Hak Dirampas Penjajah

Oleh

Renia Ningsih Razak (Pegiat Literasi)

Beberapa hari ini, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyatakan akan melakukan kerjasama dengan Israel. Tentu saja hal itu membuat pro kontra di berbagai kalangan, mengingat betapa biadabnya kaum Zionis Yahudi Israel terhadap Palestina, khususnya di wilayah Gaza. Apalagi ketika diberikan gencatan senjata, tetapi mereka terus saja membombardir kaum muslim di Palestina, sehingga sudah ribuan nyawa yang syahid. 

Dilansir dari Tempo,Co (31/5/2025), Presiden Prabowo di berbagai tempat dan berbagai forum menyampaikan bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian "two-state solution", kemerdekaan bagi bangsa Palestina serta merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf merespons ucapan Presiden Prabowo dengan pernyataan bahwa Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Palestina memperoleh kemerdekaan. Menurut Gus Yahya, sikap itu mencerminkan konsistensi Prabowo. 

 *Akar Masalah* 

Sudah menjadi rahasia umum, Zionis Yahudi Israel sangatlah licik dan suka berbuat onar. Dari fakta yang terjadi mereka tanpa henti terus merebut tanah milik warga Palestina. Padahal mereka semua awalnya adalah pengungsi yang tinggal di pinggiran Kota Mekkah. Sebenarnya kita bisa lihat dan memahami kenapa Israel di usir dari beberapa negara yang memberikan mereka tempat tinggal beberapa abad yang lalu.  

Karena mereka mempunyai sifat licik dan tamak untuk menguasai tempat tersebut, maka membuat warga asli Palestina tidak menyukainya dan menyuruh mereka untuk meninggalkan negara tersebut. Bukannya mengembalikan tanah rampasan, mereka malah menggenosida warga Palestina dengan serangan bom.

Perlawanan masyarakat Palestina untuk merebut kembali tanah mereka, dianggap sebagai terorisme. Yang mana perlawanan warga Palestina melawan zionis dimulai sejak Perang Arab tahun 1948, Perang Suez 1956, Perang Enam Hari 1967, Perang Yom Kippur tahun 1973. Puncaknya yaitu hadirnya Hamas yang dibentuk Syeikh Ahmad Yasin melakukan jihad fii sabilillah. Muncul pula gerakan Intifadhah hingga operasi badai Al Aqsa Oktober 2023.  

 *Tinjauan Islam* 

Berbeda dengan sistem Kapitalis-Sekuler saat ini, dalam sistem Islam, negara menjamin kesejahteraan masyarakatnya dan tidak menindas atau memperlakukan semena-mena rakyatnya. Tentu saja dalam membuat keputusan haruslah dipikirkan dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Tidak menuruti nafsu belaka. Sungguh masyarakat dibuat syok dengan pernyataan Presiden Prabowo bahwa akan melakulan kerjasama dan mengakui kedaulatan negara Israel, tetapi dengan syarat mengakui Palestina merdeka. Padahal faktanya, yang punya negara adalah Palestina, sedangkan warga Israel hanya warga pendatang. 

Karena itu diperlukan, pertama : perlunya sanksi internasional yang tegas, solid dan berkesinambungan terhadap Israel hingga Israel menghentikan kejahatannya. Sanksi internasional adalah tindakan yang diberlakukan oleh satu atau beberapa negara, organisasi internasional dan regional seperti PBB atau Uni Eropa untuk menjaga perdamaian dan keamanan atau untuk menghukum perilaku yang dianggap tidak sah di kancah internasional. Tindakan tersebut dapat bersifat ekonomi, diplomatik, militer, atau simbolis seperti pembekuan aset, embargo senjata, pemutusan kerja sama dagang dan diplomasi.

Kedua : perlunya konsolidasi global para pendukung Palestina dari berbagai negara dan masyarakat sipil yang anti-penjajahan. Berbagai kelompok tersebut diharapkan dapat membentuk blok diplomatik yang lebih tegas dan solid untuk mengutuk serta menentang tindakan genosida Israel. 

Dalam tinjauan Islam, Genosida terhadap Palestina kususnya warga Gaza adalah persoalan kaum muslim dan hanya bisa diselesaikan dengan hukum IsIam. Caranya dengan melancarkan jihad fii sabilillah dengan mengerahkan pasukan muslim untuk menolong warga Gaza dan mengusir entitas Zionis Yahudi dari tanah Palestina selamanya. Solusi ini hanya bisa dilakukan ketika kaum muslim bersatu di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Tidak ada yang lain hanya solusi inilah satu-satunya yang harus dipikirkan dan diperjuangkan umat Islam saat ini, termasuk Indonesia yang mayoritas muslim.  

Perlu diingat, Palestina merupakan tanah kharajiyah, yang merupakan milik kaum muslim. Karena itu idealnya sikap para pemimpin muslim layaknya Khalifah Abdul Hamid II. Khalifah berkata tanah Palestina bukan miliknya melainkan milik kekhalifahan Utsmani. Rakyat telah memperolehnya dengan darah mereka dan menyiraminya dengan darah mereka. Kami tidak akan mengizinkannya diserahkan kepada orang lain.  

Jika kekhalifahan Utsmani dibagi suatu hari nanti, mereka mungkin dapat memperoleh Palestina tanpa biaya. Tapi kami tidak akan pernah setuju untuk menyerahkannya saat ini, walau pun satu inci darinya. Dirinya tidak bisa memberikan badan hidup yang melekat pada tubuh kekhalifahan Utsmani. Tubuh kami masih hidup dan tidak akan mengalami pembedahan. Semoga sistem Islam kembali tegak. Wallahu’alam bishowab.