Oleh Rosmili
Setiap tahun, momen Lebaran selalu menghadirkan dua arus besar: mudik dan arus balik. Jika mudik penuh dengan kebahagiaan karena kembali ke kampung halaman, maka arus balik menyimpan cerita yang berbeda. Banyak orang kembali ke kota bukan karena ingin, tetapi karena tuntutan hidup. Di balik ramainya terminal, pelabuhan, dan bandara, tersimpan realitas pahit: desa belum mampu menjadi tempat yang menjanjikan masa depan bagi generasi mudanya.
Fenomena arus balik yang dilakukan oleh pelajar maupun pekerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi telah menjadi gambaran nyata bagaimana masyarakat menggantungkan harapan hidupnya pada kota.
Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa dari total 287,6 juta penduduk Indonesia pada tahun 2025, sekitar 54,8 persen tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan 45,2 persen berada di pedesaan. Selain itu, angka Net Recent Migration Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta jiwa, yang menunjukkan bahwa arus perpindahan ke kota jauh lebih besar dibandingkan arus keluar. (Metro Tv News, 27-03-2026)
Hal ini menegaskan bahwa urbanisasi bukan sekadar perpindahan penduduk, tetapi mencerminkan adanya ketimpangan struktural. Arus balik yang lebih besar daripada arus mudik menunjukkan bahwa kota masih menjadi pusat harapan, sementara desa terus ditinggalkan.
Dampaknya sangat nyata. Desa kehilangan sumber daya manusia (SDM) muda yang produktif, sementara kota justru terbebani oleh lonjakan jumlah penduduk. Persaingan kerja semakin ketat, permukiman semakin padat, dan berbagai persoalan sosial pun meningkat. Namun di sisi lain, desa semakin tertinggal karena minimnya tenaga kerja produktif untuk mengelola potensi yang ada.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antara desa dan kota masih sangat kuat. Kota menawarkan lebih banyak lapangan pekerjaan, fasilitas, dan peluang ekonomi, sedangkan desa sering kali dipandang sebagai tempat yang terbatas dan kurang menjanjikan. Allah SWT berfirman: “Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).
Kondisi ini tidak lepas dari sistem yang berjalan hari ini. Sistem kapitalisme telah melahirkan pembangunan yang tidak merata. Kebijakan dan alokasi anggaran cenderung berpusat pada kota-kota besar, sementara desa kerap menjadi pelengkap semata. Program-program pembangunan desa seperti koperasi desa dan BUMDes sering kali tidak berjalan optimal, bahkan dalam beberapa kasus hanya menjadi proyek yang menguntungkan segelintir pihak.
Alih-alih benar-benar memberdayakan masyarakat desa, program tersebut terkadang lebih berorientasi pada kepentingan proyek dan kekuasaan. Akibatnya, akar masalah tidak terselesaikan, dan urbanisasi terus berulang setiap tahun.
Berbeda dengan sistem Islam, sejarah telah mencatat bagaimana peradaban Islam mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata hingga ke pelosok wilayah. Islam bukan hanya mengatur ibadah, tetapi juga seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dan ekonomi. Rasulullah ﷺ bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh dalam menjamin kebutuhan setiap individu, baik yang tinggal di kota maupun di desa.
Pembangunan tidak berpusat pada wilayah tertentu, melainkan merata sesuai kebutuhan rakyat. Sektor pertanian sebagai penopang desa akan dikelola secara optimal, sehingga desa mampu menjadi pusat produksi yang kuat dan mandiri. Selain itu, pemimpin dalam Islam, yaitu khalifah, akan secara langsung memperhatikan kondisi rakyat hingga ke daerah terpencil.
Dengan demikian, tidak akan ada kesenjangan yang tajam antara desa dan kota, karena seluruh kebijakan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak.Urbanisasi setelah Lebaran seharusnya menjadi bahan refleksi bersama. Selama kesenjangan antara desa dan kota masih terjadi, selama itu pula arus perpindahan ini tidak akan pernah berhenti.
Wallahua’lam bishawab.
No comments:
Post a Comment