Oleh: Yuni Hidayati
Amerika Serikat (AS) secara konsisten membangun citra dirinya sebagai penjaga utama demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan tatanan internasional. Padahal praktik geopolitik AS justru menunjukan kontradiksi. Demokrasi dan HAM kerap direduksi menjadi instrumen legitimasi untuk membenarkan agresi AS atas negara lain.
Seperti yang belum lama ini diberitakan oleh ABC NEWS (Jum'at, 30/01/2026), bahwa Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) dalam kunjungan ke Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
BoP atau Dewan Perdamaian, merupakan organisasi yang di bentuk oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump.
Banyak pihak yang menyimpulkan tujuan dibentuknya BoP, yang awalnya ingin menyelesaikan konflik di Gaza, namun tidak melibatkan Palestina.
Adrianus Harsawaskita, dosen Kebijakan Luar Negri di Universitas Katolik Parahyangan, berpendapat bahwa BoP dibentuk untuk kepentingan Trump.
"Kalau saya melihatnya bukan untuk kepentingan orang-orang Palestina atau orang Gaza." Katanya.
"Ini kepentingan real estat-nya Trump."
Pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, menantu Trump, Jared Kushner memaparkan rencana pembangunan "New Gaza", atau Gaza baru, yang di umumkan dengan gedung-gedung tinggi dalam waktu tiga tahun.
Sejauh ini, lebih dari 20 negara telah bergabung dalam BoP. Negara yang bisa bergabung adalah mereka yang mendapatkan undangan dari Donald Trump.
Selain syarat undangan, terdapat mekanisme pembayaran iuran bagi para anggota BoP.
Negara yang diundang dapat bergabung dengan gratis selama tiga tahun.
Sementara itu harga kursi permanennya sekitar 17 triliun, secara tunai dan broadband pada tahun pertama.
Mentri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kamis(29/01), menyebut kemungkinan penggunaan APBN jika Indonesia harus mengeluarkan iuran untuk anggota tetap BoP.
Sejatinya dibentuknya BoP bukan ditujukan untuk perdamaian konflik Palestina. Keberadaan negara-negara muslim (termasuk Indonesia) hanya menjadi pelengkap legitimasi. BoP adalah alat untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump terhadap Gaza.
Dengan keikutsertaan negeri-negeri muslim dalam BoP adalah pengkhianatan terhadap muslim Gaza. Alih-alih membentuk "Dewan Perdamaian" buat Gaza, yang di dalamnya justru ada negara yang jelas-jelas memborbardir Gaza. Membuat "Dewan Perdamaian" dengan memasukan penjajah di dalamnya, dan tanpa memasukan negara yang mau di damaikan "Palestina" apakah masuk di logika?
Sejatinya umat Yahudi dan Nasrani tidak akan berhenti melakukan propaganda dan cara agar kita setuju dengan segala rencana mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 120, yang artinya, "Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya). Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah."
Perdamaian hakiki bagi Palestina hanya akan terwujud jika Zionis hengkang dari wilayah Palestina. Satu-satunya jalan untuk mewujudkan hari ini adalah jihad. Khilafah adalah satu-satunya institusi yang akan mengomando jihad akbar untuk membebaskan Palestina.
Khilafah adalah solusi ideologis dan sistemik untuk menghadapi dan melawan kezaliman global AS. Khilafah menawarkan kerangka institusional kekuasaan yang nyata.
Inti dari solusi ini terletak pada penyatuan umat Islam sedunia yang selama ini terpecah dalam negara-negara bangsa yang lemah dan saling terpisah.
Dengan persatuan di bawah khilafah, umat Islam tidak lagi berada pada posisi defensif dan reaktif, melainkan memiliki kapasitas strategi untuk bertindak sebagai subjek aktif dalam politik global. Dengan Khilafah dapat menegakkan keadilan dalam tatanan dunia yang selama ini dikuasai oleh kekuasaan jahat Amerika Serikat.
Wallahu a'lam bishawab.
No comments:
Post a Comment