Tangan-Tangan Rakus Pembuat Kerusakan

Oleh. Yulia Ummu Haritsah
(Pendidik Generasi dan Pegiat Literasi Islami)

Hampir satu bulan lebih sejak bencana alam melanda tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Seperti yang telah kita saksikan bersama, longsor besar dan banjir bandang menyapu beberapa kabupaten di wilayah tersebut. Bencana ini telah memporak-porandakan ribuan rumah penduduk.

Ironisnya, pemukiman warga hancur bukan sekadar oleh air, melainkan oleh ribuan hektar kayu gelondongan yang terpotong rata. Batang-batang kayu tersebut hanyut terbawa air bah, menyapu apa pun yang dilaluinya. Seolah-olah alam telah lelah menanggung beban berat akibat rusaknya hutan di negeri ini.

Dilema Status Bencana dan Dalang Kerusakan

Korban bencana meratapi kondisi mereka yang tak kunjung membaik meski waktu telah berlalu sebulan lamanya. Mereka berharap tragedi ini ditetapkan sebagai bencana nasional agar bantuan internasional dapat masuk, sehingga penanganan bisa dilakukan secara cepat, terstruktur, dan terkoordinasi dengan baik.

Namun, pemerintah pusat tampak enggan menetapkan status tersebut. Muncul dugaan bahwa keengganan ini disebabkan oleh kekhawatiran akan masuknya pihak asing, relawan, hingga jurnalis internasional yang akan mengaudit penyebab bencana. Jika audit terjadi, pertanyaan besar akan muncul: dari mana lautan kayu gelondongan itu berasal? Milik siapa? Siapa yang terlibat? Perusahaan apa yang beroperasi di sana? Dan siapa yang memberikan izin pembalakan liar tersebut? Transparansi internasional dikhawatirkan akan membongkar siapa dalang sebenarnya di balik bencana ini.

Kekecewaan Rakyat dan Kelalaian Negara

Masyarakat merasa lelah dan kecewa hingga sempat mengibarkan bendera putih sebagai simbol keputusasaan atas keadaan yang memprihatinkan. Penanganan yang sangat lambat memicu kemarahan, bahkan di beberapa titik muncul pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bentuk protes. Mereka menyatakan, "Jika negara tidak bisa membantu kami, maka biarkan kami merdeka." Begitulah potret kekecewaan rakyat terhadap lambannya kehadiran negara.

Hingga saat ini, warga hidup dalam segala keterbatasan. Fasilitas jalan dan jembatan masih terputus, listrik padam, dan warga hanya mengandalkan akses darurat yang berisiko tinggi serta mengancam jiwa. Di manakah peran negara yang memiliki kewajiban untuk menolong rakyatnya? Apakah anggaran penanganan bencana memang tidak tepat sasaran?

Wajah Demokrasi Kapitalis

Inilah wajah asli kepemimpinan dalam sistem Demokrasi Kapitalis Liberal. Ketika rakyat dilanda bencana, penguasa tampak kurang bersungguh-sungguh dalam menolong. Padahal, bencana ini seolah "diundang" oleh tangan-tangan rakus para pengusaha dan penguasa zalim yang membabat hutan demi kepentingan pribadi. Tanpa mempertimbangkan dampak ekologis, hutan digunduli, dan rakyatlah yang harus menanggung derita saat banjir serta longsor datang menerjang.

Solusi Islam dalam Pengelolaan Alam dan Rakyat

Dalam sistem Islam, penguasa adalah pelindung (ra’in) dan pengurus rakyatnya. Memenuhi kebutuhan hidup, melindungi dari ancaman, serta memastikan keselamatan warga secara menyeluruh adalah tugas utama negara. Saat bencana melanda, penanganan harus dilakukan dengan sangat cepat karena menyangkut nyawa manusia. Pengelolaan bantuan harus terpusat dan terkoordinasi dengan baik. Kelalaian dalam menangani bencana dianggap sebagai kegagalan besar negara dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Islam juga memberikan solusi sistemis dalam pengelolaan sumber daya alam. Jika hutan harus dimanfaatkan, maka wajib disertai penanaman kembali agar kelestarian tetap terjaga. Hutan adalah penyeimbang alam yang tidak boleh dieksploitasi secara ugal-ugalan hingga merusak ekosistem.

Penutup

Sudah saatnya Islam dijadikan rujukan untuk mengatur kehidupan kita, baik dalam urusan pribadi, sosial, maupun bernegara. Dengan Islam, kita dapat mengelola alam sesuai fitrahnya, bukan dengan sistem Sekuler Demokrasi Kapitalis yang justru melahirkan manusia-manusia rakus perusak alam dan pengundang bencana.

Wallahu a'lam bish-shawab