Board of Peace Bukan Untuk Kebaikan Palestina

Oleh Umi Lia

Member Akademi Menulis Kreatif

AS menyerang Iran Sabtu 28 Februari 2026. Peristiwa ini menuai kritik penduduk Indonesia, MUI, Koalisi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi Negeri dan lain-lain. Mahasiswa mendesak Presiden Prabowo untuk mundur dari keanggotaan BoP (Board of Peace). Bahkan Aliansi Mahasiswa UI, menagih janji presiden yang akan keluar dari dewan perdamaian tersebut ketika mendapati tujuan tidak sejalan dengan kemerdekaan Palestina. Sementara itu Forum Alumni Komisioner Komnas HAM menyatakan jika tetap bergabung dengan dewan yang dibentuk Trump akan membuat Indonesia terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Gaza dan melanggengkan penjajahan. Ini bertentangan dengan amanat UUD 45.

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari para akademisi, budayawan, aktivis serta berbagai lembaga dan organisasi mengeluarkan petisi yang menyoroti isu yang berkembang. Yaitu perjanjian dagang Indonesia-AS, keterlibatan dalam BoP, rencana pengiriman tentara ke Gaza serta serangan AS dan Israel ke Iran. Sementara sikap pemerintah dalam menghadapi desakan ini menyatakan tidak mau gegabah dengan keluar dari BoP. Juru Bicara Kemenlu, Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa seluruh pembahasan dengan BoP ditangguhkan atau dalam status on-hold. Karena Presiden lebih memprioritaskan pemantauan perkembangan konflik dan dinamika kawasan. (Kontan.co.id, 8/3/2026)

Banyak orang mengaku cinta damai, tapi perang makin ramai. Bahkan penjahat perang pun bicara perdamaian. Mereka mendirikan BoP dengan tujuan mewujudkan suasana tenang dan tenteram di kawasan. Namun faktanya sebulan setelah cita-cita itu diumumkan, sang penggagas itu sendiri justru menyerang Iran. Kedamaian yang mereka janjikan, tapi kerusakan pun dilakukan. Sementara Indonesia yang ikut menjadi bagian dari dewan ini tidak bisa berbuat banyak. Inginnya turut berperan melerai konflik yang terjadi, tapi apa daya posisinya yang berada di bawah AS hanya bisa mengikuti agenda Presiden Trump, tidak lebih.

Banyak pengamat yang berpendapat bahwa BoP bukan untuk kepentingan Palestina. Buktinya dalam pembentukan dewan tersebut tidak ada satu pun wakil dari pimpinan Gaza atau Tepi Barat. Bahkan Trump sendiri menyatakan ingin membangun New Gaza dan mengusir penduduknya. Akan dibangun kota modern, tempat wisata pantai, pelabuhan, bandara dan apartemen-apartemen. Kemudian dibangun juga perumahan, pertanian dan industri dengan target populasi sekira 2,1 juta orang. Yang paling menyedihkan adalah dewan perdamaian ini ingin melucuti senjata kelompok perlawanan dan Hamas. Rencana presiden AS ini tidak ubahnya seperti proyek kolonialisasi yang menguntungkan satu pihak yaitu penjajah dan sekutunya. Sementara penduduk setempat dilumpuhkan kekuatannya pun  akan diusir ke negara-negara anggota BoP.

Namun sayang Presiden Prabowo menyatakan tidak mau gegabah dengan keluar dari BoP. Padahal negeri ini sudah pernah merasakan bagaimana rasanya dijajah negara lain secara militer. Karena itu di UUD 45 Indonesia bertekad untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi. Hanya saja untuk saat ini dominasi AS sangat kuat sehingga banyak negeri muslim yang tidak bisa lepas dari pengaruhnya. Inilah bentuk penjajahan politik dan Indonesia termasuk negara yang dijajah. Wilayah yang kaya sumber daya alam serta penduduknya mayoritas muslim terbesar dunia, tidak mempunyai prinsip. Hanya mengikuti apa yang didikteķan pihak luar. Bahkan terhadap kejahatan kemanusiaan yang begitu jelas terjadi pun, pemerintah tidak bersikap tegas menolak. Indonesia seperti kehilangan jati diri karena terus-menerus mengikuti mekanisme internasional yang tidak sesuai dengan kepentingan negerinya sendiri, bahkan bertentangan dengan UUD-nya.

Dengan mengadopsi sistem sekuler demokrasi membuat Indonesia tidak mandiri dalam menentukan sikap. Meskipun negeri ini dasarnya Pancasila, tapi faktanya mengikuti ideologi kapitalisme yang diusung AS. Andai saja Islam diterapkan di negeri ini, Indonesia akan bebas bersikap dan tentunya tidak akan bergabung dengan negara penjajah, karena hal itu jelas haram hukumnya. BoP adalah strategi yang digunakan AS untuk terus menjajah Palestina demi anak emasnya, Zionis Israel. Sementara agama ini mewajibkan orang-orang yang beriman untuk menolong saudaranya yang terjajah. Bagaimana bisa mengharapkan penjajah berdamai dengan rakyat yang dijajahnya?

Hanya ada satu cara untuk membebaskan Palestina, yaitu dengan mengirimkan militer untuk berjihad mengusir entitas Zionis dan sekutunya AS. Namun itu hanya bisa dilakukan oleh negara Khilafah, di mana khalifahnya nanti akan menyatukan tentara-tentara kaum muslim dan memimpin jihad di sana. Umat Islam tidak boleh mengandalkan solusi yang ditawarkan orang kafir lewat BoP atau pun PBB.

Persatuan umat muslim sedunia adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan yang mendesak. Selain itu, ini merupakan kewajiban syar'i. Hanya khilafah yang mampu menyatukan umat, sehingga mereka bisa saling melindungi. Rasulullah saw. telah bersabda: 

"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak menzalimi dan tidak membiarkan saudaranya dianiaya orang lain. Siapa saja yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya. Siapa saja yang melapangkan kesusahan seorang muslim, Allah akan melapangkan kesusahannya pada hari kiamat. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di Hari Kiamat." (HR Muttafàq 'alayh).

Untuk itu agenda utama kaum muslim sedunia sekarang ini adalah mewujudkan Khilafah. Karena negara inilah yang mampu membebaskan Palestina. Institusi yang berlandaskan akidah yang sahih serta menerapkan syariat, akan mampu dengan izin Allah menciptakan kekuatan besar. Seluruh potensi umat serta kekayaan alam bisa dihimpunnya dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan seluruh alam. Ini bukan hanya teori, tapi dulu pernah terbukti dalam kehidupan nyata, tertulis dalam sejarah kegemilangan peradaban Islam. Lebih dari itu Khilafah adalah janji Allah yang sudah dikabarkan Rasul saw. akan tegak kembali. Orang yang beriman harus meyakininya serta menyongsongnya dengan perjuangan yang terarah, terukur dan dipimpin kelompok dakwah Islam ideologis. Karena hanya di bawah kepemimpinan Islam global (Khilafah) lah Palestina bisa dibebaskan dan umat akan terlindungi dengan sendirinya.

Wallahu a'lam bish shawab.