Delapan Dekade Merdeka, Pendidikan dan Kesehatan Masih Jauh dari Harapan

Fitri Apri S.Pd

Indonesia baru saja merayakan 80 tahun kemerdekaannya, sebuah usia yang sudah sangat matang untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. ironinya fakta di lapangan seolah berkata sebaliknya. Pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia masih sulit diakses, terutama bagi kalangan bawah dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.  

Di Seko, Luwu  Utara misalnya, anak – anak masih harus menembus hutan dan menyusuri sungai hanya untuk sampai ke sekolah. Sarana pendidkan masih terbatas, guru yang mengajar pun hanya seorang diri. Keterbatasan akses ini seolah menjadi penghalang bagi sebagian anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. (kompas,2025).

Ironi lain terlihat dari partisipasi sekolah tinggkat SMA. Dari data nasional menunjukkan partisipasi sekolah di jenjang SMA dilaporkan turun secara signifikan. Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia hanya sekitar 9,22 tahun, setara dengan tamat SMP. Angka ini mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam mempertahankan siswa hingga jenjang tertinggi dan menunjukkan bahwa janji "mencerdaskan kehidupan bangsa" masih jauh dari kata tuntas.

Sayangnya, kondisi serupa juga terjadi di sector kesehatan. Layanan medis merata, berkualitas dan terjangkau masih menjadi mimpi di siang hari. Tenaga kesehatan masih timpang, fasilitas kesehatan berkualitas hanya terkonsentrasi di kota besar, sementara masyarakat di pelosok harus puas dengan layanan seadanya (RRI, 2025; Detik, 2025). Bahkan, masalah stunting dan gizi buruk masih menjadi momok serius, seakan negeri ini gagal membebaskan generasi dari lingkaran kurang gizi meski sudah 80 tahun merdeka (Metrotvnews, 2025; Inilah.com, 2025).

Fakta diatas menjadi gambaran tidak meratanya layanan pendidikan dan kesehatan yang didapatkan masyarakat.

 

Padahal kesehatan dan pendidikan adalah hak bagi setiap rakyat yang dijamin oleh Negara. Ketimpangan ini bukan semata masalah geografis, melaikan buah dari system kapitalis yang memandang pendidikan dan kesehatan sebagai alat penghasil uang, bukan hak dasar rakyat yang harus dipenuhi. Sehingga siapa yang memiliki uang maka dialah yang akan mendapatkan pelayanan terbaik.  Negara hanya berperan sebagai regulator,

 sementara pengelolaan diserahkan kepada pihak swasta. Akibatnya kualitas pendidikan dan kesehatan ditentukan oleh kemampuan financial yang menciptakan diskriminasi social. Dearah dengan nilai ekonomi tinggi layak mendapatkan perhatian, sementara daerah terpencil, Bukan menjadi prioritas bahkan terabaikan.

Inilah logika dalam kaptalisme yang selalu mengutamakan keuntungan diatas segala- galanya. Sehingga menjadikan pendidikan dan kesehatan seolah barang dagangan pasar. Rakyat miskin  sulit mendapatkannya, sementara segelintir orang akan dengan mudah mengaksesnya.

Hal ini berbanding terbalik dengan system Islam. Dalam system ini Negara berperan sebagai pengurus urusan umat. Sehingga Negara akan mengurusi dua hak vital masyarakat dengan baik. Pendidikan dan kesehatan bukan  barang dagangan melainkan hak rakyat yang harus dipenuhi secara gratis, merata dan berkwalitas. 

Untuk menunjang hal tersebut Negara akan menyediakan sarana public mulai dari sekolah,hingga  rumah sakit, yang dapat diakses semua rakyat tanpa diskriminasi. Akses jalan, jembatan dan transportasi dibangun agar rakyat pelosok tidak teisolasi dan bisa mendapatkan hak mereka dengan mudah. 

Lalu dari mana sumber dananya ? Islam memiliki sumber pendanaan yang melimpah. Pendanaan dalam Islam tidak berasal dan bergantung pada hutang dan pajak yang membebani rakyat, melainkan dari pengelolaan kekayaan alam yang disalurkan melalui baitul mall sesuai syari’at Islam. Dengan demikian, negara memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk menyediakan layanan publik secara cuma-cuma dan berkualitas tinggi bagi seluruh rakyatnya.

Delapan puluh tahun kemerdekaan harusnya menjadi momentum untuk merefleksikan keberhasilan bangsa dengan kemerdekaanya. Faktanya kapitalisme telah gagal dalam membawa kesejahteraan pendidkan dan kesehatan bagi seluruh rakyat. . Sudah saatnya kita merenungkan kembali, apakah sistem yang ada saat ini sudah benar-benar membebaskan kita dari ketimpangan, atau justru memperkuatnya.

Wallahua'lam bishshawab.