Oleh. Rahma
Hari Buruh Nasional yang bertepatan pada tanggal 1 Mei 2026 diperingati oleh para buruh di seluruh penjuru kota. Massa buruh yang berkumpul di kawasan Monumen Nasional Jakarta sempat dihampiri oleh Presiden Prabowo. Para buruh tersebut menyampaikan tuntutan pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, hingga menyampaikan adanya kekhawatiran imbas dari konflik global yang bisa memicu PHK. ( Antaranews.com, Jakarta, 01/05/26 ).
Saat ini struktur ketenagakerjaan di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal dengan kualitas pekerjaan yang relatif rendah. Contohnya, Pedagang Kaki Lima (PKL), Pekerja Lepas (Freelancer), Buruh Tani, Asisten Rumah Tangga (ART), Tukang Ojek/Pengemudi Transportasi Online, Pedagang Asongan, Keliling, atau Pemulung.
Para pekerja informal umumnya tidak mempunyai gaji tetap, tidak ada jaminan kesehatan dan kurang dari kehidupan yang layak. Mereka tidak bisa merencanakan masa depannya dengan baik. Karena penghasilan yang didapatkan tidak pasti. Naiknya jumlah pekerja informal dan pengangguran ini melonjak karena sulitnya mencari pekerjaan formal.
Jumlah tenaga kerja yang tak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja membuat posisi tawar pekerja menjadi rendah. Sedangkan alternatif membuat usaha sendiri (UMKM) juga belum sepenuhnya bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Meningkatnya jumlah para pekerja informal dan pengangguran adalah bukti bahwa negara telah gagal menciptakan lapangan kerja bagi rakyat.
Sistem ekonomi kapitalis menyebabkan kesenjangan sosial makin lebar dan kemiskinan struktural makin banyak. Kalau pendapatan rakyat kecil bagaimana rakyat bisa sejahtera hidupnya.
Dalam sistem liberal kapitalis, berbagai kebijakan pemerintah lebih berpihak pada pemilik modal ( pengusaha ) sehingga kepentingan rakyat banyak yang masih terabaikan.
Sistem Islam sebagai Solusi
Dalam sistem Islam negara mempunyai tanggung jawab penuh dalam menyediakan lapangan kerja untuk semua laki-laki dewasa, agar dapat menjalankan kewajiban menafkahi keluarganya. Negara akan terjun langsung dalam perekonomian bukan hanya sebagai regulator saja.
Sistem pendidikan, politik dan ekonomi Islam memiliki mekanisme yang komprehensif untuk memastikan setiap laki-laki dewasa bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya.
Syariat Islam memiliki aturan terkait hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, sehingga tidak menimbulkan masalah baik dalam hal upah, jam kerja, beban kerja, hubungan kerja, karena akad kerja didasarkan keridhaan.
Masalah ketenagakerjaan membutuhkan perubahan sistem politik, ekonomi, dan pendidikan yang berpijak pada Islam secara menyeluruh.
Dalam sistem pendidikan Islam akan dibentuk generasi yg memiliki kepribadian Islam yang berakidah Islam, kreatif dan terampil sehingga akan hilang sikap malas dalam bekerja.
Dalam sistem sosial Islam, tugas utama laki-laki wajib bekerja dan wanita fokus sebagai ummu wa rabbatul bait. Sehingga urusan keluarga akan tertata dengan baik.
Kemudian dalam sistem ekonomi Islam akan melarang penumpukan kekayaan pada pihak tertentu saja. Sumber daya alam akan dikelola dengan baik oleh negara dan hasilnya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Kepala negara akan mengkondisikan rakyat akan tenang dalam bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan maupun papan. Hanya sistem Islam yang bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Sebagaimana Allah berfirman dalam (QS : Al A'raf 9:96)
" Jika saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, Kami pasti akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu. Karena itu Kami pun menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu."
Hendaknya masyarakat sadar bahwa sangat penting untuk segera meninggalkan sistem kapitalis sekuler dan menggantinya dengan menerapkan Sistem Islam secara memyeluruh ( kaffah ) supaya kesejahteraan dan keberkahan bisa diraih dari Allah swt.
Wallahu A'lam Bishawab
No comments:
Post a Comment