Oleh Hasna Fauziyyah
Pegawai Swasta
“Marriage is scary.” Ungkapan ini semakin sering muncul dalam percakapan generasi muda hari ini. Pernikahan tidak lagi dipandang sebagai fase alami kehidupan, melainkan sebagai sesuatu yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Data persentase pemuda Indonesia berdasarkan status perkawinan periode 2015–2024 memperlihatkan kecenderungan tersebut. Proporsi pemuda yang belum menikah terus bertambah, dari 55,79 % pada 2015 menjadi 69,75 % pada 2024. Sebaliknya, angka pemuda yang telah menikah justru mengalami penurunan signifikan, dari 42,64 % menjadi 29,10 % pada periode yang sama. Adapun tingkat perceraian relatif kecil dan cenderung stabil, berada di kisaran 1–1,5 %. (Sumber: Kompas.id)
Deretan angka ini tidak sekadar mencerminkan perubahan demografi, tetapi juga menyimpan kegelisahan mendalam generasi muda yang hidup dalam ketakutan akan masa depan pernikahan. Narasi tentang pernikahan yang gagal, termasuk kisah selebritas dan figur publik yang bercerai dalam waktu singkat ikut membentuk persepsi bahwa pernikahan bukanlah kebutuhan mendesak, melainkan sesuatu yang dapat ditunda, bahkan dihindari. Perubahan orientasi ini bukan semata pengaruh media sosial, melainkan hasil penyesuaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang semakin menekan.
Tekanan Ekonomi dalam Sistem Kapitalisme
Rasa takut menikah yang dialami generasi muda tidak lahir secara tiba-tiba. Ia tumbuh seiring dengan tekanan ekonomi yang terus menguat. Generasi hari ini memasuki dunia kerja di tengah ketidakstabilan ekonomi: ancaman pemutusan hubungan kerja, lapangan kerja yang semakin kompetitif, serta upah yang sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan hidup dasar. Biaya sandang, pangan, dan papan terus meningkat, sementara pendapatan stagnan. Di saat yang sama, media sosial membanjiri generasi muda dengan budaya konsumtif, flexing, dan standar hidup semu yang sulit dicapai. Kondisi ini menciptakan apa yang kerap disebut sebagai economic scarring, luka ekonomi yang meninggalkan dampak jangka panjang berupa kecemasan, rasa tidak aman, dan ketakutan akan kemiskinan.
Dalam situasi seperti ini, pernikahan dipersepsikan sebagai beban finansial tambahan. Biaya pesta, tempat tinggal, hingga kebutuhan rumah tangga setelah menikah dianggap terlalu berat. Ketika penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi, apalagi berada di bawah standar upah minimum, keberanian untuk menikah semakin terkikis. Akibatnya, banyak laki-laki merasa belum layak melamar, sementara perempuan pun enggan menerima pinangan. Dari sinilah narasi “marriage is scary” menemukan momentumnya.
Konsekuensi Sosial yang Mengkhawatirkan
Di sisi lain, keengganan menikah turut membuka ruang bagi perilaku menyimpang. Praktik hubungan di luar nikah dan hidup bersama tanpa ikatan resmi semakin dianggap wajar. Bagi sebagian generasi muda, hidup bersama dipilih sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan emosional dan biologis tanpa harus menanggung beban ekonomi pernikahan. Biaya hidup pun ditanggung bersama.
Namun, pilihan ini membawa konsekuensi serius. Maraknya zina, meningkatnya risiko penyakit menular seksual, hingga potensi kekerasan terhadap perempuan menjadi dampak yang sulit dihindari. Lebih jauh lagi, penurunan minat menikah berimplikasi pada menurunnya angka kelahiran, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan generasi di masa depan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketakutan generasi muda terhadap pernikahan bukanlah persoalan individual semata, melainkan cerminan dari krisis struktural yang lebih besar, krisis ekonomi dan sosial dalam sistem yang mereka hidup di dalamnya.
Sistem Islam sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga
Islam menghadirkan sistem ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan setiap individu. Negara berperan aktif menjamin akses pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan dengan biaya terjangkau, bahkan gratis. Selain itu, negara bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan, terutama bagi laki-laki, memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan, menyalurkan bantuan modal, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi. Jaminan ini memungkinkan bagi perempuan, khususnya para ibu, untuk fokus menjalankan peran strategisnya dalam membina dan mendidik generasi tanpa tekanan ekonomi yang memaksa mereka bekerja.
Dalam catatan sejarah Islam, peran negara bahkan meluas hingga memudahkan urusan pernikahan. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika baitulmal berada dalam kondisi surplus, dana negara dialokasikan untuk membantu para pemuda yang siap menikah, termasuk dalam pemenuhan mahar.
Dengan demikian, para pemuda tidak semestinya dibayangi ketakutan terhadap pernikahan, apabila dilandasi niat yang tulus karena Allah Swt. Jika dibelaki pemahaman agama yang lurus dan persiapan yang matang, pernikahan justru menjadi pintu lahirnya ketenteraman (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).
Akhirnya, problem keluarga dan kegelisahan generasi tidak akan terselesaikan melalui sistem kapitalisme. Jalan keluar yang hakiki hanya dapat diwujudkan melalui sistem yang bersumber dari Zat Yang Maha Mulia, yaitu Islam.
Wallahu a'lam bishshawwab
No comments:
Post a Comment