Oleh. Ummu Aura(Muslimah Peduli Umat)
Ancaman PHK yang Tak Kunjung Reda dan Ketiadaan Solusi Nyata dalam Sistem Kapitalis
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus menghantui para pekerja di Indonesia hingga tahun 2026. Berbagai laporan media menunjukkan bahwa ancaman ini belum mereda, bahkan kian meluas ke berbagai sektor industri. Dilansir dari cnnindonesia.com 26-05-2026, salah satu kasus terbaru yang cukup mengerikan terjadi di PT Xacti Indonesia, perusahaan manufaktur elektronik yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Perusahaan yang dahulu dikenal sebagai bagian dari Grup Sanyo ini terpaksa menutup seluruh operasionalnya dan memberhentikan 350 karyawan secara massal. Penutupan pabrik ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan dampak berantai dari ketidakpastian kondisi global maupun gejolak ekonomi dalam negeri.
Konflik bersenjata yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, menjadi salah satu pemicu utama. Ketidakpastian kapan konflik ini akan berakhir mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), bahan baku industri, dan biaya produksi secara drastis. Bagi perusahaan yang sangat bergantung pada bahan baku impor, situasi ini makin diperberat oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Akibatnya, biaya produksi membengkak sementara daya saing produk menurun drastis. Karena tidak lagi mampu menutupi biaya operasional, jalan keluar yang diambil oleh pemilik modal adalah menutup usaha dan membuang buruh, seolah-olah manusia pekerja hanyalah barang atau komoditas yang bisa dibuang kapan saja saat tidak lagi menguntungkan.
Fenomena PHK tidak hanya terjadi di industri manufaktur konvensional. Perusahaan teknologi raksasa dunia seperti Meta pun melakukan pemangkasan jumlah karyawan sebanyak 8.000 orang dalam satu gelombang saja, yang dilakukan hanya demi efisiensi dan peningkatan infrastruktur kecerdasan buatan (AI). Hal ini membuktikan bahwa di mana pun sistem ekonomi kapitalis diterapkan, posisi pekerja selalu lemah dan mudah dikorbankan demi keuntungan pemegang saham.
Akibat dari banyaknya perusahaan yang menutup usaha atau mengurangi jumlah tenaga kerja, persaingan di pasar tenaga kerja menjadi sangat gila. Data dari platform pencari kerja JobStreet pada Maret 2026 menunjukkan bahwa rata-rata satu iklan lowongan kerja kini diserbu oleh 500 hingga 600 pelamar. Untuk posisi di perusahaan besar, jumlah pelamar bahkan bisa mencapai ribuan orang. Kondisi ini membuat mencari pekerjaan menjadi hal yang sangat mustahil, hingga ada pencari kerja yang nekat memanfaatkan aplikasi kencan untuk menyebarkan riwayat hidupnya demi mendapatkan peluang kerja.
Kapitalisme Menjadikan Buruh Komoditas dan Negara Hanya Penjaga Modal
Kondisi sulit yang dialami jutaan pekerja ini adalah bukti nyata kegagalan sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini, buruh diposisikan semata-mata sebagai alat produksi atau komoditas. Nilai seorang pekerja hanya diukur dari seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan bagi pemilik modal. Jika biaya produksi naik, jika pasar lesu, atau jika ada cara baru yang lebih murah untuk berproduksi, maka buruh adalah pihak pertama yang dikorbankan.
Masalah mendasar lainnya dalam kapitalisme adalah penumpukan kekayaan dan modal hanya di tangan segelintir orang. Lapangan kerja tidak dibuka karena negara atau pemilik modal ingin menyejahterakan rakyat, melainkan hanya dibuka jika keuntungan terjamin besar. Akibatnya, meskipun banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dan banyak tenaga kerja yang siap bekerja, lapangan kerja tetap langka karena tidak menguntungkan bagi pemilik modal besar untuk mengembangkan usaha di sektor-sektor tertentu.
Peran negara dalam sistem ini pun sangat terbatas. Negara kapitalis hanya bertindak sebagai penjaga kepentingan para pemilik modal dan pengusaha besar. Ketika gelombang PHK melanda dan rakyat jatuh miskin, negara tidak berani menekan pengusaha atau mengubah struktur ekonomi. Solusi yang ditawarkan hanya berupa jaring pengaman sosial yang sifatnya sementara, terbatas, dan tidak menyelesaikan akar masalah. Negara gagal menjalankan peran utamanya sebagai pelindung rakyat, karena aturan main ekonomi diatur sedemikian rupa agar kebebasan berusaha pemilik modal tidak terganggu, meskipun rakyat menderita.
Sistem Ekonomi Islam dan Khilafah Solusi Menyelamatkan Pekerja
Berbeda dengan kapitalisme yang membiarkan ekonomi berjalan liar dan membiarkan rakyat berjuang sendiri, Islam memiliki pandangan yang sangat jelas dan tegas mengenai ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan Islam, negara adalah raa’in atau pemimpin dan pengurus rakyat. Negara wajib menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi setiap warga negara yang ingin bekerja, sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan hidup.
Sistem ekonomi Islam memutus rantai ketergantungan pada modal kapitalis. Islam mengatur jenis kepemilikan menjadi tiga: kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sumber daya alam dan sarana vital yang menjadi kebutuhan hidup banyak orang, seperti tambang, energi, dan fasilitas publik, dijadikan kepemilikan umum atau negara. Hal ini mencegah terjadinya monopoli dan penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang saja, yang sering kali menjadi penyebab utama terbatasnya lapangan kerja dan mahalnya harga kebutuhan pokok.
Penerapan sistem ekonomi Islam di bawah naungan Khilafah akan membangun struktur kepemilikan yang adil dan merata. Distribusi kekayaan tidak akan berputar hanya di kalangan orang kaya, melainkan mengalir ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang luas, beragam, dan sehat, sehingga peluang usaha dan lapangan kerja akan terbuka lebar dan merata di mana-mana, bukan hanya di sektor-sektor yang menguntungkan pengusaha besar saja.
Selain itu, Islam mewajibkan adanya lembaga negara bernama Baitul Maal. Lembaga ini berfungsi mengelola harta kekayaan negara, yang kemudian digunakan untuk menjamin kebutuhan dasar setiap warga negara secara langsung. Baitul Maal wajib membiayai pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan tanpa membebani rakyat. Jika ada warga negara yang belum mendapatkan pekerjaan, negara wajib mencarikan atau menciptakan lapangan kerja, bukan membiarkannya menganggur dan bersaing mati-matian dengan ribuan orang lain hanya untuk satu posisi kosong.
Kondisi PHK massal dan sulitnya mencari kerja saat ini adalah bukti bahwa sistem kapitalis sudah tidak mampu lagi memberikan solusi. Sistem ini memang didesain untuk mengutamakan keuntungan pemilik modal di atas segalanya, sehingga nasib buruh selalu menjadi korban. Sudah saatnya kita kembali merujuk pada sistem yang datang dari Pencipta alam semesta, yaitu Islam. Di bawah naungan Khilafah, ekonomi akan dikelola demi kemaslahatan seluruh rakyat, pekerja akan dihargai sebagai manusia yang bermartabat, dan setiap orang akan terjamin haknya untuk bekerja dan hidup sejahtera.
No comments:
Post a Comment