N3, Padang -- Hujan yang terjadi dua hari terakhir ini, sudah begitu
banyak keluhan warga yang saya terima. Semuanya meminta agar perbaikan
drainase dikawasan Pondok Tanah Kongsi dan sekitarnya untuk dilaksakan
secepatnya. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Padang Partai PDI - P,
Iswanto Kwara.
Dia menilai pemerintah terlalu lamban dalam mengambil sikap dan upaya penanggulangan banjir di kawasan Pondok dan sekitarnya. Sudah berulangkali kawasan itu di usulkan agar dilakukan perbaikan drainase, namun tidak pernah terealisasi. Pada hal sudah sangat memprihatinkan, "ujarnya, Jum'at(26/8)
Satu jam saja jika turun hujan, tidak hanya dikawasan Pondok yang kebanjiran. Beberapa lokasi di sekitarnya juga ikut kebanjiran. Seperti di Nipah, Pasar Tanah Kongsi. Kampung Nias, Batang Arau, AR Hakim dan Bandar Pulau Karam. Diharapkan pemerintah Kota Padang bisa mendengarkan jeritan warga yang selalu menjadi korban kebanjiran di kawasan itu.
Iswanto juga mengatakan, "untuk dana aspirasinya sendiri, ada sekitar Rp 800 juta yang diperuntukkan untuk betonisasi dan normalisasi drainase di kawasan tersebut. Sebanyak Rp 300 juta untuk betonisasi bandar gereja sampai bandar pulau karam dan Rp 500 juta normalisasi drainase di kawasan Berok Nipah," katanya.
Lanjutnya jika memang perbaikan tidak bisa dilakukan, saya rasa untuk pemeliharan saja anggaran tersebut ditambah dengan anggaran apirasi dewan lainnya yang berasal dari dapil itu, pasti sudah bisa mengurangi kecemasan warga akan terjadi banjir. Tapi sayang, sampai saat ini belum juga di kerjakan oleh dinas PU, "ungkapnya.
Dinas PU agar jangan suka mengeluh dengan alasan anggaran yang selalu dikambing hitamkan. Hal itu sudah menjadi alasan klasik sejak dari dulu.
Sementara anggota DPRD Kota Padang, Aprianto meminta Pemko tidak pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Harusnya Dinas PU harus objektif, memilih mana daerah yang mesti menjadi prioritas pembangunan.
Menurutnya, banjir sudah di kawasan Pondok itu sudah begitu lama terjadi. Kawasan yang di gadang - dagangkan sebagai salah satu titik Objek Wisata Terpadu itu, nampaknya selalu ditinggalkan dalam pemerataan pembangunan. “ Itu kan termasuk pusat kota, harusnya menjadi prioritas bagi pemerintah dalam upaya penanggulangan banjir,” ungkap Aprianto.
Dia menilai, kinerja dinas PU perlu dievaluasi lagi karena tidak mampu menangani banjir di kawasan Pondok dan sekitarnya. Jika anggaran yang menjadi alasan. Dia juga mengakui sebenarnya banyak dana aspirasi dewan yang di pokuskan untuk penanggulangan banjir di kawasan itu, namun tak juga terlaksankan.
“ Saya juga mendengar untuk normalisasi drainase di daerah pondok, provinsi juga membantu sebanyak Rp 2 Miliar,” terangnya.(M7).