukan peningkatan dengan nilai 49,87. Ini membuktikan bahwa Pemko Padang benar-benar telah melakukan peningkatan terhadap Akuntibilitas kinerjanya.
Walaupun terjadi peningkatan, namun rata-rata keseluruhan kabupaten/kota pada tahun 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C. Sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota masih mendapat nilai di bawah B.
Rendahnya tingkat Akuntabilitas Kabupaten/Kota dikarenakan empat permasalahan utama, yakni tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.
Keempat permasalahan tersebut menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah dihitung, terdapat potensi pemborosan minimal 30% dari APBN/APBD diluar belanja pegawai setiap tahunnya.
Penyerahan Hasil Evaluasi LAKIP tersebut langsung diberikan oleh Menteri PAN dan RB Asman Abnur kepada Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo sebagai kategori baik (B) di salah satu hotel ternama di kota Bandung.
Dalam penyeharan hasil Evaluasi LAKIP tersebut Wako Padang juga di dampingi oleh Asisten III Corri Saidan, Inspektur Inspektorat Andri Yulika, Kepala Bappeda Rudy Rinaldi, Kabag Organisasi Sandra Imelda, serta Kabag Humas Zayadi.
Dari empat kabupaten / kota di Sumbar Padang menjadi salah satu kategori Baik (B) dalam hasil laporan tersebut. Walikota Padang mengucapkan ‘’Terimakasih kepada seluruh jajaran kerjanya yang telah bekerja dengan baik selama tahun 2016 ini dan terimakasih kepada seluruh SKPD yang juga telah bekerja dengan baik selama ini’’.