Jalan Kebenaran Hanya dengan Islam

Oleh : Sri Nawangsih

(Ibu Rumah Tangga) 

Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya berada di jalan yang benar dan bertujuan menyejahterakan rakyat. Pernyataan itu ia sampaikan saat meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo serta sebelumnya dalam retret Kabinet Merah Putih di Hambalang. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang berjalan di jalan keadilan, memberantas kemiskinan, dan berada di jalan yang diridhai Tuhan. 

Namun, ukuran kebenaran tidak cukup hanya dengan klaim dan ucapan, melainkan harus dibuktikan melalui kebijakan yang benar-benar sesuai dengan aturan Allah SWT.

Faktanya, Indonesia hingga kini masih menjalankan sistem yang bersumber dari kapitalisme-sekuler, bukan syariah Islam. 

Hal itu terlihat dari kebijakan utang ribawi yang terus meningkat. Utang Indonesia per Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun dan ratusan triliun rupiah dialokasikan hanya untuk membayar bunga utang. Ironisnya, besarnya utang tersebut tidak mampu menghapus kemiskinan. Bank Dunia bahkan mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi ribawi tidak membawa keberkahan dan justru menambah beban negara.

Dalam bidang politik luar negeri, Indonesia juga dinilai semakin dekat dengan kepentingan Amerika Serikat melalui berbagai perjanjian dagang dan kerja sama militer seperti ART dan MDCP. 

Banyak pihak menilai kerja sama tersebut lebih menguntungkan Amerika dan berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Sikap pemerintah terhadap Palestina pun dipertanyakan, terutama setelah Indonesia bergabung dalam Board of Peace bentukan Donald Trump yang tidak melibatkan Palestina, sementara Israel justru diberi posisi menentukan masa depan Gaza. Padahal Zionis Israel terus melakukan penjajahan dan kekerasan terhadap kaum Muslim.

Islam telah menetapkan bahwa ukuran kebenaran adalah keimanan kepada Allah SWT dan ketaatan penuh terhadap hukum-hukum-Nya. Seorang Muslim tidak boleh mengambil hukum buatan manusia dengan meninggalkan syariah Allah SWT. 

Karena itu, praktik riba jelas diharamkan dan tidak boleh dibenarkan dengan alasan apa pun. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian.” (TQS al-Baqarah [2]: 278–279).

Karena itu, seorang penguasa disebut berada di jalan yang benar ketika menerapkan syariah Islam secara menyeluruh dan tidak memberikan jalan bagi negara-negara kafir untuk menguasai kaum Muslim. Hanya aturan Allah SWT yang mampu menghadirkan keberkahan dan keadilan bagi manusia. 

Allah SWT berfirman: “Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini?” (TQS al-Maidah [5]: 50). 

WalLaahu a’lam bi ash-shawaab. []