Oleh: Isti Ummu Zhiya
Dunia kaum muslim masih terus menjadi sorotan demi menjadi kepentingan negara barat. Berapa tidak kini dihebohkan atas ketegangan geopolitik kawasan Timur Tengah yang kembali menguat. Turki mengumumkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel, sebagai respons atas kejahatan perang yang dilakukan di Gaza langkah ini diumumkan Jumat (7/11/2025). Hal ini menuai apresiasi publik internasional. Namun di saat bersamaan, gelombang normalisasi hubungan dengan Israel justru semakin meluas, dengan Kazakhstan sebagai negara terbaru yang bergabung dalam Abraham Accords pakta politik yang dimotori Amerika Serikat untuk merangkul negara-negara Muslim agar menerima Israel sebagai entitas sah.
Namun, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menolak tuduhan itu. Israel menuding Turki berupaya memanfaatkan diplomasi regional untuk mempengaruhi sikap Washington dan menegaskan menolak keterlibatan Ankara dalam pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Langkah Turki ini juga mendapat dukungan dari Hamas, yang menilai keputusan Ankara sebagai tindakan terpuji dan menunjukkan dukungan Turki terhadap rakyat Palestina yang tertindas. (tvonenews.com, Minggu 9/11/2025)
Normalisasi hubungan dengan Israel semakin meluas, termasuk negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Bergabungnya Kazakhstan ke dalam Abraham Accords memperkuat strategi Amerika Serikat dalam merangkul negara-negara Muslim untuk menerima Israel dalam hubungan politik, ekonomi, dan keamanan, meskipun Israel masih melakukan agresi militer dan blokade brutal terhadap Gaza. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa penjajahan Israel dibiarkan berjalan, bukan hanya melalui kekuatan senjata dan veto Barat, tetapi juga melalui legitimasi diplomatik yang terus dibangun melalui proses normalisasi.
Normalisasi terhadap Israel bukanlah langkah politik netral atau demi stabilitas kawasan, sebagaimana diklaim oleh AS. Normalisasi adalah perangkap strategis yang dirancang untuk melegalkan penjajahan Zionis terhadap Palestina, dengan memberikan gambaran palsu bahwa konflik dapat diselesaikan tanpa pencabutan penjajahan.
Amerika Serikat menggunakan narasi “perdamaian ekonomi dan diplomatik” untuk mengalihkan perhatian dunia dari fakta bahwa Gaza terus digempur, penduduknya dibantai, dan wilayahnya direbut secara paksa. Normalisasi adalah diplomasi kolonial mengubah pelaku penjajahan menjadi pihak yang “sah” di mata dunia.
Peran para penguasa Muslim dalam isu ini tidak dapat diabaikan. Meski beberapa negara mengecam Israel secara retoris, mereka tetap mempertahankan hubungan diplomatik, perdagangan, dan kerja sama keamanan dengan Tel Aviv. Bahkan negara-negara yang seolah paling vokal menghujat Israel tetap menahan diri dari tindakan nyata seperti pengerahan kekuatan militer, embargo minyak, atau pemutusan hubungan permanen.
Selama keputusan politik negeri-negeri Muslim terkungkung dalam kerangka nasionalisme dan tunduk pada kepentingan geopolitik Barat, penjajahan terhadap Palestina akan terus berlangsung, bahkan bila Israel melakukan pembantaian tanpa batas.
Jihad dan Khil4fah Menuntaskan Penjajahan
Karena itu, solusi parsial seperti bantuan kemanusiaan, diplomasi, atau resolusi PBB tidak akan pernah membebaskan Palestina. Persoalan Palestina bukan hanya isu kemanusiaan melainkan perang ideologis dan militer antara penjajah dan kaum Muslimin.
Pandangan Islam mengenai penjajahan atas Palestina sudah sangat jelas. Umat Islam wajib mengusir penjajah diantaranya;
1. Jihad Fii Sabilillah sebagai solusi tuntas
Pembebasan tanah umat Islam dari penjajahan adalah kewajiban negara khilafah, bukan organisasi internasional, bukan relawan, dan bukan opini publik.
Jihad adalah tindakan konstitusional dalam politik luar negeri negara Islam untuk melindungi umat dan membebaskan negeri yang dijajah. Perintah tersebut berdasar pada ayat al-qur'an di antaranya:
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ
"Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian".(TQS al-Baqarah [2]: 190).
Oleh karena itu, empati terhadap penderitaan rakyat Gaza seharusnya diwujudkan dalam bentuk jihad untuk mengusir Israel, bukan dengan mengakui keberadaan negara zionis, itulah kewajiban yang Allah tetapkan.
2. Khilafah sebagai junnah (pelindung) umat
Khilafah bukan hanya simbol spiritual, melainkan sistem pemerintahan yang mengerahkan militer untuk membela negeri yang diserang, menghentikan normalisasi dan kerja sama strategis dengan penjajah, mencabut kekuasaan Zionis dari bumi Palestina hingga akar-akarnya.Dengan kekuatan militer dan politik yang terpusat, khilafah akan menghentikan agresi Israel tanpa negosiasi atau kompromi dengan penjajah.
3. Perjuangan umat harus mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW Kewajiban umat hari ini adalahmencabut loyalitas kepada sistem kapitalisme-nasionalisme,menolak narasi normalisasi dan kompromi,berjuang bersama untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui dakwah dan pembinaan politik, hingga terwujud negara yang menjalankan syariat Islam secara kaffah.
Allah SWT juga melarang kaum muslim untuk condong kepada para pemimpin zalim, Firman Allah SWT:
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ
Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian nanti akan disentuh oleh api neraka (TQS Hud [11]: 113)
Normalisasi dengan Israel adalah jalan cepat untuk melegalkan penjajahan Gaza, bukan jalan menuju perdamaian. Selama negeri-negeri Muslim tunduk pada strategi AS dan mengukur hubungan politik berdasarkan kepentingan nasional sempit, darah rakyat Palestina akan terus tumpah.
Kini waktunya umat meninggalkan ilusi diplomasi dan menuntut solusi ideologis yang telah Allah wajibkan: jihad dan khilafah sebagai pelindung kaum Muslimin dan pembebas negeri yang dijajah. “Sesungguhnya imam (khalifah) adalah perisai; umat berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.”
(HR. Muslim)
Waallahu'alam bisshawab.
No comments:
Post a Comment