Penguasa Minim Empati, Islam Jadi Solusi

 

Oleh: Astina

Dewan Perwakilan rakyat saat ini menjadi sorotan masyarakat karena gaji dan tunjangan yang diterima sangat fantastis. Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, dalam program Beritasatu Utama di Beritasatu TV, dikutip Rabu (20/8/2025) menjelaskan, kenaikan pendapatan tersebut tidak sensitif kepada kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terpukul. Saat ini, masyarakat tengah dihadapi oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, hingga lonjakan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) di sejumlah daerah di Indonesia.

 Apalagi, berbagai pukulan tersebut datang akibat kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran sehingga memberikan efek domino kepada masyarakat. Salah satunya yakni kenaikan PBB yang dampaknya dipikul masyarakat, akibat berkurangnya dana APBN untuk transfer ke daerah (TKD), yang memaksa pemerintah daerah mencari sumber penerimaan baru. Menurut Achmad, kondisi ini menunjukkan seolah-olah rakyat sedang dikorbankan oleh para elit, demi menunjang kebutuhan hidup mewah mereka.

Kesenjangan ekonomi antara anggota DPR dan masyarakat sangat terlihat. Bagaimana tidak terlihat jika ekonomi masyarakat saat ini sangat sulit, beberapa masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang bagus harus berusaha mengumpulkan pundi-pundi uang agar bisa bertahan hidup. Berbeda dengan anggotan DPR yang memiliki banyak tunjangan sehingga mereka bisa hidup mewah. Terlebih sakitnya lagi anggota DPR tidak menunjukkan kinerja yang baik. Seperti yang beredar di media sosial saat diadakan rapat beberapa anggota DPR sibuk bermain HP, ada yang tidur, dan kelakukan lainnya lagi yang menunjukkan mereka tidak serius menghadapi masalah yang dibahas.

Kesenjangan adalah keniscayaan dalam sistem demokrasi kapitalisme. Politik transaksional adalah keniscayaan, karena materi adalah tujuan. Bahkan merekalah yang menentukan besaran anggaran untuk kepentingan mereka sendiri. Jabatan dijadikan alat untuk memperkaya diri, hilang empati pada rakyat yang ‘diwakili’, abai akan amanahnya sebagai wakil rakyat. 

Sistem kapitalis sangat memungkinkan anggota DPR tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap rakyatnya, padahal mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya. Tetapi pada kenyataanya fungsi itu tidak berlaku dengan baik. Sehingga anggota DPR terasa tidak memiliki andil dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat harus turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi agar suaranya di dengar oleh pemerintah, tetapi seolah hal itu dianggap hanya angina lalu dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan kebijakan.

Berbeda dengan sistem Islam telah diatur bahwa setiap pengemban amanah termasuk pejabat penguasa yang berkaitan dengan hal- hal yang wajib dipenuhi dalam kedudukannya serta telah dijelaskan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan hubungannya dengan rakyat. Dengan ketentuan ini hadir sosok penanggung jawab urusan dalam semua tingkat kecil maupun besar. 

Dengan kata lain seorang pemimpin harus benar-benar sesuai dengan hukum syariat yakni sebagai pelayan rakyat. Sehingga masyarakat akan menjadi pokok utama ketika mengambil kebijakan untuk negara.

 

Dalam sistem Islam, konsep wakil rakyat atau Majelis Umat sungguh berbeda jauh dengan konsep wakil rakyat yang ada dalam sistem sekuler demokrasi kapitalisme. Majelis Umat bukan lembaga pembuat UU sebagaimana DPR, melainkan salah satu struktur yang memiliki fungsi pengawasan, sekaligus fungsi koreksi (muhasabah) terhadap berjalannya fungsi pemerintahan agar berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah sebagaimana yang Rasulullah saw. contohkan.

Majelis Umat dipilih dari dan oleh umat atas dasar kepercayaan untuk mewakili mereka dalam penyampaian pendapat tentang berbagai persoalan.

Majelis umat benar-benar lahir dari rahim rakyat dan merepresentrasi pikiran dan perasaan umat yang bertugas dengan dorongan iman dan kesadaran akan tanggung jawab melakukan amar makruf nahi mungkar. Inilah yang membuat mereka akan fokus pada fungsi yang harus diwujudkan bukan malah menuntut keistimewaan sebagaimana yang terjadi sekarang.

Dalam sistem politik Islam, hal seperti ini adalah nicaya karena sistem ini merupakan manifestasi iman yang konsekuensinya menjadikan halal dan haram sebagai satu-satunya standar perbuatan termasuk dalam menjalankan kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini dipandang sebagai amanah sekaligus metode untuk menegakkan hukum syarak yang menjamin keadilan dan kesejahteraan hakiki bagi semua orang.

Oleh karenanya, posisi penguasa, rakyat, dan wakilnya dalam sistem Islam justru saling kukuh mengkukuhkan. Masing-masing menjalankan fungsinya sesuai syariat Islam dan sangat kental dengan dimensi ruhiyah.

Penguasa menjalankan fungsi mengurus dan menjaga rakyat dengan menjalankan Islam secara kafah, sementara rakyat wajib taat dan turut menjaga pelaksanaan syariat melalui aktivitas dakwah amar makruf nahi mungkar, baik secara langsung atau mewakilkan kepada Majelis Umat.

Melalui mekanisme holistik inilah segala bentuk kesewenang-wenangan akan tercegah dengan sendirinya. Terlebih dalam struktur negara Islam, ada lembaga lain selain Majelis Umat yang disebut Mahkamah Mazalim yang bertugas mencegah munculnya tindak kezaliman yang dilakukan para penguasa atas rakyatnya. Mahkamah ini bahkan memiliki kewenangan hingga memecat khalifah jika terbukti ada berbagai perkara yang menghilangkan salah satu syarat yang harus ada dalam syarat pengangkatan khalifah.

Adapun terkait posisinya, Majelis Umat adalah salah satu bagian dari struktur negara Islam. Akan tetapi mereka bukan pegawai negara yang berhak digaji atau meminta gaji dari negara. Mereka boleh diberi tunjangan dari negara sekadar agar mereka bisa menunaikan tupoksinya dengan sebaik-baiknya. Meski anggarannya diambil dari baitulmal dengan besaran yang diserahkan pada ketetapan khalifah, tetapi mekanisme ini dipastikan tidak akan memengaruhi fungsinya dalam muhasabah.

Rahasianya adalah karena semua fungsi berjalan di atas landasan ruhiyah dan semua pihak siap taat pada koridor syariat. Baik penguasa, rakyat, maupun anggota majelis umat, semuanya paham, bahwa hidup hanya sementara, sedangkan Allah Taala Maha Teliti dan Maha Adil balasan-Nya