Oleh. Aning
Awal tahun 2026 dibuka dengan kabar duka yang terus berulang melalui rentetan bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data BNPB, tercatat telah terjadi 128 kejadian banjir dan 15 bencana tanah longsor hanya dalam kurun waktu 1 hingga 25 Januari 2026, yang menegaskan urgensi peningkatan kewaspadaan serta mitigasi bencana yang lebih efektif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tragedi tanah longsor yang melanda Cisarua menjadi salah satu peristiwa paling memilukan di awal tahun ini, meninggalkan duka mendalam dengan catatan 70 korban meninggal dunia dan 10 orang lainnya yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Mengutip laporan dari jabar.inews.id (01-02-26), deretan angka tersebut bukanlah sekadar statistik bencana di atas kertas, melainkan sebuah manifestasi nyata dari jeritan penderitaan rakyat yang harus kehilangan nyawa, tempat tinggal, serta rasa aman dalam sekejap. Peristiwa ini menjadi pengingat pahit bagi kita semua bahwa di balik setiap data yang dirilis, terdapat keluarga yang hancur dan masa depan yang terenggut oleh amukan alam.
Rentetan bencana yang terjadi serentak di ratusan daerah dalam waktu singkat ini merupakan alarm keras bahwa fenomena tersebut bukan sekadar faktor alam, melainkan konsekuensi kerusakan lingkungan sistemik yang dilegalkan negara. Alih fungsi lahan, penggundulan hutan, serta eksploitasi tambang dan pembangunan yang mengabaikan ekosistem telah memicu "kemarahan" alam dengan rakyat sebagai korban utamanya. Realitas ini mengungkap wajah sistem pemerintahan kapitalisme yang sering kali memprioritaskan keuntungan ekonomi di atas keselamatan jiwa dan kelestarian lingkungan, sehingga bencana menjadi hasil nyata dari kegagalan sistemik dalam menjaga keseimbangan bumi.
Rakyat dibiarkan bertahan sendiri di tengah bencana yang berulang, sementara negara terjebak dalam anggaran semu dan penurunan kualitas profesi guru, hingga sekadar mengandalkan gimmick perdamaian di tengah penjajahan Palestina. Alih-alih memastikan keselamatan warga, kebijakan saat ini lebih memprioritaskan investasi dengan mengorbankan sungai, hutan, dan bukit demi pertumbuhan ekonomi yang menggerus ruang hidup. Akibatnya, kehadiran negara saat bencana tiba hanyalah respons sesaat yang gagal menyentuh akar permasalahan sistemik yang ada.
Akar persoalan ini bersumber dari penerapan sistem kapitalisme sekuler yang hanya berorientasi pada keuntungan materi, sehingga alam diperlakukan sebagai komoditas untuk dieksploitasi demi segelintir pihak dan bukan untuk kemaslahatan umum. Akibatnya, alih-alih mendapatkan kesejahteraan, harapan rakyat justru terus hanyut bersama bencana banjir dan longsor yang berulang sebagai dampak nyata dari pengabaian kelestarian lingkungan demi kepentingan ekonomi semata.
Alam sebagai Amanah, Bukan Komoditas
Dalam pandangan Islam, sungai, bukit, hutan, hingga kekayaan alam lainnya adalah ciptaan Allah Swt. yang diamanahkan sepenuhnya untuk kemaslahatan hidup manusia, bukan untuk dieksploitasi secara destruktif. Oleh karena itu, Allah Swt. dengan tegas melarang segala bentuk perbuatan yang merusak bumi, karena setiap sumber daya alam harus dijaga kelestariannya demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan umat manusia.
Manusia ditempatkan sebagai khalifah fil ardh yang mengemban amanah pengelolaan bumi berdasarkan hukum syariat, di mana tugas utamanya adalah menjaga keseimbangan alam, memastikan keadilan distribusi, dan menjamin keamanan rakyat, bukan mengeksploitasi tanpa batas. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan alam berbasis kapitalisme sekuler yang terbukti gagal melindungi rakyat dan ekosistem sudah seharusnya dicampakkan demi kemaslahatan yang lebih hakiki.
Sudah saatnya melakukan perubahan fundamental dengan mengganti sistem kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan menjadi sistem syariat Islam dalam tata kelola alam. Dengan penerapan aturan Islam yang hakiki, kelestarian alam akan terjaga, keselamatan rakyat terlindungi, dan pembangunan dapat berjalan selaras dengan fitrah manusia. Tanpa perubahan mendasar ini, bencana akan terus berulang dan harapan rakyat akan tetap hanyut tanpa arah serta kepastian yang nyata.
Allah Swt. telah mengingatkan dengan tegas, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41)
Ayat ini menyadarkan bahwa selama negeri ini bersikukuh mempertahankan sistem kapitalisme sekuler yang melegalkan perusakan alam dan mengabaikan amanah kepemimpinan, rakyat akan terus dipaksa bertahan di tengah bencana yang berulang. Hanya dengan kembali pada syariat Islam secara kaffah, pengelolaan alam akan benar-benar berpihak pada kemaslahatan sehingga keselamatan rakyat terjamin dan bumi kembali mendatangkan berkah.
Wallahua'lam bissawab.
No comments:
Post a Comment