Oleh: Venny Swandayani
Mahasiswa
Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Asep Kusumah, yang menginstruksikan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijadikan sebagai sarana pembentukan karakter anak. Selain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi siswa, tetapi juga diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, kebersamaan, kepedulian, serta kebiasaan hidup sehat.
Di tengah persoalan gizi di kalangan anak usia sekolah yang masih terus terjadi, langkah ini sekilas tampak sebagai solusi yang relevan dan menjadi bukti akan kepedulian negara terhadap generasi muda. Namun jika ditelaah lebih dalam, kebijakan ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Program MBG cenderung berfokus pada aspek teknis, yaitu pemberian makanan dan pembiasaan perilaku, sementara persoalan mendasar seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya sistem pendidikan berbasis nilai belum tersentuh secara serius.
Di sisi lain, berbagai masalah terus terjadi, seperti kualitas makanan yang kurang terjamin, distribusi yang tidak merata, hingga kemungkinan makanan tidak layak konsumsi, menjadi indikasi bahwa program ini belum ditopang oleh sistem yang kuat dan menyeluruh. Akibatnya, menjadikan MBG sebagai sarana utama pembentukan karakter menyederhanakan makna pendidikan karakter itu sendiri, seolah-olah hanya cukup dibangun melalui rutinitas dan kebiasaan, tanpa adanya fondasi nilai yang kokoh.
Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, persoalan tersebut semakin terlihat nyata. Fenomena kesenjangan sosial yang masih tinggi, kenaikan harga bahan pokok, serta keterbatasan daya beli masyarakat menunjukkan bahwa banyak keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri. Dalam kondisi seperti ini, program MBG dianggap sebagai penyangga sementara atas kegagalan sistem ekonomi dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Padahal, pengelolaan program ini masih menyisakan masalah seperti kualitas makanan yang tidak konsisten atau distribusi yang kurang tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan belum menyentuh akar persoalan, melainkan hanya berfokus pada dampak yang tampak di permukaan.
Dalam pandangan Islam, menjadikan program seperti MBG sebagai sarana pembentukan karakter menunjukkan bahwa pembentukan karakter masih dipahami sebatas pada pembiasaan perilaku dan pendekatan teknis. Padahal, karakter tidak cukup dibangun dari aktivitas lahiriah semata, tetapi harus bertumpu pada fondasi yang lebih mendasar. Ketika pendidikan karakter tidak berlandaskan akidah sebagai asas utama, maka nilai-nilai yang ditanamkan cenderung bersifat dangkal dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.
Islam memandang bahwa karakter seorang muslim terbentuk dari pola pikir dan pola sikap yang terikat pada keimanan kepada Allah Swt, sehingga setiap perbuatan memiliki dasar yang jelas. Allah Swt menegaskan dalam Al-Qur'an:
“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah)” (Q.S. Al-Baqarah: 208).
Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan, termasuk pembentukan karakter, harus dibangun secara menyeluruh berdasarkan Islam. Tanpa fondasi ini, karakter yang terbentuk hanya bersifat sementara dan mudah berubah, karena tidak berakar pada keyakinan yang kuat dalam diri individu. Di sisi lain, tanggung jawab negara sebagai raa’in (pemimpin) juga belum berjalan secara optimal dalam konteks saat ini. Negara masih cenderung menghadirkan program-program bantuan yang bersifat sementara, alih-alih memastikan pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Padahal Rasulullah telah menegaskan:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya” (HR. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim).
Hadis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara bukan hanya membuat kebijakan, tetapi memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa setiap rakyat mendapatkan makanan yang layak, halal, dan baik (thayyib), sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168. Segala bentuk kelalaian seperti distribusi makanan yang tidak layak konsumsi merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab yang tidak dibenarkan dalam Islam.
Solusi dalam Islam tidak berhenti pada program teknis seperti MBG, tetapi mencakup perbaikan sistem secara menyeluruh. Negara wajib membangun sistem ekonomi Islam yang mampu menjamin distribusi kekayaan secara adil, sehingga setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri. Di sisi lain, sistem pendidikan harus berlandaskan akidah Islam agar mampu membentuk syakhshiyyah islamiyyah, yaitu kepribadian yang memiliki pola pikir dan pola sikap sesuai syariat. Program seperti MBG hanya menjadi bagian pendukung, bukan solusi utama. Selain itu, negara juga harus menjalankan fungsi pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kelalaian dalam pelayanan publik, termasuk dalam penyediaan makanan bagi masyarakat.
Dengan demikian, penyelesaian yang benar-benar menyentuh akar persoalan tidak dapat diwujudkan hanya melalui pendekatan parsial atau program teknis yang bersifat sementara. Permasalahan ini membutuhkan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi, yaitu melalui penerapan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Islam tidak hanya mengatur satu sisi, tetapi menghadirkan aturan yang saling terkait dalam bidang pendidikan, ekonomi, serta peran negara sebagai raa’in yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Melalui penerapan yang menyeluruh ini, solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu menyelesaikan akar masalah sekaligus membentuk generasi dengan kepribadian Islam yang kuat dan konsisten.
Wallahu a’lam bi ash-shawab
No comments:
Post a Comment