Oleh : Asiyah (Penulis Opini)
Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana resmi membuka posko induk di Banda Aceh. Pemilihan lokasi ini karena Aceh dinilai sebagai wilayah terdampak paling parah. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali berharap posko induk itu bisa mempercepat pemulihan pascabencana. Prioritas utama difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang saat ini masih berada di pengungsian. Lalu disertai penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing (detik.com).
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa endapan lumpur akibat bencana alam banjir bandang dan longsor di Aceh menarik minat sejumlah pihak swasta untuk dimanfaatkan. Dirinya pun mempersilakan swasta yang berminat sehingga hasilnya bisa untuk pemasukan daerah. Rapat yang dipimpin Prabowo di Aceh Tamiang dihadiri oleh jajaran kabinet termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan Roeslani. Rapat yang dipimpin Prabowo di Aceh Tamiang dihadiri oleh jajaran kabinet termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan Roeslani. membersihkan kayu-kayu dan sebagainya," kata Sjafrie. Presiden Prabowo mempersilakan Kemenahan dan TNI melanjutkan upaya tersebut dan mengusulkan agar insinyur ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN Karya, dan universitas diajak bicara (cnbcindonesia.com).
Berbagai upaya masih terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk segera memperbaiki keadaan di wilayah terdampak bencana banjir bandang. Bahkan pemerintah menerima bantuan dari pihak swasta termasuk dalam pemanfaatan lumpur akibat bencana terlebih lagi jika memang bisa menjadi uang yang dapat menambah pemasukan negara. Dalam sistem kapitalis sangatlah mungkin jika terjadi hal seperti itu, disaat masyarakat membutuhkan pemerintah cepat tanggap dalam perbaikan dan penanganan bencana bagi wilayah terdapat justru pemerintah masih sempatnya memikirkan pendapatan negara. Hal ini mempertegas watak Kapitalistik pemerintah dengan melempar tanggungjawab kepada pihak swasta demi keuntungan. Kebijakan salah prioritas, seharusnya mengutamakan bantuan pokok untuk masyarakat terdampak dahulu. Solusi bersifat pragmatis, tidak disertai regulasi yang jelas memungkinkan swasta justru akan melakukan eksploitasi. Islam justru melarang swasta mengeruk dan mengelola SDA yg merupakan milik umum, yg harusnya dikelola oleh negara dan hasilnya diperuntukkan bagi seluruh rakyatnya.
Dalam sistem islam, Negara adalah ra'in dan junnah, yang seharusnya bertanggungjawab penuh dalam penanggulangan bencana. Pemerintah Islam akan mendahulukan kemaslahatan masyarakat di atas kepentingan materiil. Islam melarang swastanisasi sumber daya alam yang menjadi milik umum. Islam menjadikan negara sebagai pengurus rakyat yang bertanggungjawab atas nasib rakyat termasuk saat bencana. Islam menjamin ketersediaan dana dalam menanggulangi bencana karena memiliki sumber pemasukan yang beragam. Ketersediaan dana akan terwujud karena dalam Islam tidak ada model APBN seperti dalam sistem hari ini. Dalam Sistem Islam, jika ada kebutuhan dana untuk kepentingan rakyat, negara akan menyediakan secara langsung dari berbagai pos penerimaan yang ada. Islam memiliki mekanisme Pembangunan yang berorientasi pada keselamatan rakyat dan juga lingkungan. Islam juga menjadikan negara sebagai rain yang bertanggungjawab atas kondisi rakyat, dan menjamin pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan berbagai kebijakan.
Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb
No comments:
Post a Comment