Oleh : Ummu Fatih (Pegita Opini)
Kenaikan harga kedelai impor kembali menghantam para perajin tahu-tempe di berbagai daerah. Di tengah pelemahan rupiah, biaya produksi melonjak, sedangkan daya beli masyarakat melemah. Akibatnya, pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi penopang pangan rakyat justru semakin terjepit. Tempe yang dikenal sebagai makanan rakyat kini menjadi simbol rapuhnya ketahanan pangan negeri yang bergantung pada impor.
Padahal Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sumber daya alam melimpah. Ironisnya, bahan baku utama tempe justru masih didominasi kedelai impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah dan harga global naik, rakyat kecil menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan sistemik yang tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan tambal sulam.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada kenaikan harga kedelai impor. Karena sebagian besar kebutuhan kedelai nasional dipenuhi dari luar negeri, maka fluktuasi kurs membuat biaya produksi tempe melonjak. Para perajin tahu-tempe pun mengaku kesulitan mempertahankan usaha mereka.
Dalam laporan media disebutkan bahwa banyak perajin mulai gelisah akibat harga kedelai yang terus meningkat seiring melemahnya rupiah. Bahkan sebagian perajin mengurangi kapasitas produksi karena tidak mampu membeli bahan baku dalam jumlah normal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketergantungan impor membuat usaha rakyat sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global.
Di wilayah lain, pedagang tahu-tempe juga mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor yang terus membebani usaha mereka. Kenaikan biaya produksi tidak sebanding dengan kemampuan masyarakat membeli produk dengan harga lebih mahal. Akibatnya keuntungan pedagang terus menyusut.
Karena harga kedelai terus naik, banyak pedagang memilih siasat bertahan dengan memperkecil ukuran tempe. Ada pula yang mengurangi jumlah produksi agar modal tidak semakin membengkak. Strategi ini dilakukan demi mempertahankan pelanggan dan menghindari kenaikan harga jual yang terlalu tinggi.
Namun kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pangan masyarakat makin sulit dipenuhi secara layak. Ukuran tempe mengecil, produksi berkurang, sementara masyarakat harus membeli dengan harga yang relatif tetap atau bahkan lebih mahal. Dalam jangka panjang, kondisi ini tentu memengaruhi akses masyarakat terhadap pangan murah dan bergizi.
Fenomena shrinkflation atau penyusutan ukuran produk menjadi bukti bahwa pelaku usaha kecil berada dalam posisi serba sulit. Mereka tidak mampu menaikkan harga terlalu tinggi karena takut kehilangan pembeli, tetapi juga tidak mampu mempertahankan ukuran dan kualitas produk akibat biaya produksi yang terus meningkat.
Tidak hanya kedelai, kenaikan harga plastik kemasan juga menambah beban biaya produksi perajin tahu-tempe. Biaya operasional usaha kecil semakin berat karena hampir seluruh komponen produksi mengalami kenaikan.
Dalam laporan media disebutkan bahwa para perajin di Malang mengeluhkan lonjakan harga kedelai impor sekaligus kenaikan harga plastik. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tipis. Sebagian pelaku usaha bahkan terancam berhenti berproduksi jika situasi terus berlanjut.
Hal ini menunjukkan bahwa usaha kecil rakyat berjalan tanpa perlindungan serius dari negara. Ketika harga bahan baku naik, para perajin harus menanggung seluruh risiko sendiri. Negara hanya hadir sebatas imbauan atau operasi pasar sementara, tanpa solusi mendasar.
Indonesia ternyata masih mengimpor kedelai dalam jumlah sangat besar hingga mencapai triliunan rupiah. Fakta ini menunjukkan lemahnya kemandirian pangan nasional. Ketergantungan pada impor membuat harga pangan domestik mudah terguncang oleh perubahan pasar internasional.
Dalam laporan CNBC Indonesia disebutkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap produk seperti mi dan tempe sangat tinggi, tetapi bahan bakunya justru banyak dipenuhi dari impor. Akibatnya devisa negara terus keluar dan ketahanan pangan menjadi rapuh.
Negara agraris yang bergantung pada impor pangan merupakan ironi besar. Ketika produksi dalam negeri lemah, maka nasib pangan rakyat pun ditentukan oleh pasar global dan nilai tukar mata uang asing.
Dalam perspektif kritis,sistem ekonomi kapitalisme menjadikan mata uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik yang kuat. Nilai uang sangat mudah dipermainkan pasar, spekulan, serta kepentingan ekonomi global. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, harga barang impor langsung melonjak. Rakyat kecil menjadi korban pertama dari sistem yang rapuh ini.
Kapitalisme juga mendorong negara bergantung pada mekanisme pasar internasional. Produksi pangan tidak dibangun berdasarkan kebutuhan rakyat, tetapi berdasarkan keuntungan ekonomi. Akibatnya negara lebih memilih impor daripada membangun kemandirian produksi domestik yang membutuhkan perhatian serius dan jangka panjang.
Kapitalisme telah melahirkan ketergantungan ekonomi yang membuat negara kehilangan kedaulatan pangan. Negara hanya berperan sebagai regulator, bukan pengurus urusan rakyat secara langsung.
Dalam sistem kapitalisme, negara cenderung menyerahkan pengaturan harga kepada mekanisme pasar. Akibatnya ketika harga bahan baku naik, rakyat dipaksa menanggung beban sendiri. Negara tidak benar-benar hadir melindungi usaha kecil.
Padahal perajin tahu-tempe merupakan bagian penting dari rantai pangan rakyat. Ketika mereka tertekan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat luas. Namun solusi yang diberikan biasanya hanya bersifat sementara seperti operasi pasar atau bantuan sesaat.
Negara dalam sistem kapitalisme lebih berpihak pada kepentingan pasar dan korporasi besar dibanding melindungi rakyat kecil. Negara gagal memastikan kestabilan harga, distribusi bahan baku, dan keberlangsungan usaha rakyat.
Negeri yang bergantung pada impor pangan berarti tidak memiliki kedaulatan ekonomi yang kokoh. Ketika pasokan global terganggu atau harga dunia naik, negara langsung mengalami krisis pangan.
Ketergantungan impor juga menunjukkan kegagalan pengelolaan sektor pertanian. Lahan pertanian menyusut, petani kurang diperhatikan, dan produksi lokal kalah bersaing dengan produk impor. Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam luas yang seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri.
Sistem kapitalisme telah menjadikan sektor pangan tunduk pada perdagangan global. Akibatnya negara kehilangan orientasi melayani kebutuhan rakyat dan lebih fokus menjaga stabilitas pasar.
Sementara,berbeda halnya dalam islam yang menetapkan penggunaan mata uang berbasis emas dan perak, yakni dinar dan dirham. Sistem ini memiliki nilai intrinsik sehingga tidak mudah mengalami inflasi atau dipermainkan spekulan. Dengan mata uang yang stabil, harga kebutuhan pokok rakyat juga lebih terjaga.
Rasulullah ﷺ dan para khalifah setelah beliau menggunakan dinar dan dirham sebagai standar transaksi. Sistem ini terbukti mampu menjaga kestabilan ekonomi selama berabad-abad.
Allah SWT berfirman:
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka azab yang pedih.”
(QS At-Taubah: 34)
Ayat ini menunjukkan pengakuan syariat terhadap emas dan perak sebagai alat ukur nilai kekayaan.
Penggunaan dinar-dirham akan melindungi ekonomi rakyat dari gejolak kurs dan dominasi dolar.
Islam mewajibkan negara mengelola sektor pertanian secara serius. Negara akan membuka lahan mati, membantu petani dengan modal dan teknologi, serta memastikan distribusi hasil pertanian berjalan baik.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya.”
(HR Tirmidzi)
Hadis ini menunjukkan dorongan Islam agar lahan pertanian dimanfaatkan secara optimal. Negara tidak boleh membiarkan lahan terbengkalai sementara rakyat bergantung pada impor.
Dalam sistem Khilafah, produksi kedelai akan dibangun secara mandiri sehingga kebutuhan tempe nasional tidak bergantung pada pasar luar negeri. Negara akan memastikan petani mendapatkan dukungan penuh agar mampu menghasilkan produksi besar dan berkualitas.
Selain itu Islam melarang praktik penimbunan (ihtikar) dan monopoli yang merugikan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang berdosa.”
(HR Muslim)
Pelaku penimbunan bahan pangan akan diberi sanksi tegas oleh negara karena menyebabkan kesulitan bagi masyarakat.
Politik ekonomi Islam bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat. Negara wajib memastikan rakyat memperoleh pangan, sandang, dan kebutuhan dasar dengan layak.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
(HR Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin wajib mengurus urusan rakyat, termasuk melindungi perajin kecil dari tekanan ekonomi.
Dalam sistem Islam, negara tidak akan membiarkan pelaku usaha kecil bertarung sendirian menghadapi pasar. Negara akan menyediakan bahan baku, menjaga stabilitas harga, mengawasi distribusi, dan menindak pihak-pihak yang merusak pasar melalui monopoli maupun permainan harga.
Apabila ada pejabat yang lalai mengurus kebutuhan rakyat hingga menyebabkan penderitaan luas, maka negara dapat menjatuhkan sanksi ta’zir sesuai tingkat kelalaiannya. Khalifah Umar bin Khaththab pernah mencopot pejabat yang tidak amanah dan tidak menjalankan tugas dengan baik terhadap rakyat. Ini menunjukkan bahwa jabatan dalam Islam adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Dengan demikian, solusi Islam bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi perubahan sistemik yang membangun kemandirian pangan, kestabilan ekonomi, dan perlindungan nyata terhadap rakyat kecil. Krisis tempe hari ini sejatinya bukan hanya soal mahalnya kedelai, melainkan bukti rapuhnya sistem kapitalisme yang gagal menjamin kebutuhan dasar rakyat. Hanya dengan penerapan sistem Islam secara menyeluruh, kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan secara hakiki.
No comments:
Post a Comment