Lebaran di Bayang-bayang Pinjol: Menggugat Kesejahteraan Berbasis Utang

Oleh: Syakira Asma Munaya

Ramadan dan Idulfitri seharusnya menjadi momentum puncak kebahagiaan spiritualitas bagi umat muslim, namun realita di tengah masyarakat justru berkata sebaliknya. Bersamaan dengan gema takbir, suara notifikasi dari tagihan pinjol membuat suasan Lebaran terasa getir. Masyarakat sedang dibayangi fenomena miris. Bukannya merayakan kemenangan dengan tenang, banyak keluarga justru terjebak dalam 'solusi' instan yang sebenarnya mencekik.

Di saat gema takbir berkumandang dari berbagai penjuru Indonesia, OJK justru memproyeksikan lonjakan penggunaan pinjol dan gadai. Fenomena ini memicu pertanyaan besar: mengapa Kegembiraan hari raya harus dibayar dengan jeratan utang?

*Rapuhnya Ketahanan Ekonomi Keluarga*

Di sisi lain, masyarakat terus dihimpit realitas pahit: harga barang pokok melambung, ongkos mobilitas membengkak, hingga tekanan kurs yang kian berat. Ironisnya, jaring pengaman sosial dari pemerintah sering kali melesat dari sasaran. Kalaupun ada bantuan, nilainya tak lagi mampu mengejar laju inflasi. Kondisi ekonomi keluarga kian terjepit; saat harga pasar melonjak tajam, pertumbuhan upah justru stagnan. Akibatnya, daya beli masyarakat merosot ke titik nadir dalam beberapa tahun terakhir. Mirisnya, kondisi ini semakin diperparah oleh digitalisasi keuangan yang menawarkan "solusi" instan berupa utang ribawi. Alih-alih mendapatkan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran, rakyat justru difasilitasi untuk berutang demi memenuhi kebutuhan rutin maupun gaya hidup musiman. Ekonomi yang berputar di tengah masyarakat saat ini seolah-olah digerakkan oleh napas buatan bernama kredit, yang pada akhirnya akan menyedot kesejahteraan keluarga di masa depan.

*Kegagalan Sistemik dan Kebutuhan akan Keseimbangan*

Tekanan sosial untuk merayakan Lebaran secara konsumtif sebetulnya merupakan buah dari kapitalisasi momen lebaran. Keluarga diarahkan masuk dalam pusaran ekonomi yang hanya menguntungkan para pemilik kapital, seperti perbankan, penyedia pinjol, hingga jasa pegadaian.

Kita butuh lebih dari sekadar narasi "ekonomi inklusif" yang pada praktiknya hanya memperluas akses utang, bukan akses kesejahteraan.

​Keluarga membutuhkan sistem ekonomi yang stabil—baik dari nilai mata uang maupun harga barang. Kita butuh negara yang mampu menyediakan lapangan kerja yang layak dan produktif, bukan negara yang sekadar menjadi fasilitator bagi lembaga keuangan untuk membebani rakyat dengan bunga.

*​Sistem Islam sebagai Solusi Hakiki*

Kesejahteraan yang merata hanya akan terwujud dalam sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang bertumpu pada utang dan konsumsi, Islam menekankan pada distribusi harta yang adil dan penghapusan riba yang mencekik. Solusi ekonomi Islam terhadap kemiskinan berfokus pada pendekatan komprehensif, mencakup distribusi kekayaan yang adil, pemberdayaan ekonomi, dan instrumen sosial-keagamaan. Namun, sistem ekonomi ini tidak bisa berdiri sendiri; ia memerlukan kekuatan politik yang berdaulat.

​Dibutuhkan keberanian politik untuk melepaskan ketergantungan negara dari arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang merugikan. Hanya dengan kedaulatan penuh yaitu khilafah, negara mampu menerapkan sistem ekonomi Islam yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

​Lebaran seharusnya menjadi momentum kembalinya ketakwaan. Ketakwaan yang tidak hanya berhenti di level individu, tetapi juga menjelma dalam sistem negara yang mampu menjamin rakyatnya merayakan kemenangan tanpa harus terbelit utang. Sudah saatnya kita berhenti "makan utang" dan mulai membangun kesejahteraan yang berkah di bawah naungan khilafah Alaa Minhajin Nubuwah. Wallahu a'lam bishawab.