Lumpur adalah Cuan: Ketika Keuntungan Materi Mengalahkan Empati Terhadap Rakyat Terdampak Bencana

 

Oleh: Kursiyah Azis ( Aktivis Muslimah)

Bencana yang melanda sumatra, aceh dan sekitarnya yang terjadi satu bulan lalu, berhasil memporak-porandakan seluruh Fasilitas umum maupun rumah warga. Genangan lumpur yang menutupi rumah dan jalananan, masih sangat banyak. Kondisi demikian seharusnya menjadi momentum hadirnya empati, solidaritas, dan tanggung jawab negara untuk memulihkan keadaan para warga yang terdampak. Namun yang kerap terjadi justru sebaliknya: penderitaan rakyat dinormalisasi, sementara keuntungan ekonomi diam-diam dipanen oleh segelintir pihak. Lumpur bencana, baik akibat banjir bandang, longsor, maupun kerusakan lingkungan tak hanya menenggelamkan rumah dan harapan, tetapi juga membuka peluang bisnis yang dibungkus narasi “pemulihan” dan “penanganan darurat”.

Dilansir dari SINDOnews.com,kamis (1/1/2026) Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa endapan lumpur akibat bencana alam banjir bandang dan longsor di Aceh menarik minat sejumlah pihak swasta untuk dimanfaatkan. Pihaknya pun mempersilakan swasta yang berminat, agar mengelolanya sehingga hasilnya bisa untuk pemasukan daerah. “Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana, jadi tidak hanya di sungai tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan ini saya kira bagus sekali ya. Jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan ya,” kata Prabowo dalam rapat koordinasi saat meninjau pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamian.

*Jiwa Kapitalis Melahirkan Empati Minimalis*

Perlu diketahui bahwasanya di banyak wilayah terdampak, kita menyaksikan dengan jelas tentang bagaimana pola yang sama seringkali berulang. Ketika bencana melanda, lagi-lagi rakyat sibuk menyelamatkan diri dan aset serta masa depan anak-anaknya sendiri, dan di saat yang sama kontrak-kontrak proyek justru mengalir deras. Pengadaan logistik, alat berat, normalisasi sungai, hingga relokasi menjadi komoditas bernilai tinggi. Ironisnya, rakyat terdampak kerap hanya menjadi objek. Mereka cukup dipotret, didata, lalu ditinggalkan dalam ketidakpastian. Akibatnya, bencana pun beralih fungsi, dari musibah kemanusiaan menjadi ladang akumulasi laba.

Normalisasi ini sungguh berbahaya. Ketika untung dari bencana dianggap wajar, maka insentif untuk mencegah bencana akan melemah. Kerusakan lingkungan dibiarkan, tata ruang dilanggar, dan peringatan dini diabaikan. Mengapa harus bersusah payah mencegah jika dampak kerusakan justru menghadirkan “peluang”? Di titik ini, nurani dikalahkan oleh logika pasar, dan keselamatan rakyat menjadi biaya yang bisa dinegosiasikan.

Lebih menyedihkan lagi, narasi publik sering diarahkan untuk menerima keadaan. Rakyat diminta “bersabar”, sementara penyebab struktural bencana seperti eksploitasi alam, lemahnya penegakan hukum, dan konflik kepentingan justru terkesan jarang disentuh. Bantuan yang datang pun kerap bersifat karitatif dan temporer, bukan solusi yang memutus mata rantai bencana secara permanen, sehingga akibatnya, penderitaan berulang dan diwariskan dari satu musim ke musim berikutnya.

Demikianlah watak asli dari sistem kapitalisme yang tengah diterapakan hari ini, penderitaan rakyat bukan untuk di obati dengan empati dan aksi serius, namun justru dijadikan ladang untuk meraup banyak keuntungan materi meskipun itu berupa tumpukan lumpur yang akan di sulap menjadi cuan.

*Merindukan Pemimpin yang Punya Empati bagi Korban Terdampak Bencana*

Siapapun yang menyaksikan kenyataan pahit yang di akibatkan oleh sistem kapitalis, pasti akan timbul kerinduan di dalam hatinya akan sosok pemimpin yang punya empati serius terhadap rakyatnya yang tertimpa bencana.

Namun di dalam sistem yang diterapkan hari ini, keberadaan pemimpin demikian adalah susuatu yang langka bahkan mustahil adanya. Berbeda halnya jika sistem islam yang diterapkan, sebab sistem Islam dibangun di atas asas akidah yang menempatkan kepedulian terhadap sesama sebagai konsekuensi keimanan.

Ketika bencana melanda, Islam tidak memandang korban sekadar angka statistik, melainkan manusia yang wajib ditolong hak-haknya.

Negara dalam sistem Islam berperan aktif sebagai ra‘in (pengurus rakyat), memastikan kebutuhan dasar korban. Baik berupa pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, maupun keamanan yang bisa terpenuhi secara cepat dan bermartabat.

Olehnya itu, empati tidak berhenti pada simpati emosional, tetapi diwujudkan dalam aksi yang berbentuk kebijakan konkret, distribusi harta Baitul Mal, serta mobilisasi masyarakat melalui ukhuwah dan kewajiban tolong-menolong.

Dengan demikian, sistem Islam tidak membiarkan korban bencana berjuang sendiri, melainkan menghadirkan empati yang terinstitusionalisasi dan berkeadilan.

*Solusi Mustanir*

Jika melihat dari sudut pandang Islam, praktik mengincar untung dari penderitaan jelas merupakan penyimpangan moral. Islam menegaskan bahwa penguasa adalah ra‘in (pengurus) yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Negara wajib mencegah mudarat, menjaga lingkungan sebagai amanah, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Keuntungan yang lahir dari kesengsaraan orang lain bukanlah rezeki yang diberkahi, melainkan bentuk kezaliman yang kelak dimintai pertanggungjawaban.

Solusi Islam menuntut perubahan paradigma. Pertama, pencegahan harus didahulukan dari pada reaksi. Pengelolaan lingkungan yang berkeadilan, larangan eksploitasi serampangan, dan tata ruang yang aman adalah kewajiban negara. Kedua, penanganan bencana harus berorientasi pada keselamatan dan pemulihan martabat rakyat, bukan keuntungan proyek. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas mutlak ditegakkan agar tak ada ruang bagi bisnis di atas air mata.

Bencana memang tak selalu bisa dihindari, tetapi penderitaan yang diperdagangkan adalah pilihan sistemik. Selama keuntungan diletakkan di atas kemanusiaan, lumpur bencana akan terus menelan korban. Sudah saatnya kita menolak normalisasi ini dan menuntut tata kelola yang berlandaskan keadilan, amanah, dan kepedulian sejati terhadap rakyat.

Dengan demikian maka, menerapkan sistem islam menjadi sesuatu yang harus segera diwujudkan, agar nyawa dan harta rakyat benar-benar terjamin secara sempurna. Hanya dengan Sistem islam lah penderitaan rakyat akan di akhiri tanpa menimbulkan mudarat setelahnya. Wallahu alam.