Oleh Ummu Syifa
Ibu Rumah Tangga
Dunia saat ini tengah dihantui krisis energi. Perang Iran-Amerika serikat dan eskalasi konflik Timur Tengah mendorong kenaikan minyak dunia. Harga minyak mentah dunia kembali naik dan menembus level tertinggi yaitu US$108 per barel (cnnindonesia.com, 26/3/2026).
Perang sangat berdampak pada kenaikan harga minyak yang memicu krisis seperti meningkatnya biaya transportasi dan energi, memicu inflasi di sejumlah negara dan pelemahan mata uang serta menekan daya beli masyarakat. Negara importir minyak termasuk Indonesia menghadapi dilema untuk menaikan harga BBM domestik atau menanggung lonjakan beban subsidi yang memberatkan APBN, karena harga energi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan demand destruction dimana aktivitas ekonomi melambat karena biaya hidup dan operasional yang terlalu mahal, dampak tidak hanya pada minyak tapi merembet kepada ketahanan pangan karena kenaikan biaya pupuk dan logistik.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan potensi ancaman jika Indonesia bergantung terus pada minyak impor. Menurut catatannya, stok minyak mentah di Indonesia hanya tersedia sekitar 21 hari apabila dalam kondisi krisis. Hal itu jauh dari standar ketahanan energi dunia yaitu 90 hari.
Pemerintah Indonesia mengklaim tengah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi dan strategi untuk menghadapi lonjakan harga minyak dunia agar tidak berimbas kepada stabilitas ekonomi domestik seperti efisiensi dan penghematan, work from home, subsidi tepat sasaran, penerimaan pajak dan lain-lain.
Jika Kita cermati, posisi Indonesia saat ini sebagai negara yang menerapkan sistem kapitalisme, menjadikan setiap langkahnya mengikuti arah pandang kapitalisme termasuk dalam masalah energi. Indonesia menjadi sangat rentan dan mudah terpengaruh situasi global dan tidak mandiri. terlihat dari minimnya BBM di Indonesia mencerminkan lemahnya ketahanan energi nasional, karena persediaan hanya dihitung berdasarkan konsumsi harian. Ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pengelolaan sumber daya strategis, padahal BBM merupakan komoditas vital bagi perekonomian, transportasi dan keamanan nasional. Seharusnya sebuah negara mampu membentuk sistem ketahanan energi tersendiri bukan bertahan dengan impor.
Di bawah sistem kapitalisme sekuler, energi dan sumber daya alam diperlakukan sebagai komoditas yang tunduk pada mekanisme pasar dan perhitungan untung rugi. Dalam realisasinya pemerintah kemudian menghadirkan narasi “subsidi” untuk menaikan harga, seolah-olah subsidi diberikan dari kantong negara padahal realitasnya rakyat membayar lebih untuk sumber daya yang harusnya menjadi milik publik. Harga BBM Indonesia selalu dikaitkan harga minyak global dan nilai dollar membuat kehidupan rakyat tergantung pada fluktuasi pasar internasional bukan pada kemampuan dan cadangan energi dalam negeri.
Dampaknya pun meluas, ketika terjadi kenaikan harga energi global biaya transportasi naik, biaya produksi meningkat dan harga barang serta jasa secara umum ikut terdorong naik. Setiap kenaikan harga BBM memicu inflasi berulang, menciptakan lingkaran setan ekonomi yakni harga naik, kemiskinan meningkat, defisit bertambah lalu pemerintah menaikkan harga kebutuhan. Krisis ini akan berulang selama tata kelola ekonomi berbasis kapitalis dan prinsip kebebasan kepemilikan tetap diterapkan.
Padahal Indonesia, negara dengan potensi kekayaan alam yang melimpah ditambah sumber daya manusia yang besar seharusnya mampu diarahkan untuk membuat kemandirian negara, tanpa terpengaruh dengan rongrongan negara luar. contohnya Indonesia dengan sumber daya EBT( energi baru terbarukan) seperti air, angin, panas bumi, tenaga surya jika dikelola dengan baik dan dukungan yang tinggi maka bisa menjadikan EBT menjadi aset bagi terwujudnya kemandirian Indonesia, tidak akan tergantung kepada impor minyak. Berdasarkan data kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkah Indonesia berada di garis khatulistiwa, potensi surya mencapai 3.294 gigawatt atau 89% dari total potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang mencapai 3.687 gigawatt di Indonesia (voa.indonesia.com, 7/10/2023). Itu baru energi surya jika digabungkan dengan yang lain tentu lebih besar.
Solusi jangka panjang kemandirian energi Indonesia membutuhkan konsep pengelolaan energi yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta perpolitikan yang menciptakan kebijakan mandiri berupa penguatan ketahanan energi hingga pembangunan cadangan strategis. Dengan demikian negara dapat menstabilkan harga energi, melindungi daya beli masyarakat, mengurangi ketergantungan pada gejolak pasar global yang kerap memicu inflasi dan kesulitan ekonomi.
Ketahanan energi suatu negara membutuhkan visi ideologi negara, di mana pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Dalam sistem Islam, kemandirian energi akan terwujud melalui pengelolaan kolektif sumber daya umat. Negeri-negeri Muslim dari berbagai penjuru dunia dapat menyatukan potensi energi mereka termasuk minyak, gas, dan sumber daya strategis lainnya untuk mendistribusikannya dengan adil sesuai kebutuhan tiap wilayahnya, sehingga tidak tergantung pada pasar global atau terancam embargo.
Islam memandang sumber daya energi sebagai kepemilikan umum umat yang tidak boleh dimonopoli atau dijadikan alat untuk menarik keuntungan dari rakyat. Islam menetapkan sumber daya alam seperti tambang, minyak, gas dan energi dasar harus dimiliki dan dikelola untuk kemalahatan seluruh umat.
Negara tidak dibenarkan memperlakukannya sebagai sumber keuntungan atau pajak semata. Melainkan harus mengelolanya untuk kesejahteraan masyarakat. Rasulullah saw. Bersabda “Kaum muslim berserikat pada tiga perkara yaitu air, padang rumput dan api." (HR. abu Dawud dan ahmad). Dalil ini menegaskan bahwa umat Islam memiliki hak kolektif sumber daya alam dan fasilitas umum, semua harus dikelola bersama untuk kemaslahatan umat bukan dimonopoli atau dijadikan alat keuntungan segelitir pihak.
Solusi hakiki atas kesulitan hidup dan ke naikkan harga BBM bukan terletak pada solusi parsial atau langkah sementara tapi pada perubahan mendasar dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya. Dengan Islam, kekayaan alam dan energi negeri-negeri muslim dapat disatukan dan dikelola sesuai syariat Islam, sehingga tercipta kemandirian ekonomi, stabilitas harga dan distribusi yang adil yang menjamin kesejahteraan umat. Kesulitan hidup, inflasi dan kelangkaan BBM bukan disebabkan miskinnya sumber daya tetapi akibat pengelolaan yang salah dan sistem kapitalisme yang menempatkan keuntungan di atas kepentingan rakyat.
Negara yang menerapkan Islam akan menciptakan kemandirian dan ketahanan energi yang tidak akan terpengaruh dengan kondisi luar. Menyadari realitas ini merupakan langkah awal menuju perubahan, agar kekayaan energi kembali dikelola untuk kepentingan rakyat dengan keadilan dan wahyu Allah Swt. sebagai landasannya.
Wallahu a’lam bishshawwab
No comments:
Post a Comment