Bahaya Karakter Kapitalisme dalam ‘Paket Lebaran’

 

Oleh Aisah Oscar 

Pendidik Generasi Peradaban

Lebaran syawal 2025 baru saja usai, belum berganti bulan, namun saat ini sudah ramai beredar di masyarakat ‘paket lebaran’ untuk tahun depan. Harga dan barang yang ditawarkan bervariasi. Skema dari ‘Paket Lebaran’ ini adalah dua prang yang bertransaksi. Yaitu ada orang penyedia atau mengumpul atau mengajak para konsumen, sebut saja nasabah. Yaitu di mana nasabah akan membayar cicilan per hari, per pekan atau per bulan sampai Ramadhan tahun depan. Nantinya nasabah akan mendapatkan barang yang dijanjikan oleh penyedia layanan paket lebaran tersebut, apakah itu parcel lebaran, daging sapi, atau lainnya. Ada juga yang kembali uang utuh tetapi disertai bonus berupa makanan. Ada juga yang uangnya kembali setengahnya, sementara setengahnya lagi dalam wujud makanan untuk lebaran.

Namun, dalam tulisan ini yang akan disorot adalah bagaimana kebutuhan pokok yang ternyata, seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah. Hal ini karena kebutuhan pokok yang ditawarkan para penyedia jasa paket lebaran ini lebih kepada bahan makanan yang diincar atau diinginkan oleh masyarakat. Hingga karakteristik ekonomi kapitalistik bisa diindikasikan dari kasus paket ini. Berikut ini beberapa karakteristik ekonomi kapitalistik, yaitu:

Pertama, “keinginan”—yang (dianggap) tidak terbatas—dimaknai sebagai “kebutuhan” dengan memaknai seperti “kewajiban” menghidangkan masakan tertentu saat lebaran tiba. Sehingga terkesan seperti tidak merayakan lebaran. Lalu terkadang juga mengabaikan dari kemanfaatan (nilai guna barang) dan jasa aktivitasnya, apakah halal atau haram?

Kedua, kebebasan setiap orang dan kelompok untuk memiliki apa pun yang diinginkan dengan cara apa pun. 

Ketiga, jasa dan produksi diartikan sebagai menghasilkan atau meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat dijual (menghasilkan uang) saja. 

Keempat, anggapan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia itu terbatas. Permasalahan ekonomi bagi mereka muncul dari ketakmampuan dalam memenuhi kebutuhan (primer, sekunder, dan tersier) yang tidak terbatas itu.

Berdasarkan keempat indikator itu, dapat disaksikan berbagai persoalan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan tuntas karena penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Permasalahan utama ekonomi bukanlah ketidakcukupan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan bukan pula tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Namun, problem utamanya adalah pola pikir ekonomi kapitalisme dengan empat indikator mendasar itu. Ia berdiri makin kukuh karena ditopang oleh monopoli, oligarki, keserakahan, dan keegoisan. Ini membuat kesenjangan para kapitalis dengan rakyat miskin makin tajam.

Ekonomi kapitalisme juga mengubah masyarakat yang sederhana dan bersahaja menjadi masyarakat yang konsumtif dan hedonis agar menjadi pangsa pasar gemuk mereka. Para cendekiawan corong kapitalis akan mengopinikan bahwa peningkatan konsumsi individu dan masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi, ekonomi kapitalisme mengabaikan pemenuhan kebutuhan individu dan upaya memenuhi kebutuhan pokok bagi tiap individu dalam masyarakat. Mereka fokus pada penyediaan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan individu (primer, sekunder, dan tersier).

Masalah Pemenuhan Kebutuhan Pokok Saat Ramadhan dan Lebaran 

Dalam perspektif ekonomi Islam, negara semestinya bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dengan menjalankan sistem ekonomi Islam. Ada beberapa langkah yang harus negara lakukan dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat.

Pertama, terkait produksi. Negara akan menjaga pasokan dalam negeri. Negara membuka akses lahan yang sama bagi semua rakyat untuk memaksimalkan produksi lahan; mendukung para petani melalui modal, edukasi, pelatihan, serta dukungan sarana produksi dan infrastruktur penunjang. 

Kedua, terkait distribusi. Negara akan menciptakan pasar yang sehat dan kondusif, mengawasi rantai tata niaga, dan menghilangkan penyebab distorsi pasar.

Ketiga, negara mengawasi agar penentuan harga mengikuti mekanisme pasar. Jika ada penyimpangan dalam kenaikan harga, misalkan kebutuhan pokok yang ada tidak ditimbun oleh oknum pedagang, dan dijual mahal saat Ramadan dan lebaran.

Negara juga wajib menjalankan politik perdagangan luar negeri secara independen (mandiri). Yaitu dengan; mengajukan sektor riil yang tidak eksploitatif.

Ekonomi Islam adalah perekonomian yang berbasis sektor riil (lihat QS Al-Baqarah: 275). Tidak ada dikotomi sektor riil dengan sektor moneter. Sebabnya, sektor moneter dalam Islam bukan seperti sektor moneter kapitalis yang isinya sektor maya (virtual sector).

Islam memandang kegiatan ekonomi hanya terdapat dalam sektor riil, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Dari sektor inilah, kegiatan ekonomi didorong untuk berkembang maju. Hanya saja, hukum-hukum tentang kepemilikan, produk (barang/jasa), dan transaksi dalam perekonomian Islam berbeda dengan kapitalisme.

Individu diperbolehkan memperoleh kepemilikan sesuai karakter harta yang memang dapat dimiliki individu. Hal ini merupakan pengakuan Islam akan fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya.