Oleh : Kursiyah Azis (Aktivis Muslimah)
Lagi-lagi rakyat di buat terkejut. Bangun pagi bukannya disuguhi sarapan enak, justru malah dapat kabar yang menyesakkan dada. Ya, harga pertamax naik tanpa aba-aba. Tepat pada saat kondisi ekonomi sedang ngos-ngosan, dengan daya beli yang melemah, serta kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.
Melansir dari KOMPAS.com (10/6/2026) PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green pada Rabu (10/6/2026). Harga Pertamax yang semula Rp 12.300 perliter naik menjadi Rp 16.250 per liter, Sedangkan harga Pertamax Green yang awalnya harga sebesar Rp 12.900 perliter berubah menjadi Rp 17.000 per liter.
Kebijakan tersebut jelas menambah beban yang semakin berat bagi rakyat. Meskipun bagi sebagian kalangan, kenaikan harga pertamax tidak terlalu berefek. Namun bagi jutaan pekerja, pelaku usaha kecil, dan masyarakat berpenghasilan pas-pasan, kenaikan tersebut dapat memicu efek berantai yang menggerus kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertanyaannya, di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi rakyat, di manakah keberpihakan negara ketika kebutuhan mendasar masyarakat semakin sulit dijangkau?
*BBM dan Tanggungjawab Negara yang Terbengkalai*
Kabar kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hampir selalu membawa dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Karena ketika harga BBM naik, maka secara otomatis biaya transportasi dipastikan akan meningkat dan harga kebutuhan pokok pun ikut terdorong naik. Jika sudah demikian, maka akibatanya daya beli rakyat semakin tertekan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa BBM bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan kebutuhan strategis yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
Dalam situasi demikian, negara semestinya hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat agar tetap dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Sebab, tujuan utama pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan ekonomi seharusnya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengejar keuntungan atau menyesuaikan diri dengan mekanisme pasar.
Sebagaiamana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negeri yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak dan gas bumi. Kekayaan tersebut semestinya dikelola secara optimal untuk kepentingan rakyat. Ketika masyarakat harus menanggung beban harga BBM yang terus meningkat, muncul pertanyaan tentang sejauh mana keberpihakan kebijakan negara kepada rakyat kecil.
*Ketika BBM di Kelola Sistem Sekuler*
Kenaikan harga BBM yang terus berulang sudah menjadi persoalan yang akrab di tengah masyarakat. Kondisi tersebut merupakan salah satu dari sekian juta persoalan yang di akibatkan oleh Sistem Sekuler. Setiap kali harga BBM naik, beban hidup rakyat pun ikut bertambah berat. Ironisnya, kondisi ini terjadi di negeri yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah.
Dalam sistem sekuler kapitalistik, pengelolaan sumber daya alam memang selalu didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan keuntungan. Keberadaan negara lebih berperan sebagai regulator yang membuka ruang bagi mekanisme pasar untuk menentukan banyak kebijakan strategis, termasuk yang berkaitan dengan energi. Akibatnya, kebutuhan dasar masyarakat sering kali diposisikan sebagai komoditas yang nilainya mengikuti pergerakan pasar global.
Padahal kita ketahui bersama bahwa BBM merupakan kebutuhan vital yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Sehingga ketika pengelolaannya tidak sepenuhnya diarahkan untuk kemaslahatan rakyat, maka yang terjadi adalah rakyat menjadi pihak yang paling sering menanggung dampak kebijakan. Kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan oleh pemilik kendaraan, tetapi juga memengaruhi harga barang, jasa, dan kebutuhan pokok sehari-hari.
*Cara Islam Mengelola BBM*
Dalam Islam, pemimpin dipandang sebagai pengurus yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Karena itu, kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat luas dan menghindari kebijakan yang memberatkan rakyat.
Penguasa semestinya mengoptimalisasi sumber pemasukan negara seperti pengelolaan kepemilikan umum, kharaj, jizyah (dalam konteks historis), fa'i, ghanimah, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang baik maka, beban pembiayaan negara tidak harus ditimpakan melalui kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Negara sudah seharusnya berkewajiban menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, termasuk melalui pengawasan distribusi dan pencegahan praktik monopoli serta penimbunan.
Karena itu, persoalan BBM sejatinya bukan semata-mata masalah teknis ekonomi, melainkan berkaitan dengan paradigma pengelolaan negara. Selama kebijakan energi masih berada dalam kerangka sistem sekuler yang memisahkan aturan kehidupan dari tuntunan agama, berbagai persoalan yang membebani rakyat berpotensi terus berulang. Sudah saatnya dilakukan evaluasi mendasar terhadap sistem yang melahirkan kebijakan tersebut, agar pengelolaan kekayaan negeri benar-benar berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
Olehnya itu maka, negara perlu memastikan bahwa kebijakan energi tidak semakin memperlebar kesenjangan sosial. Ketika harga-harga kebutuhan pokok terus meningkat sementara pendapatan masyarakat tidak bertambah secara seimbang, maka kesejahteraan rakyat akan semakin sulit diwujudkan. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan terhadap kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi sangat penting.
Rasulullah ﷺ bersabda:
"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api."
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)
Sebagian ulama memasukkan sumber energi modern seperti minyak dan gas ke dalam kategori ini karena menjadi kebutuhan publik.
Dari sudut pandang Islam, persoalan kenaikan harga BBM bukan sekadar masalah harga energi, tetapi terkait dengan bagaimana negara mengelola kekayaan alam dan menjalankan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Solusi yang ditawarkan berfokus pada pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan umum, penguatan peran negara sebagai pelayan rakyat, serta penerapan tata kelola ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Pada akhirnya, rakyat berharap agar pengelolaan sumber daya energi benar-benar berorientasi pada kemaslahatan publik. Sebab kekayaan alam negeri ini semestinya menjadi sumber kesejahteraan, bukan justru menghadirkan beban yang semakin menyesakkan kehidupan masyarakat. Keberpihakan negara akan terlihat bukan dari slogan, melainkan dari kebijakan nyata yang mampu menghadirkan rasa keadilan dan menjamin kebutuhan dasar rakyat dengan harga yang terjangkau. Namun semua itu hanya akan terwujud ketika Sistem Islam yang menjadi pengatur kehidupan. Wallahu"alam.
No comments:
Post a Comment