Oleh: suryani
databoks.com – Menurut data BNPB, selama periode 1-25 januari 2026, sudah ada 128 kejadian banjir dan 15 bencana tanah longsor di indonesia.
Salah satu daerah yang terkena banjir dan tanah longsor yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera selatan. Kepala badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKU Januar Efendi melalui manager Pusdalops, Gunalfi di baturaja, mengatakan status siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di perpanjang setelah banjir kedua melanda kabupaten OKU, sumber antaranews.com.
Jateng.jpnn.com, PATI – Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memperpanjang status tanggap darurat bencana menyusul masih adanya dampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah.
Kompas.id – Hujan deras yang mengguyur wilayah lereng pengunungan Muria sejak jumat malam hingga sabtu memicu banjir bandang dan tanah longsor di kabupaten kudus, Jawa Tengah. Bencana tersebut berdampak pada lima kecamatan, menyebabkan ribuan rumah terendam dan sejumlah infrastruktur rusak (10/1/2026).
Malutprov.go.id – HALBAR, Bupati Halmahera Barat, James uang, telah mengeluarkan surat Keputusan Bupati Halmahera Barat, Nomor 25/KPTS/1/2026, tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.
Rencana Pemerintah:
Komisi X mendorong Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemen dikdasmen) mengalokasikan tambahan anggaran pada APBN 2026 dan memberi fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kalender akademik, pla pembelajaran, serta asesmen di wilayah yang masih dalam status tanggap darurat. Komisi X meminta percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan serat koordinasi lintas kementrian dan pemerintah daerah untuk memastikan layanan dasar segera kembali berjalan.
Padahal yang harus di perhatikan adalah bagaimana pulih dari banjir sepenuhnya dan memastikan hal serupa tidak terulang lagi, untuk bisa mencapai pada goals itu maka perlu di telisik atau di analisis akar permasalahannya. Karena jika akar masalahnya tidak diatasi sesegera mungkin maka bencana alam seperti banjir dan juga longsor bisa saja terjadi lagi dan mungkin dalam skala yang lebih besar.
Mengakari permasalahan tersebut tidak dapat jauh dari sistem yang diterapkan, di mana sistem dapat memengaruhi proses hidup yang jika tidak di kontrol maka akan terjadi kerusakan di mana-mana.
Analisis:
Penggundulan hutan dalam skala besar (untuk perkebunan, pertambangan, atau sekedar penebangan liar) yang secara langsung menghilangkan fungsi utama hutan sebagai penyangga dan penyerap air alami. Dampaknya tanpa akar pohon, air hujan deras langsung menjadi limpasan permukaan yang mengalir cepat dan membawa material tanah bukan meresap kedalam tanah.
Ini juga merupakan dampak dari sistem kapitalisme, di mana hutan di lihat sebagai sumber daya yang dapat diubah menjadi komoditas bernilai tinggi seperti kayu, hasil tambang, dan lahan untuk properti dan industri untuk menghasilkan laba. Dalam logika kapitalisme nilai ekonomi dari komoditas ini sering di prioritaskan di atas nilai ekologis jangka panjang.
Selain itu sistem kapitalisme juga mendorong individu untuk berambisi mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya dari lingkungan tanpa mempertimbangkan kapasitas alam untuk pulih. Hal ini memicu konversi lahan hutan menjadi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit, padahal kelapa sawit memiliki akar yang tidak mampu mengikat tanah. Sistem kapitalis sangat mengutamakan keuntungan di atas segalanya, sehingga tidak heran bahwa segala sesuatunya dilihat sebagai komoditas yang menghasilkan diatas segalanya termasuk nilai kemanusiaan dan keselamatan.
Kontruksi islam:
Dalam perspektif islam, pencegahan banjir bukan sekedar masalah teknis lingkungan, melainkan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan untuk mengurusi urusan rakyat. Negara (Khilafah) dalam sistem islam memiliki pendekatan komprehensif yang memadukan perencanaan tata kota, kelestarian alam, dan kesiapan infrastruktur.
Pertama, konsep Hima, hima adalah kawasan yang dilindungi dan dilarang untuk dieksploitasi untuk kepentingan pribadi yang ditetapkan oleh negara demi kesejahteraan umum dan konservasi. Konsep ini telah diterapkan sejak masa nabi muhammad SAW.
Kedua, Pemerintah menerapkan sanksi berat termasuk denda, pencabutan izin, hingga hukuman penjara bagi pihak manapun baik individu maupun korporasi, yang terbukti melakukan penebangan liar atau perusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian publik seperti banjir.
Ketiga, pencegahan kerusakan lingkungan (Dar’u al-mafasid) dan pengolahan sumber daya alam (siyasah syar’iyyah) yang didasarkan pada prinsip teologis dan hukum. Pendekatan ini mengatasi akar masalah banjir dengan menyeimbangkan hak individu dan tanggung jawab kolektif.
Sejatinya sistem kapitalisme lahir dari ideologi pemisahan agama dari kehidupan, manusia merasa bisa mengatur kehidupan mereka sendiri sehingga kebebasan sangat ditegakkan, dalam sistem ini menonjolkan sisi ekonomi, dengan begitu keuntungan berada diatas segalanya, agama tidak lagi lihat sebagai kontrol pengaturan hidup sehingga eksploitasi dan perilaku tanpa etika moral di lihat biasa atau di normalisasikan.
Islam memberikan pengaturan hidupa yang sangat lengkap dan semuanya berada dalam al-qur’an yang datang dari allah SWT melalui wahyu yang diberikan kepada nabi utusannya yaitu muhammad SAW. Kita sebenarnya hanya tinggal patuh menjalankan perinyahnya untuk hidup sejahtera dan melestarikan kehidupan. Peradaban islam pernah berada dalam masa kejayaan namun kini telah runtuh. Maka saat ini kita butuh khilafah untuk menerapkan sistem islam sebagai satu-satunya solusi untuk menekan sistem sekuler-kapitalis.
Wallahu’alam.
No comments:
Post a Comment