Pejabat Berlimpah Harta, Rakyat Makin Menderita

 

Oleh. Rohani (Aktivis Dakwah Islam)

Kabar kenaikan tunjangan dan berbagai fasilitas bagi anggota DPR di tengah kesulitan ekonomi rakyat kembali menjadi sorotan tajam publik. Menurut artikel di situs Universitas Internasional Batam (UIB), meskipun tidak ada kenaikan pada gaji pokok, sejumlah tunjangan justru meningkat cukup signifikan. Disebutkan bahwa tunjangan beras mencapai sekitar Rp12 juta per bulan, tunjangan bensin sekitar Rp7 juta, dan tunjangan perumahan bahkan menyentuh Rp50 juta sebagai pengganti fasilitas rumah jabatan. (uib.ac.id)

Fenomena ini tentu menimbulkan kegelisahan sosial. Bagaimana tidak, di saat sebagian besar rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok, para pejabat publik justru kian dimanjakan dengan berbagai fasilitas mewah atas nama jabatan.

Kenaikan tunjangan besar-besaran semacam ini menegaskan betapa mahalnya politik dalam sistem demokrasi kapitalistik. Biaya politik yang tinggi, persaingan kursi yang ketat, hingga modal besar untuk kampanye membuat jabatan publik sering kali dipandang sebagai investasi yang harus “dikembalikan.” Maka tak heran bila setelah menduduki kursi kekuasaan, banyak pejabat sibuk mencari cara agar pengeluaran mereka terbayar, baik lewat akses proyek, posisi komisaris, atau fasilitas tambahan dari negara. Akibatnya, jabatan yang seharusnya menjadi amanah, berubah menjadi alat untuk memperkaya diri.

Padahal, dalam pandangan Islam, kekuasaan bukanlah kenikmatan, tetapi amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menasihati para pejabatnya, “Ketahuilah bahwa kekuasaan itu bukanlah santapan untuk dinikmati, melainkan amanah. Pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang menunaikan kewajiban di dalamnya dengan haq.” (Ibnu Abdil Hakam, Sirah Umar bin Abdil Aziz, hlm. 59).

Islam sangat menentang gaya hidup mewah para pemimpin di tengah penderitaan rakyat. Dalam sejarah umat, Allah menurunkan azab kepada kaum-kaum terdahulu karena empat sebab: mereka durhaka kepada syariat, para pemimpinnya hidup bermegah-megahan, penguasa berlaku zalim, dan mereka menolak kebenaran. Keempat ciri ini sayangnya mulai tampak dalam wajah kekuasaan hari ini. Pemimpin bergelimang fasilitas, sementara rakyat harus menahan lapar. Bahkan, korupsi bukan lagi bernilai miliaran, tetapi sudah merambah triliunan rupiah — menunjukkan betapa kekuasaan telah jauh dari nilai amanah.

Dalam sistem Islam, pejabat bukanlah elite yang dilayani, melainkan pelayan umat. Negara dalam pandangan Islam tidak menjadikan jabatan sebagai sumber keuntungan pribadi, tetapi sarana untuk menegakkan keadilan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Kekayaan negara dikelola untuk kesejahteraan umum, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Para pemimpin hidup sederhana, karena mereka sadar bahwa kekuasaan adalah ujian berat di dunia dan hisab yang panjang di akhirat.

Maka, ketika pejabat negeri ini terus menambah fasilitas dan tunjangan di tengah rakyat yang kesulitan, pertanyaan moral pun muncul: di mana nurani mereka? Islam mengingatkan, kemewahan penguasa di atas penderitaan rakyat bukanlah tanda kemajuan, melainkan isyarat kehancuran. Sudah seharusnya para pemimpin meneladani amanah Umar bin Khattab dan Rasulullah saw., yang hidup sederhana meski memiliki kekuasaan besar. Keadilan sejati hanya akan terwujud bila kekuasaan dijalankan dengan takut kepada Allah, bukan kepada kepentingan duniawi. Wallāhu a‘lam bish-shawāb.