Perang Saudara di Sudan

 

Oleh: Mila Ummu Muthiah (Aktivis Muslimah)

Sudan kembali menjadi headline dunia. Negeri yang dulu dikenal sebagai “jantung Afrika” itu kini menjadi ladang darah akibat perebutan kekuasaan antara dua kekuatan militer, Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) yang dikomandoi Abdel Fattah al-Burhan, dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di bawah pimpinan Janjaweed Hemedti. Konflik yang meletus sejak 2023 ini kian brutal. Warga sipil menjadi korban, kota demi kota hancur, dan aroma genosida semakin pekat.

Perang saudara bukan hal baru bagi Sudan. Sejak merdeka pada 1956, negeri ini tak pernah benar-benar damai. Sejarah panjangnya dipenuhi kudeta, pemberontakan, dan intervensi asing. Namun, di balik semua itu, ada pola lama yang terus berulang. Kekayaan alam Sudan diperebutkan elite dan dipertarungkan oleh kepentingan global.

Sejarah Berdarah yang Tak Pernah Usai

Sudan resmi merdeka dari Inggris-Mesir pada 1956, setelah sebelumnya menjadi bagian dari kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Namun kemerdekaan itu tak membawa ketenangan. Hanya beberapa tahun berselang, pecah perang saudara antara pemerintah pusat dan gerakan pemberontak Sudan Selatan (SSLM). Konflik pertama ini menewaskan hampir satu juta jiwa sebelum berakhir lewat Perjanjian Addis Ababa tahun 1972 memberikan otonomi terbatas bagi wilayah selatan.

Sayangnya, perdamaian itu hanya sementara. Tahun 1983, perang pecah lagi setelah pemerintah mencabut otonomi dan berencana menerapkan hukum syariat secara nasional. Sudan Selatan yang mayoritas nonmuslim menolak keras. Pertikaian kembali berkobar, menewaskan dua juta orang. Akhirnya, pada 2011, Sudan Selatan memisahkan diri menjadi negara baru setelah referendum yang disponsori Barat.

Namun, perpecahan bukan akhir masalah. Sudan yang tersisa di utara tetap dirundung krisis politik. Presiden Omar al-Bashir, yang berkuasa hampir tiga dekade, digulingkan pada 2019 melalui kudeta militer. Dua faksi kuat, SAF dan RSF, yang dulu sama-sama mendukung penggulingan itu kini justru berbalik saling menyalib untuk menguasai negeri.

Berebut Tahta, Berebut Emas

Paska tumbangnya Bashir, Dewan Militer Transisi (TMC) mengambil alih pemerintahan. Awalnya, dunia melihatnya sebagai masa tenang. Tapi itu hanya ilusi. Ketika Abdel Fattah al-Burhan membubarkan pemerintahan sipil Perdana Menteri Abdalla Hamdok, RSF mendirikan pemerintahan tandingan di wilayah kekuasaannya. Api konflik pun kembali menyala.

Di tahun 2023, Sudan resmi kembali tenggelam dalam perang saudara. SAF dan RSF saling menuduh, sementara kelompok kecil seperti SLM, SPLM, dan Pasukan Perlindungan Gabungan Darfur ikut terlibat. Lebih dari 12 juta warga mengungsi, puluhan ribu nyawa melayang, dan perekonomian lumpuh total. Kini, pada 2025, medan tempur utama berada di El-Fashir, kota strategis yang sudah jatuh ke tangan RSF.

Akan tetapi, konflik ini bukan semata soal kekuasaan. Sudan menyimpan cadangan emas terbesar ketiga di Afrika. Tambang-tambang di Darfur dikuasai RSF, menjadikannya sumber dana perang. Tak heran, kekuatan asing ikut bermain. RSF diduga mendapat pasokan senjata dari Uni Emirat Arab, sementara SAF mendapat dukungan Mesir dan Iran. Iran sendiri punya kepentingan karena Sudan menjadi jalur strategis untuk pengiriman senjata ke pejuang Hamas di Palestina. Maka, perang Sudan bukan lagi sekadar konflik lokal. Ini adalah panggung geopolitik global di mana berbagai kepentingan bertabrakan.

Api Perang dan Bayangan Imperialisme

Kondisi terkini di El-Fashir mencerminkan horor perang. Ribuan warga sipil terperangkap tanpa makanan, air, atau listrik. Sekitar 2.000 orang tewas, 65.000 melarikan diri, dan ribuan lainnya hilang entah ke mana. RSF yang kini menguasai lima ibu kota negara bagian Darfur bahkan disebut melakukan pembantaian massal. Dunia bereaksi. PBB mengecam keras, IOM mengirim bantuan darurat, sementara Senat AS mendesak presiden agar menetapkan RSF sebagai kelompok teroris. Tapi semua itu hanya retorika.

Di balik layar, permainan kekuatan besar terus berlanjut. Direktur Global Cyber Watch, Rif’an Wahyudi, menyebut negara-negara kecil seperti Sudan tunduk pada desain kebijakan luar negeri Amerika. Sedangkan Direktur Forum on Islamic World Studies, Farid Wadjdi, menegaskan bahwa konflik Sudan sejatinya adalah gesekan kepentingan lama antara Inggris, Amerika, dan Eropa melalui agen-agen mereka di lapangan. Omar al-Bashir sebelumnya adalah pion AS yang kehilangan peran. Begitu rezimnya tumbang, Washington mendorong militer untuk mengambil alih dengan janji pemerintahan sipil “demokratis”. Padahal, demokrasi yang dijanjikan hanyalah kedok untuk mempertahankan pengaruh.

Sudan adalah contoh klasik negeri muslim yang dijadikan papan catur imperialisme. Amerika menciptakan dua faksi, menyalakan bara di antaranya, lalu menonton dari kejauhan sambil menawarkan “bantuan kemanusiaan”. Ketika konflik pecah, kepentingan mereka terhadap minyak dan emas berjalan mulus. AS bahkan tercatat sebagai salah satu penerima minyak terbesar dari Sudan sebelum perang. Dengan strategi lama—adu domba dan intervensi—mereka memastikan Sudan tetap bergantung dan tak pernah stabil.

Hanya Islam yang Bisa Menyatukan

Tragedi Sudan seharusnya menjadi cermin bagi seluruh dunia Islam. Selama umat masih rela diadu domba demi kepentingan penjajah, darah muslim tak akan berhenti tumpah. Tentara yang seharusnya menjadi pelindung umat justru dijadikan alat kepentingan asing. Padahal, Rasulullah ﷺ telah memperingatkan bahwa umat Islam adalah satu tubuh, tak boleh saling menyakiti. Allah Swt. pun menegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 58:

“Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

Sudan tidak butuh demokrasi yang dijajakan Barat. Sudan butuh sistem yang menegakkan keadilan sejati, yakni syariat Islam. Hanya dengan Islam, kekuasaan bukan lagi perebutan, tapi amanah. Hanya dengan Islam, tentara bukan lagi alat tirani, tapi pelindung umat.

Wahai tentara Sudan, berhentilah menjadi pion dalam permainan musuh Islam. Jadilah ansarullah (penolong agama Allah) yang menegakkan kalimat-Nya di bumi. Dan wahai umat Islam di seluruh dunia, sadarlah: selama nasionalisme dan sistem kufur kapitalisme masih menjadi pijakan, persatuan tak akan pernah nyata.

Sudan hari ini bukan sekadar kisah perang saudara. Ia adalah potret bagaimana dunia Islam dijerat oleh sistem yang menolak hukum Allah. Dan selama umat belum kembali pada sistem yang diridai-Nya, darah akan terus mengalir di Khartoum, di Gaza, di Yaman, dan di seluruh negeri kaum muslim.

Wallahu a‘lam bish-shawab. []