Keselamatan Korban Bencana Butuh Pemimpin yang Amanah

 

Oleh: Yani astuti

Ibu Rumah Tangga

Bencana yang dialami di Sumatra dan Aceh, semestinya mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Namun ironinya, bencana yang mengakibatkan puluhan bahkan ribuan korban justru tidak disebut sebagai bencana nasional. Mirisnya lagi, korban sudah kehilangan rumah, bantuan dari pemerintah pun tak kunjung datang. Di mana peran negara dalam hal ini? 

Demi kepeduliannya terhadap warga Sumatra dan Aceh akibat banjir bandang yang terjadi di akhir bulan November lalu, ratusan lebih massa mengelar aksi dengan mengibarkan bendera putih. Hal ini merupakan suatu kekesalan yang ditujukan kepada presiden. Pasalnya, bencana yang menghabiskan sebagian rumah, bahkan akses jalan yang rusak disebut bukan dari bagian bencana nasional. Dalam aksi ini juga massa bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada Jumat sore (26-12-25) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dikutip, SERAMBINEWS.com.

Dilansir detiknews.com (27-12-25), ada perkembangan terbaru mengenai jumlah korban jiwa. Hal ini telah disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencara (BNPB) Abdul Muhari, bahwa korban saat ini ada kenaikan menjadi 1.138 jiwa. Abdul Muhari menambahkan bahwa Tim SAR juga dikerahkan dalam pencarian korban yang masih hilang, jumlahnya masih ada 163 jiwa. 

Terjadinya bencana di Aceh dan Sumatra telah memporak-porandakan rumah serta akses jalan, termasuk rusaknya jembatan. Kini, warga Aceh Tengah menggunakan akses jembatan darurat dengan cara bergelantungan di atas air yang deras. Mereka melakukannya dengan terpaksa demi mencari makan dan berobat. Selain itu, tidak ada pilihan lain, meskipun taruhan nyawa. 

Kelambanan Pemerintah Menangani Bencana

Sungguh memilukan, sebulan sudah bencara di Sumatra dan Aceh terjadi. Namun, hilal penanggulangannya belum juga terealisasi dari pemerintah. Terlihat dampak dari bencana tersebut, warga harus kehilangan rumah serta harta benda yang dimilikinya. Mirisnya lagi, sampai hari ini warga masih terdampak kelaparan karena minimnya bantuan dari pemerintah. Bahkan, sampai ada suatu wilayah yang belum sama sekali mendapatkan bantuan. 

Hal ini menjadi pertanyaan besar, di mana peran negara dalam mengurus rakyatnya? Tidak adakah anggaran selama menanggulangi para korban bencana? Memang benar, dalam penanganan bencana pemerintah menyebut telah menyediakan anggaran sebesar Rp60 triliun yang dianggap cukup untuk kebutuhan para korban bencana. Selain itu, negara juga mempunyai UU dalam menanggulangi serta bertanggung jawab mengenai bencana, pada nomor 24 tahun 2007.

Namun, faktanya di lapangan ternyata berbeda. Sebulan setelah kejadian bencana di Sumatra dan Aceh, belum juga ada pemulihan. Dilihat dari peristiwa warga Aceh yang bergelantungan menyeberangi sungai dengan taruhan nyawa, ini membuktikan adanya kelambanan pemerintah dalam mengurus korban bencana. 

Sungguh jelas, bahwa kepemimpinan hari ini tidak menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang mengurus rakyat. Parahnya, mereka justru seolah tidak mau tahu urusan dengan menyebut bukan bencana nasional. Padahal bertanggung jawab mengurus rakyat adalah sebuah kewajiban seorang pemimpin. Dengan artian harus dilakukan dengan segera karena menyangkut nyawa manusia. Namun, semua itu jauh dari harapan. Harapan pemerintah akan bertanggung jawab untuk rakyat adalah sebuah khayalan di sistem hari ini, yakni sistem kapitalisme. 

Sistem kapitalisme menjadikan pemimpin yang jauh dari pengurus rakyat, yang ada hanya menyengsarakan rakyatnya. Seperti yang terjadi pada Sumatra dan Aceh, yang berkuasa akan melakukan apa saja termasuk merusak alam, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Dalam hal ini terbukti banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatra dan Aceh telah menyeret kayu-kayu besar. Yang bukan lain adalah dari kerakusan para penguasa dan pengusaha yang bekerja sama di dalamnya. Hal ini tidak bisa ditutupi lagi, dan lagi-lagi rakyat pun yang menjadi korban. 

Inilah sistem kapitalisme sekuler, sistem kufur yang membuat para penguasa tidak lagi memikirkan keselamatan rakyat, dikarenakan memiliki kebijakan yang tidak tepat. Oleh karena itu, wajar jika korban bencana belum ada pemulihan hingga saat ini. 

Islam Menyelamatkan Hidup Rakyat

Dalam penanganan bencana, negara semestinya bertindak dengan cepat tanpa suatu pertimbangan apa pun lagi. Negara harus segera memulihkan kembali keadaan wilayah yang terdampak bencana. Misalnya, tempat tinggal sementara yang layak, memperbaiki akses jalan dan jembatan yang terputus agar warga mudah beraktivitas. Bukan hanya itu, negara juga harus menyediakan bahan makanan dan obat-obatan sampai keadaan membaik. 

Begitu juga dengan daerah yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan darat, negara harus menyediakan alat transportasi udara untuk memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana banjir dan tanah longsor. 

Dalam penanganan seperti ini hanya terdapat pada kepemimpinan Islam, yakni Khilafah. Karena IsIam mengerti bahwa rakyat merupakan amanah bagi seorang pemimpin yang menjadi pengurus (raa'in) dan pelindung (junnah) untuk rakyat. Rasulullah saw. bersabda, "Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Bukhari) 

Islam melarang siapa saja melakukan aktivitas yang dapat merusak ekosistem, seperti penggundulan hutan. Karena jelas ini akan berakibat fatal yang seperti terjadi di tiga wilayah, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Sejatinya hutan merupakan kepemilikan umum yang akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat. Dengan kata lain, hutan tidak boleh dimiliki individu maupun pengusaha. 

Dalam mengatasi korban bencana, IsIam menggunakan anggaran yang berasal dari baitulmal. Sumber pemasukan baitulmal sangat banyak, di antaranya berasal dari harta kepemilikan negara dan umum yang dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Namun, apabila baitulmal sedang krisis, maka harta tersebut dipungut dari kaum muslim yang kaya dan dikumpulkan, lalu diberikan kepada korban bencana. 

Jadi, kelambanan dalam menangani bencara merupakan sebuah kelalaian negara karena telah lari dari tanggung jawab sebagai pemimpin. Dalam hal ini jelas bertentangan dengan kepemimpinan IsIam, karena keselamatan rakyat adalah hal paling utama. Hadirnya negara IsIam, jelas akan menyejahterakan rakyat. Kepemimpinannya yang berdasarkan ajaran Rasulullah saw. tidak akan menjadi salah arah dalam memimpin. Dengan begitu, nyawa rakyat juga akan terselamatkan. 

Waallahualam bissawab.