Dartem
Purbaya Yudhi Sadewa selaku menteri keuangan mengatakan bahwa harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Meskipun rata-rata harga minyak dunia mengalami kenaikan mencapai US$100/barel ditengah konflik Iran dan Amerika Serikat.
Purbaya memaparkan, harga BBM subsidi hingga akhir tahun tidak akan dinaikkan. Kalau harga nonsubsidi, itu bukan urusan kami. Jadi, gak usah takut, BBM subsidi aman, kami sudah hitung. Kementerian Keuangan telah mengalkulasi harga minyak dunia ketika mencapai US$80/barel, US$90/barel, serta US$100/barel bahkan hingga mitigasi harga minyak dunia ke APBN, kata Purbaya, BBC.com (3 April 2026)
Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan rakyat yang sangat penting untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun apa daya, BBM yang seharusnya murah dan gratis justru mengalami kenaikan. Walaupun katanya belum akan dinaikkan. Namun demikian, isu kenaikan harga BBM yang sudah beredar sangat berdampak dilapangan. Terbukti adanya antrian panjang di berbagai SPBU seperti di Surabaya, Bandung, Sidoarjo. Tetap saja masyarakat merasa cemas dengan adanya isu tersebut.
Walaupun pemerintah belum menaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah mengumumkan beberapa strategi untuk menghemat energi nasional mulai bulan April 2026. Diantaranya adalah menerapkan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara pada hari Jum'at. Pembatasan pemakaian mobil dinas max 50%, kecuali untuk kendaraan listrik dan operasional. Kemudian juga dengan membatasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Penambahan durasi waktu dan cakupan wilayah saat car free day.
Ada juga himbauan untuk berjalan kaki atau naik ketika pergi bekerja demi untuk efisiensi. Ada juga solusi pragmatis yang menggelitik yang dilontarkan oleh para pejabat. Pertanyaan, apakah dengan solusi seperti tersebut di atas mampu mengatasi masalah BMM? Apakah dengan upaya tersebut, tidak menjadikan pemerintah untuk manambah hutang negara? Rasanya mustahil.
Itu karena Indonesia merupakan negara pembebek negara barat. Indonesian sebagai negara yang mengimpor minyak dari luar, yang artinya, negara bergantung pada pihak luar. Padahal, Indonesia itu kaya akan sumber daya alam termasuk bahan bakar minyak.
Namun, sumber daya alam yang sangat melimpah justru dikelola oleh pihak swasta dan Asing. Indonesia tidak mempunyai kemandirian energi, yang menguasai justru para pemilik modal yaitu perusahaan asing sebagai pengendali. Adapun kilang minyak yang dikelola Pertamina tetap saja mencari keuntungan. Harga BBM tetep mahal dan menyusahkan rakyat. Inflasi menjadi ancaman ekonomi bagi rakyat. Tapi pemerintah justru bangga dengan impor minyak dari luar.
Inilah gambaran kondisi negeri dalam cengkraman sistem yang kapitalistik.
Negara tidak mempunyai kemandirian energi, justru terjajah secara ekonomi. Sistem kapitalisme inilah yang telah melahirkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kebebasan kepemilikan dan pengelolaan harta menjadi sumber bencana bagi rakyat secara keseluruhan. Merekalah yang sangat terkena imbasnya. Penerapan sistem ekonomi dan politik yang kapitalistik inilah sumber masalah dan carut-marutnya keadaan negeri ini.
Lain halnya dengan negara Islam yaitu khilafah. Khilafah adalah negara yang mandiri, bukan pembebek. Khilafah akan menerapkan aturan Islam secara menyeluruh. Khilafah akan mengatur dan mengurus rakyat dengan hukum syari'at. Dalam Islam, ada tiga kepemilikan harta yaitu kepemilikan umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu. Negara Islam adalah negara yang tidak tunduk dan bergantung pada pihak asing.
Negara Islam akan mengelola harta kepemilikan umum seperti sumber energi/minyak dan hasilnya untuk kepentingan rakyat. Tidak kelola bebas oleh individu mau kelompok seperti dalam sistem kapitalisme.
Dengan begitu, barang tambang yang sangat melimpah sudah pasti cukup untuk keperluan rakyatnya tanpa harus membeli dengan harga mahal. Semua sumber daya alam milik umum dikelola oleh negara dan akan disimpan di Baitul Mal jika ada kelebihan.
Oleh sebab itu, minyak bumi yang melimpah di wilayah Timur Tengah, termasuk Iran, akan dikelola oleh pemerintah Khilafah dan didistribusikan untuk seluruh negeri di wilayah Khilafah. Khilafah akan memiliki kemandirian dan kedaulatan untuk mengelola SDA di negeri-negeri muslim tanpa ada pengaruh asing maupun negara kafir. Hasil pengelolaan itu akan dikembalikan untuk kepentingan kaum muslim.
Walhasil, sumber daya alam seperti minyak yang ada di wilayah Timur Tengah akan di kelola oleh khilafah dan hasilnya akan di sebarkan ke seluruh warga Daulah Islam.
Khilafah juga akan menggunakan BBM dengan hemat sesuai kebutuhan rakyat. Melakukan semua syariat dengan penuh tanggung jawab dan amanah.
Sebagai negara adidaya, khilafah akan mengembangkan sumber energi demi menjamin tercukupinya kebutuhan energi untuk rakyatnya.
Negara Islam/ khilafah tidak akan terguncang akibat gejolak politik global karena KHILAFAH adalah negara independen. Dengan penerapan sistem politik ekonomi Islam inilah yang akan benar-benar bisa berlaku adil tanpa ada monopoli didalamnya.
Wallahu a'lam bishawab.
No comments:
Post a Comment