Dartem
Kinerja pemerintahan dalam satu kepempimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Ali Syakieb dinilai berhasil oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung, Akhiri Hailuki,
Salah satu sektor yang dicapai berdasarkan data adalah kemiskinan yang menurun dari 6,40 persen menjadi 6,04 persen, ungkap Hailuki. Keharmonisan daerah dinilai sebagai faktor pendukung pencapaian tersebut. Namun kekompakan kepala daerah belum diimbangi oleh kinerja para bawahannya. Karena kinerja bawahannya dinilai belum optimal dalam bekerja,Tribunnews.com (22 Februari 2026)
Namun demikian, Hailuki menegaskan bahwa komitmen dan kekompakan kepala daerah belum sepenuhnya diimbangi oleh kinerja dari para bawahannya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di mana dirinya menyebutkan masih terdapat sejumlah OPD yang belum bekerja secara optimal.
Evaluasi tegas kepada organisasi perangkat daerah pun dilakukan oleh Bupati dan wakil bupati.
Kinerja Bupati dan Wabup dinilai berhasil dan mendapat pujian. Namun betulkan demikian?
Sesungguhnya, keberhasilan tidak hanya dinilai dengan pencapaian data semata. Tapi harus dinilai dan dilihat secara fakta yang terjadi. Hasil kinerja Bupati dan Wabup yang dinilai berhasil merupakan keberhasilan semu. Keberhasilan hanya dinilai dari satu indikator saja. Sementara itu,pada kenyataannya, hasil kinerja mereka tidak sesuai dengan realita yang ada. Itu bisa dilihat dari kenyataan bahwa saat ini, di bandung masih banyak masalah seperti gaji yang rendah/ dibawah UMR, banyaknya pengangguran, kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir tahunan. Belum lagi masalah sampah.
Oleh sebab itu, klaim bahwa kinerja pemerintahan terutama Bupati Bandung berserta wakilnya mencapai keberhasilan itu sesuatu yang berlebihan. Merasa bangga dengan angka-angka statistik capaian ekonomi ataupun yang lainya.
Padahal data capaian tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Yang ada justru sebaliknya, kesenjangan ekonomi semakin lebar, PHK merajalela, lapangan pekerjaan pun sulit. Sementara pembangunan jor-joran yang di banggakan justru menjadi bancakan para oligarki dan tidak ada efeknya buat rakyat. Mirisnya, justru hutang negara terus membumbung tinggi yang akhirnya berimbas kepada rakyat.
Begitulah kejamnya dunia ketika dinaungi oleh sistem kapitalisme sekuler hari ini. Kinerja para pejabat bukan untuk mengurus rakyat, tetapi hanya berlandaskan materi semata dan mengikuti arah sistem yang ada.
Oleh karena itu, mustahil bisa memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya kecuali hanya kesejahteraan semu.
Kembali kepada aturan Islam adalah solusi terbaik agar rakyat bisa merasakan ketenangan dan kesejahteraan. Islam memandang bahwa keberhasilan adalah ketika negara mengatur kehidupan rakyatnya menggunakan syariat Islam. Karena dengan aturan Islamlah negara akan mampu mensejahterakan rakyat secara menyeluruh. Kesejahteraan yang nyata bukan ilusi. Karena negara betul-betul menjadikan halal haram sebagai tolok ukur perbuatan.
Jadi, ketika negara bisa menerapkan syariat Islam secara kaffah, maka akan lahir manusia yang bertaqwa dan takut kepada Allah. Seorang pemimpin akan betul-betul menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan hanya berharap ridho Allah. Seperti halnya dengan pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai syariat, tidak diserahkan kepada pihak swasta maupun asing. Begitu juga dengan masalah sandang pangan papan, kesehatan, pendidikan akan dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab negara. Itulah pencapaian hakiki seorang pemimpin yang hanya bisa terwujud dengan adanya institusi negara khilafah Islam.
Wallahu a'lam bishawab
No comments:
Post a Comment