Momen Idulfitri yang sejatinya penuh kemenangan, kini sering kali dibayangi kecemasan ekonomi. Data OJK mengungkap tren kenaikan pinjaman digital dan gadai sebagai bukti bahwa daya beli keluarga Indonesia sedang tidak baik-baik. Fenomena ini bukan sekadar tren konsumerisme, melainkan cerminan rapuhnya daya tahan ekonomi keluarga Indonesia di bawah tekanan sistem hari ini.
Sebagaimana yang dikutip dari lbs.id (15/12/2025). Per Oktober 2025, OJK mencatat piutang pinjol melonjak ke Rp 92,92 triliun dengan pertumbuhan tahunan 23,86%. Kenaikan yang melampaui bulan sebelumnya ini menegaskan tingginya ketergantungan masyarakat pada pinjaman digital.
Ramadan dan Lebaran telah mengalami pergeseran makna akibat kapitalisasi momen. Tekanan sosial untuk tampil "serba baru" berbenturan keras dengan kenyataan pahit: kenaikan harga pangan, ongkos transportasi yang melambung, hingga pertumbuhan upah yang stagnan.
Di tengah lemahnya daya beli, era digitalisasi justru hadir membawa solusi semu melalui kemudahan akses utang ribawi. Pinjol dan skema kredit lainnya seolah menjadi penyelamat. Banyak keluarga terpaksa berutang demi kebutuhan pokok, padahal ini justru bisa menjerat mereka dalam jangka panjang. Sayangnya di negara ini, akses utang jauh lebih mudah didapat daripada harga kebutuhan yang stabil. Sehingga keluarga menjadi korban dari distribusi ekonomi yang tidak merata.
Keluarga Indonesia tidak membutuhkan sekadar narasi "ekonomi inklusif" yang pada praktiknya hanya memperlebar akses utang. Yang kita butuhkan adalah sistem ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan nyata.
Sistem yang tidak hanya memutar harta di kalangan pemilik modal (kapital), tetapi menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu. Sistem ekonomi yang stabil dengan basis mata uang yang kuat dan kendali harga yang stabil agar daya beli masyarakat tidak terus tergerus inflasi dan tekanan kurs.
Sistem yang memberikan solusi kemiskinan dengan penyediaan lapangan kerja yang layak dan produktif, bukan mempermudah rakyat untuk meminjam uang yang mencekik.
Semua visi kesejahteraan di atas hanya dapat terwujud melalui penerapan Sistem Ekonomi Islam. Namun, sistem ini tidak bisa berdiri sendiri di ruang hampa. Ia memerlukan dukungan Sistem Politik Islam yang kuat agar negara memiliki kedaulatan penuh untuk lepas dari ketergantungan perdagangan global yang liberal.
Negara yang berdaulat secara politik akan mampu menerapkan aturan syariat yang melarang riba dan mengatur kepemilikan umum demi kepentingan rakyat. Dengan demikian, momentum Ramadan dan Idulfitri akan kembali pada hakikatnya bukan sebagai ajang pemborosan yang memicu utang, melainkan sarana mewujudkan ketakwaan total baik bagi individu maupun dalam tatanan bernegara.
Sudah saatnya kita berhenti mencari solusi pada sistem yang sama yang menciptakan masalah ini. Kembali kepada sistem Islam adalah langkah nyata untuk membebaskan keluarga dari jeratan utang dan meraih kesejahteraan yang diberkahi.
No comments:
Post a Comment