Oleh: Mila Ummu Muthiah
(Aktivis Muslimah)
Bali kembali berduka. Banjir besar yang melanda Bali pada Rabu (10/9/2025) menewaskan 9 orang dan menyebabkan 6 orang hilang, dengan ratusan warga mengungsi di sejumlah titik di Denpasar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 123 titik terdampak banjir, termasuk 81 titik di Kota Denpasar, serta longsor, bangunan roboh, jembatan jebol, dan pohon tumbang di berbagai kabupaten. Saat ini, tim gabungan dari BPBD, Basarnas, PMI, hingga Dinas PUPR terus melakukan evakuasi, pembersihan, dan penanganan darurat di lokasi bencana. (Kompas.com, 10-9-2025)
Alih Fungsi Lahan Jadi Biang Keladi
Air bah bukan hanya menghanyutkan rumah dan kendaraan, tetapi juga mengguncang nurani, mengapa bencana serupa terus berulang? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banjir di Bali bukan semata soal cuaca ekstrem. Tukad (sungai) Badung, misalnya, kini menyempit akibat padatnya bangunan yang berdiri di sekitarnya. Sementara itu, hutan di hulu Gunung Batur yang dulunya membentang 49.000 hektare kini tersisa hanya 1.200 hektare. Artinya, benteng alami penahan air sudah lama runtuh akibat alih fungsi lahan besar-besaran.
Dalam dua dekade terakhir, jumlah akomodasi wisata di Bali melonjak dua kali lipat. Hotel, vila, dan resort tumbuh bak jamur di musim hujan. Namun, pembangunan tersebut justru merampas sawah, subak, dan kawasan resapan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang seharusnya menjadi panduan pembangunan nyaris hanya formalitas. Pengawasan lemah, sementara izin pembangunan sering kali diberikan demi investasi. Tak sedikit bangunan berdiri di bantaran sungai, memperparah risiko banjir.
Tak bisa dipungkiri, orientasi ekonomi kapitalistik telah menempatkan pariwisata sebagai sumber pemasukan utama. Pemerintah lebih sibuk memoles wajah Bali agar tetap menjadi magnet turis dunia, sementara keseimbangan ekologis dikorbankan. Air, hutan, dan sungai diperlakukan sebagai komoditas, bukan amanah yang harus dijaga.
Kapitalisme Mengorbankan Ekologi
Inilah wajah asli pembangunan kapitalistik. Mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa peduli pada daya dukung lingkungan. Logika kapitalisme sederhana, semakin banyak turis, semakin besar keuntungan. Maka, sawah dan hutan pun rela dijual demi vila, restoran, dan destinasi buatan. Padahal, itu berarti mengorbankan sistem subak—warisan budaya Bali yang sudah ratusan tahun menjaga keseimbangan air dan pertanian.
Ketika alam dijadikan objek komersialisasi, akibatnya jelas, yakni bencana datang silih berganti. Allah Swt. telah memperingatkan dalam firman-Nya:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS. Ar-Rum: 41).
Banjir bandang Bali adalah cermin nyata ayat ini. Kerusakan ekosistem bukan takdir alamiah, melainkan konsekuensi dari ulah tangan manusia yang abai terhadap amanah menjaga bumi.
Islam Menawarkan Solusi Berkelanjutan
Islam menempatkan alam sebagai titipan Allah yang harus dikelola sesuai syariat, bukan dieksploitasi demi keuntungan segelintir pihak. Air, hutan, dan sungai termasuk kepemilikan umum. Negara berkewajiban mengelolanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk investor. Prinsip ini memastikan keseimbangan alam tetap terjaga.
Dalam sistem Islam, sumber pendapatan negara tidak bergantung pada pariwisata atau sektor jasa yang rapuh. Islam memiliki mekanisme jelas: pengelolaan kepemilikan umum (air, tambang, hutan), pengelolaan fai’ dan kharaj, zakat, serta pendapatan dari perdagangan internasional yang bebas riba. Semua ini menopang kas negara tanpa harus merusak lingkungan.
Negara yang menerapkan syariat akan serius menjaga tata ruang. Setiap pembangunan diatur ketat agar tidak merusak ekosistem. Kawasan resapan dilindungi, bantaran sungai steril dari bangunan, hutan di hulu tetap lestari, dan pertanian tetap dijaga. Semua kebijakan berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan kelestarian alam, bukan pada rating pariwisata atau angka investasi.
Khatimah
Banjir bandang Bali bukan sekadar bencana alam, melainkan alarm keras bahwa keseimbangan ekologi telah ditentang oleh keserakahan manusia. Selama paradigma kapitalistik masih mendikte pembangunan, kerusakan akan terus berulang, dan rakyatlah yang selalu menjadi korban.
Sudah saatnya kita kembali pada aturan Allah yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, bukan predator alam. Dengan Islam sebagai sistem hidup, pembangunan akan selaras dengan fitrah bumi: seimbang, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh umat manusia. Wallahu a’lam bishawwab.[]
No comments:
Post a Comment