Oleh: Anisa salsabila
Dalam upaya menanggulangi masalah stunting dan kemiskinan ekstrim, Ketua DPRD Kabupaten Bandung , Hj.Renie Rahayu Fauzi, menekankan pentingnya gerakan ibu hamil sehat. Hal ini saat ia menghadiri kegiatan edukasi kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui di Desa Neglasari, Kecamatan Ibun, pada Rabu (10/9/2025).
Ketua DPRD tersebut juga menegaskan bahwasannya pemenuhan gizi yang baik sejak masa kehamilan adalah kunci untuk melahirkan generasi yang sehat dan berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan. Akan tetapi program yang dilakukan oleh pemerintahan ini belum menyentuh pada akar permasalahan, karena pemerintah masih fokus pada permasalahan teknis dan tidak menyentuh pada solusi sistemik.
Kasus stunting pada ibu hamil dan kemiskinan ekstrim ini bukan karena tidak adanya bahan pangan yang bergizi seperti kasus yang sekarang tengah ramai, yaitu kasus kelaparan di Gaza. Tapi semua ini semata-mata karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola SDA dan mendistribusikan secara adil dan merata. Semua ini dikarenakan penerapan sistem di Indonesia yang menggunakan sistem kapitalisme, yang telah membuat rakyat menjadi termiskinkan secara struktural.
Selai mengelola SDA secara adil dan merata pemerintah perlu menerapkan solusi sistemik, seperti meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Masyarakat memiliki peran vital dalam membangun solidaritas sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam program-program pencegahan stunting.
Berbeda halnya dengan penerapan dasar hukum Islam, yang dimana negara adalah pihak yang bertanggung jawab penuh untuk memberikan solusi yang tuntas dengan menerapkan sistem Islam secara Kafah. Yang bukan hanya memberikan solusi saja, namun juga dengan memberikan atau menyediakan lapangan kerja yang luas atau menyeluruh, penyediaan bahan pangan yang murah dan bergizi serta mudah djangkau oleh masyarakat, dan mengelola SDA milik masyarakat yang hasilnya didistribusikan kepada rakyat.
Dalam sistem ekonomi Islam,negara memiliki peran besar dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatur distribusi sumber daya secara adil, mencegah praktik ekonomi merugikan seperti riba, dan menjaga stabilitas harga. Sedangkan saat ini pemerintahan masih berkaitan dengan riba, maka dari itu pemerintahan perlu menerapkan hukum-hukum Islam. Yang dimana akan mensejahterakan dan melindungi masyarakat dari berbagai permasalahan hidup, seperti halnya stunting dan kemiskinan ekstrim.
Di dalam hukum Islam juga masyarakat bisa ikut membantu mencegah stunting dan kemiskinan, dengan zakat,infak,atau sedekah adalah instrumen utama dalam Islam untuk redistribusi kekayaan dari orang-orang menengah ke atas kepada orang-orang menengah ke bawah. Wakaf juga dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan. Wakaf produktif dapat menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan ekonomi umat.
No comments:
Post a Comment