Oleh. Fathimatul Ajizah
Banjir kembali menjadi wajah tahunan Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Hujan turun beberapa jam, genangan muncul di mana-mana. Permukiman terendam, jalan utama lumpuh, aktivitas warga terganggu. Ironisnya, kejadian ini terus berulang, seolah sudah menjadi rutinitas yang “dimaklumi”, bukan bencana yang seharusnya dicegah secara serius.
Sebab-sebab Banjir
Pemerintah kembali mengaitkan banjir dengan tingginya curah hujan. Solusi yang diambil pun tak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya: modifikasi cuaca dan normalisasi sungai. Seakan-akan hujan adalah musuh utama, dan air adalah satu-satunya penyebab banjir. Padahal, hujan adalah sunnatullah. Yang patut dipertanyakan justru mengapa setiap hujan deras selalu berujung pada bencana, khususnya di wilayah perkotaan.
Faktanya, banjir di Jakarta dan kota besar bukan masalah baru. Ini adalah problem klasik yang menandakan kegagalan tata ruang yang sistemik. Akar masalahnya bukan sekadar intensitas hujan, melainkan rusaknya fungsi lahan. Daerah resapan air semakin menyempit, ruang terbuka hijau terus dikorbankan, sungai kehilangan daerah alaminya, dan pembangunan dipaksakan di wilayah yang seharusnya tidak layak huni. Tanah sudah tidak lagi mampu menyerap air karena sejak awal tidak diperlakukan sebagai bagian dari sistem ekologi, melainkan sebagai objek eksploitasi.
Kerusakan ini tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan konsekuensi dari paradigma kapitalistik dalam tata kelola ruang. Dalam sistem ini, lahan dipandang sebagai komoditas ekonomi. Selama menguntungkan, izin bisa diterbitkan. Selama mendatangkan investasi, dampak lingkungan bisa diabaikan. Akibatnya, kebijakan pembangunan tidak lagi berpijak pada keselamatan rakyat dan keseimbangan alam, tetapi pada kepentingan modal dan keuntungan jangka pendek.
Solusi Pragmatis Reaktif
Tak heran jika solusi yang dihadirkan negara bersifat pragmatis dan reaktif. Normalisasi sungai, modifikasi cuaca, atau proyek teknis lainnya hanya menyentuh permukaan masalah. Sementara akar persoalan—yakni paradigma pembangunan yang salah—tetap dipertahankan. Selama sistemnya tidak berubah, banjir hanya akan berpindah tempat dan waktu, bukan benar-benar hilang.
Pandangan Islam
Islam memandang persoalan ini dari sudut yang sangat berbeda. Dalam Islam, bumi bukanlah komoditas bebas eksploitasi, melainkan amanah dari Allah Swt. Manusia berperan sebagai khalifah yang wajib menjaga keseimbangan, bukan perusak yang mengejar keuntungan sesaat. Karena itu, tata kelola ruang dalam Islam selalu memperhatikan dampak lingkungan dan kemaslahatan jangka panjang.
Pembangunan dalam Islam tidak dibangun di atas asas manfaat kapitalistik, tetapi atas dasar ri’ayah urusan umat. Negara bertanggung jawab penuh memastikan bahwa setiap kebijakan tidak menimbulkan kerusakan, baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bagaimana tata ruang dirancang dengan memperhatikan keseimbangan alam: sungai dijaga fungsinya, lahan pertanian dilindungi, dan pemukiman tidak dibangun secara serampangan.
Islam tidak mengenal konsep pembangunan yang melahirkan bencana berulang. Sebab tujuan pembangunan dalam Islam adalah menghadirkan rahmat bagi seluruh alam, bukan menciptakan musibah yang terus diproduksi oleh kesalahan manusia sendiri. Ketika tata ruang diatur dengan hukum Allah, lingkungan dijaga, dan kepentingan rakyat diutamakan, maka alam tidak akan “melawan” dalam bentuk banjir dan bencana.
Kesimpulan
Banjir berulang hari ini seharusnya menjadi alarm keras bahwa yang bermasalah bukan hujannya, melainkan sistem hidup dan sistem pengelolaan yang diterapkan. Selama paradigma kapitalisme masih menjadi landasan, kerusakan akan terus terjadi. Islam menawarkan solusi mendasar, bukan sekadar teknis, tetapi perubahan cara pandang dalam mengelola bumi sesuai dengan ketetapan Sang Pencipta.
Pertanyaannya kini bukan lagi bagaimana menormalisasi sungai atau mengendalikan hujan, tetapi kapan umat ini berani menormalisasi kembali kehidupan dengan aturan Islam. Wallahua'lam bissawab.
No comments:
Post a Comment