Oleh :
Ummu Ara
Pegiat Literasi
Dunia sedang diramaikan dengan peluncuram forum internasional Board of Peace yang diprakarsai oleh presiden Amerika Serikat Donald Trump. BoP dibentuk sebagai jalan penyelesain perdamaian konflik internasional yang jalan politiknya berfokus untuk Gaza, walaupun proyeksinya negara-negara yang konfliknya sama dengan Gaza.
Indonesia ternyata resmi menyatakan bergabung dengan Board of Peace melalui penandatanganan piagam yang dilakukan di ajang World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss pada 22 Januari 2026. (Kompas.com, 04/02/26).
Dengan itu Indonesia harus membayar 1 miliar dolar (Rp. 17 Triliun) untuk memperoleh keanggotaan tetap. Perlu diketahui bahwa BoP merupakan suatu mekanisme politik-diplomatik yang dikendalikan penuh oleh presiden Trump dengan kuasa hak veto.
Publik bertanya-tanya apakah benar tujuannya untuk perdamaian Gaza?
Dibentuknya BoP hadur sebagai agenda geopolitik Ekonomi AS yang tersembunyi. Walaupun tujuannya untuk Palestina, tapi dia tidak di undang diproses penandatangan. Tidak masuk secara kestrukturan forum penandatangan, dan hal ini memperlihatkan Palestina masih saja tidak memiliki suara penuh dalam kebebasan wilayahnya.
Tujuan besar Trump pada BoP ini dia ingin menguasai Gaza dan memberikan keamana bagi Israel, sebagaimana kita tahu saat ini Israel bisa melakukan gencatan senjata di akomodasi oleh AS. Trump ingin mengusir pendudukan Gaza dan akan membangun wajah Gaza baru yang berisi gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen. Hal ini memperkuat dugaan pembentukan BoP ini sebagai kekuatan dan kepentingan ekonomi AS sendiri.
Trump di forum BoPnya mengundang banyak negeri-negeri Muslim dalam melancarkan geopolitiknya sebagai saran menghancurkan Palestina. Negeri kita Indonesia bergabung hanya menjadi pelengkap legitimasi saja. BoP alat untuk merealisasikan rencana Trump untuk Palestina.
Keikutserataan negeri-negeri Muslim dalam BoP adalah bentuk pengkhianatan terhadap Muslom Gaza. Walau dengan alasannya sebagai jalan mengurangi penderitaan, namun dengan ini terlihat seperti negera-negara Muslim membantu skema AS. Bukan untuk membela Gaza.
Sebagai seorang Muslim kita perlu paham bahwa wilayah Palestina tidak membutuhkan BoP atau pun rencana geopolitik AS. Yang sedang dibutuhkan secara tuntas Palestina adalah total bebas dari pendudukan Israel, tanpa ada kiasan kata "Perdamaian". Karena AS sudah sejak awal Pro-Israel.
Dalam Islam, pembebasan wilayah terjajah merupakan bagian dari jihad, yaitu usaha untuk menghapus kezaliman dan membebaskan kaum Muslim dari penindasan. Namun, jihad tidak dapat dilaksanakan secara sah dan efektif selama umat Islam terpecah ke dalam banyak negara dengan kepentingan politik masing-masing. Jihad sebagai solusi menyeluruh hanya mungkin terwujud jika umat Islam berada di bawah satu kepemimpinan politik, yaitu Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah sebagai pelindung umat, penjaga wilayah Islam, dan pengatur urusan berdasarkan syariat.
Jihad dan Khilafah saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jihad memerlukan otoritas politik yang sah, sementara Khilafah berperan mengoordinasikan dan memimpin perjuangan pembebasan. Tanpa kepemimpinan tunggal yang berdaulat, pembebasan Palestina akan terus terhambat dan umat Islam akan tetap berada dalam posisi defensif.
Negeri-negeri Muslim tidak boleh bersekutu dengan negeri kafir yang tengah memerangi negeri Muslim Palestina, seperti halnya AS dan Zionis.
Sebagaimana dalil dalam surat Ali Imran ayat 28:
“Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai awliyā’ dengan meninggalkan orang-orang beriman…”
Ayat ini menegaskan haramnya loyalitas politik dan keamanan kepada orang kafir jika sudah melemahkan umat Islam dan
mengorbankan kepentingan kaum Muslimin.
Dengan demikian, persoalan Palestina tidak boleh dipandang hanya sebagai isu kemanusiaan yang muncul sesekali saat konflik memanas. Palestina harus dipahami sebagai agenda utama umat Islam, karena menyangkut penjajahan wilayah, kehormatan umat, dan kedaulatan politik kaum Muslimin. Selama pembebasan sejati dan kepemimpinan Islam belum terwujud, penderitaan rakyat Palestina akan terus berulang. Sementara itu, berbagai forum internasional yang mengatasnamakan perdamaian pada dasarnya hanya mengelola krisis, bukan menyelesaikan penjajahan secara mendasar.
Wallāhu a‘lam bish-shawāb.
No comments:
Post a Comment