MBG di Kolaka: Solusi Gizi atau Tambal Sulam Masalah?

 

Oleh : Ummu Fatih (Aktivis Muslimah)

         Kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Sebanyak 11 siswa SDN 3 Watubangga, Kabupaten Kolaka dilarikan ke puskesmas setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Para siswa mengalami mual, muntah, sakit perut, dan lemas. Dugaan sementara mengarah pada menu ayam goreng yang disebut berbau tidak biasa. Sampel makanan kemudian diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Meski kondisi siswa mulai membaik, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan program MBG.

Fakta berita tersebut dimuat oleh:

DetikSulsel – 11 Siswa SD di Kolaka Dilarikan ke Puskesmas Diduga Keracunan MBG

          Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan MBG bukan sekadar soal pembagian makanan gratis, melainkan menyangkut keamanan pangan, tata kelola program, hingga arah kebijakan negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Program yang semestinya membantu pemenuhan gizi justru dapat menghadirkan ancaman kesehatan jika pengawasan dan pengelolaannya lemah.

          Problem MBG bukan hanya kesalahan teknis di lapangan, tetapi berkaitan dengan akar persoalan sistemik. Program dinilai lebih berorientasi pada target distribusi dan proyek besar daripada memastikan kualitas serta keselamatan rakyat. Akibatnya, pengawasan keamanan pangan sering kali lemah, sementara standar higienitas dan distribusi tidak berjalan optimal.

Dalam perspektif kritik tersebut, kebijakan semacam MBG dianggap lahir dari paradigma kapitalisme yang menjadikan pelayanan publik dekat dengan orientasi bisnis dan pencitraan. Negara hadir bukan sebagai pengurus utama kebutuhan rakyat, tetapi lebih sebagai regulator yang membuka ruang proyek bagi berbagai pihak. Ketika orientasi target dan keuntungan lebih dominan, maka keselamatan rakyat bisa terabaikan. Kasus keracunan MBG menjadi bukti bahwa kebijakan tambal sulam tidak menyentuh akar persoalan kesejahteraan rakyat.

Padahal, masalah gizi sejatinya tidak berdiri sendiri. Rendahnya daya beli masyarakat, kemiskinan, mahalnya bahan pokok, serta sulitnya akses terhadap pangan berkualitas adalah problem utama yang seharusnya diselesaikan negara. Jika kesejahteraan rakyat terjamin, maka kebutuhan pangan bergizi akan lebih mudah dipenuhi keluarga tanpa harus bergantung pada program yang rawan masalah dalam distribusinya.

          Dalam Islam, negara adalah raa’in (pengurus rakyat) yang wajib memastikan seluruh kebutuhan dasar rakyat terpenuhi dengan baik dan aman. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa penguasa tidak boleh sekadar membuat program populis, tetapi wajib benar-benar menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pengelolaan pangan dalam Islam tidak boleh diserahkan pada orientasi bisnis atau keuntungan korporasi. Negara wajib melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas makanan, distribusi, kebersihan, hingga keamanan pangan.

Selain itu, Islam tidak menyelesaikan masalah gizi hanya dengan pembagian makanan sesaat. 

         Islam menyelesaikan akar masalah melalui sistem ekonomi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, membuka lapangan kerja, menjaga stabilitas harga pangan, dan mengelola kekayaan alam untuk kepentingan umat. Kekayaan tambang, hutan, laut, dan sumber daya alam lainnya dikelola negara lalu hasilnya dikembalikan untuk pelayanan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan pangan.

         Islam juga melarang segala kebijakan yang membahayakan masyarakat. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”

(HR. Ibnu Majah)

Bahkan dalam kaidah fikih disebutkan:

دُرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Karena itu, setiap program negara yang berpotensi membahayakan rakyat wajib dievaluasi secara serius. Negara tidak boleh hanya fokus pada pencapaian target program, tetapi harus memastikan keamanan dan kemaslahatan rakyat benar-benar terjamin.

        Kasus keracunan MBG di Kolaka seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa persoalan pangan rakyat tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan pragmatis dan proyek jangka pendek. Dibutuhkan perubahan cara pandang dalam mengurus rakyat. Islam menawarkan konsep negara yang menjadikan pelayanan kepada rakyat sebagai amanah, bukan ladang proyek ataupun pencitraan politik.    

          Dengan sistem yang berlandaskan syariat, kebutuhan pangan, keamanan konsumsi, dan kesejahteraan rakyat akan diurus secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam sementara.