Oleh. Wiwin Supiyah, S.Pd.
Perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang meletus sejak akhir Februari 2026 telah berjalan lebih dari satu bulan. Konflik ini telah mengguncang berbagai aktivitas global, mulai dari pembatasan penerbangan di kawasan Timur Tengah hingga keputusan strategis Iran untuk menutup Selat Hormuz. Dampaknya, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai melanda sejumlah negara seperti Kamboja, Vietnam, Kanada, hingga Amerika Serikat, dengan lonjakan harga mencapai 50–68% menurut laporan Detik.com (31/3/2026).
Isu kelangkaan ini turut menghantui Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran bagi negara-negara yang berafiliasi dengan AS menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Hal ini dipicu oleh posisi diplomatik Indonesia yang dinilai semakin merapat ke pihak AS, sehingga muncul ketakutan akan adanya blokade terhadap kapal-kapal Pertamina yang melintasi jalur vital tersebut.
Akibatnya, fenomena panic buying merebak di berbagai wilayah seperti Jakarta, Jember, hingga Ambon, dengan antrean kendaraan yang mengular hingga satu kilometer di SPBU. Meskipun pemerintah melalui Presiden Prabowo menyatakan bahwa pasokan BBM aman dan tidak ada kenaikan harga, kegelisahan publik tetap tidak terbendung.
Strategi Pemerintah dan Keraguan Fiskal
Dalam rapat terbatas pada Maret 2026, pemerintah mengambil langkah efisiensi dengan memberlakukan kembali sistem bekerja dari rumah (Work From Home), pembatasan pembelian BBM per orang, hingga optimalisasi anggaran pada program sosial Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga melakukan refocusing belanja negara.
Namun, pengamat ekonomi dari Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai langkah ini hanya sekadar "menunda kenaikan" daripada mencegahnya. Jika harga minyak dunia tetap tinggi, kebocoran fiskal akan semakin lebar. Pemerintah berada dalam dilema sulit: menambah utang, memangkas anggaran alutsista dan program MBG, atau menaikkan harga BBM yang berisiko memicu inflasi bahan pokok secara fatal. Kondisi kas negara dikabarkan hanya mampu menahan beban subsidi dalam hitungan minggu atau bulan.
Perspektif Islam: Distribusi Tanpa Sekat Nasionalisme
Krisis ini merupakan gambaran nyata dari negeri yang sangat bergantung pada impor komoditas strategis. Ekonomi dan politik nasional menjadi sangat rapuh terhadap sentimen global. Dalam pandangan Islam, solusi yang ditawarkan bukan sekadar kebijakan parsial seperti efisiensi anggaran, melainkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dahulu, di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, saat terjadi krisis kekeringan ekstrem (Tahun Ramadah), distribusi logistik dilakukan secara lintas wilayah tanpa hambatan birokrasi maupun sekat nasionalisme. Wilayah yang surplus, seperti Mesir dan Syam, mengirimkan ribuan unta berisi makanan ke Madinah melalui pengelolaan Baitulmal yang terpusat.
Solusi Hakiki bagi Negeri Muslim
Saat ini, banyak negeri Muslim di Timur Tengah yang berlimpah minyak, namun distribusi antar-negeri Muslim tidak terjadi secara cuma-cuma karena terhalang batas teritorial dan kepentingan nasional masing-masing. Di bawah sistem Khilafah, kekayaan energi dikelola sebagai kepemilikan umum yang manfaatnya diprioritaskan untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat di dalam Daulah sebelum diekspor ke luar.
Selain itu, tim pengawasan hisbah akan berpatroli untuk mencegah monopoli dan penimbunan barang, sehingga harga tetap stabil. Penguasa bertindak sebagai raa'in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas urusan rakyatnya.
Sudah saatnya umat menyadari bahwa ketergantungan pada sistem ekonomi sekuler hanya akan melahirkan rasa was-was yang tak berkesudahan. Solusi hakiki atas ketahanan energi dan kesejahteraan hanya dapat terwujud melalui persatuan negeri-negeri Muslim dalam satu kepemimpinan yang berlandaskan syariat, sehingga kekayaan alam tidak lagi menjadi alat tawar politik bagi negara penjajah.
Wallahu a’lam bish-shawabi.
No comments:
Post a Comment