Nusantaranews.net, Limapuluh Kota - Dalam pendapat akhir yang disampaikan di rapat paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Fraksi Partai Golkar menyoroti tajam kondisi anggaran daerah dalam pembahasan RAPBD 2026.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memasuki fase anggaran paling krusial dalam satu dekade terakhir. Dokumen pendapat akhir Fraksi Golkar terhadap RAPBD 2026 membuka gambaran gamblang tentang kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan berat setelah sejumlah Dana Transfer dari pemerintah pusat dipangkas signifikan.
Dalam proses penyusunan KUA-PPAS, APBD Kabupaten Limapuluh Kota disebut “tekor Rp206 miliar”. Pemangkasan DAU, DAK fisik dan non-fisik, serta Dana Desa membuat struktur anggaran harus direvisi dua kali.
Meski telah dilakukan penyesuaian, defisit tetap menganga sebesar Rp92.021.599.185 yang kemudian ditutup melalui pembiayaan. Namun pola ini, menurut analisis Golkar, menandai bahwa APBD sedang mengalami ketergantungan tinggi pada pembiayaan alih-alih pada pendapatan riil.
Golkar memberi peringatan: Silpa Kabupaten Limapuluh Kota dianggap terlalu tinggi dan berisiko menimbulkan gagal bayar, sebagaimana pernah terjadi beberapa tahun lalu. Silpa besar menandakan dua hal:
1. Belanja tidak terserap (indikasi lemahnya perencanaan atau kapasitas OPD)
2. Sumber dana belanja tidak jelas (indikasi tidak terukurnya struktur APBD)
Risiko ini dapat memicu domino: tunda bayar, temuan BPK, hingga potensi konsekuensi hukum.
Pemangkasan transfer pusat pada pos belanja pegawai memperuncing persoalan. Golkar mengungkapkan dilemanya:
TPP pegawai umum dialokasikan 14 bulan,
tapi bisa hanya cair 3 bulan jika tidak ada dana tambahan dari pusat.
Tunjangan guru dan tenaga kesehatan dipertahankan karena sifatnya terkait kebijakan transfer pusat.
Sementara itu, UU HKPD mewajibkan daerah menurunkan belanja pegawai menjadi maksimal 30% pada 2027, sebuah target yang jauh dari kondisi saat ini.
Golkar mengusulkan langkah mendesak: Membentuk OPD khusus pendapatan daerah. Monetisasi aset daerah. Digitalisasi pungutan dan retribusi. Diversifikasi PAD dari potensi unggulan
Tanpa langkah-langkah ini, Fraksi Golkar memperingatkan bahwa ruang fiskal akan terus tergerus dan mengancam keberlanjutan APBD tahun-tahun berikutnya. (Rstp)
No comments:
Post a Comment