Kepemimpinan Ala Kapitalis, Mungkinkah Rakyat Sejahtera.?

Oleh: Emy

Baru kali pertama dalam sejarah pemerintahan presiden secara langsung serentak Gubernur/wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, sebagai hasil pilkada serentak Nasional 2024. Meskipun dalam UU telah ditetapkan bahwa "Bupati dan wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di Ibukota provinsi". Namun presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah, dapat melantik Gubernur dan Walikota serta para wakilnya.

Maka dari itu, Dadang Supriatna dalam memimpin Kabupaten Bandung periode kedua ini. Memiliki spirit dan nuansa baru, terutama keluasan pengetahuan dan wawasan saat mengikuti retret yang diselenggarakan pemerintah pusat.

Bagaimana kang DS memimpin Kabupaten Bandung yang tidak terlepas dari keselarasan dan sinkronisasi pembangunan antara kebijakan strategis nasional, provinsi dan kabupaten sendiri, sebagaimana implementasi dari tercipta persepsi yang sama tentang hubungan pusat dan daerah, dalam menjalankan Otonomi Daerah berazaskan "interelisasi" (saling keterkaitan) dan " interdependensi" (saling ketergantungan) yang dapat bermakna "pusatnya daerah, dan daerahnya pusat". 

Sebelumnya kang DS memiliki gagasan pembangunan flyover di Bojong soang dan jalan tol dengan tujuan menghubungkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Pada masa sekarang seseorang yang ingin meraih suatu jabatan itu sangatlah bersaing ketat, dengan ambisi yang tinggi seolah-olah dengan berbagai cara dilakukan asalkan keinginannya bisa tercapai.Dalam sistem kapitalis sekarang ini, mempunyai kedudukan sebagai seorang pemimpin adalah sesuatu yang dibanggakan karena dengan itu mereka akan dengan mudah mencapai sesuatu yang diinginkannya yang  bersifat materi. Tentu untuk mencapai jabatan yang diinginkan tidak gratis, mereka harus mengeluarkan modal yang besar. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan jika modal yang digelontorkan ada hubungannya dengan para kapitalisme dan oligarki, dengan tujuan setelah mereka menjabat ada timbal balik yang harus dilakukan.

Dalam kepimpinan kapitalis, seolah-olah yang diprioritaskan lebih ke inspratuktur, padahal ada yang lebih penting yang dibutuhkan oleh rakyatnya, terutama rakyat menengah kebawah. Bahkan mereka tidak akan pernah menikmati inspratuktur itu. Untuk mewujudkan Inspratuktur itu, tentu tidak cukup dengan dana yang sedikit, dan pasti dibalik itu ada campur tangan para pemilik modal atau para kapitalisme. Dalam Islam masalah inspratuktur harus dikelola oleh negara atau dari pungutan dan dibiayai oleh negara atau dana milik umum. Dan negara tidak boleh mengambil keuntungan, semua dana dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyatnya.

Dalam Islam, Pemimpin adalah suatu amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Karena dengan terpilihnya seseorang menjadi pemimpin, pertanggungjawabannya sampai diakhirat kelak. Menjadi seorang pemimpin adalah sesuatu kebanggaan sekaligus anugrah, dan akan mendapatkan pahala jika dijalankan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin itu ibarat seorang ayah yang wajib mengurus segala kebutuhan anak-anaknya, bukannya sebaliknya malah pemimpin yang minta dilayani. Umar bin Khattab Ra mengatakan " suatu negeri akan hancur, walaupun negeri itu makmur" yang artinya jika penghianat menjadi petinggi dan harta dikuasai oleh orang-orang fasik.

Oleh sebab itu, tentunya kita mengharapkan akan ada pemimpin yang amanah, yang benar-benar dapat meri'ayah rakyatnya (mengurus kepentingan rakyatnya), dan tidak hanya mementingkan dirinya dan keluarganya serta orang-orang yang berkepentingan saja. Sudah saatnya kita menanggalkan sistem Demokrasi ini yang jelas-jelas sangat menyengsarakan rakyat. Sudah saatnya pula kita beralih pada sistem Islam, segala sesuatunya disandarkan kepada syari'at Allah SWT, yang akan membawa keberkahan didunia dan akhirat kelak.

Wallahu alam Bisshowab