Oleh Tri Yuliani
Pegiat Literasi Dakwah
Bulan Ramadhan adalah momen yang selalu dinantikan oleh umat Muslim, datangnya membawa banyak keberkahan dan keistimewaan. Namun, kebahagiaan menyambut bulan suci ini tidak sepenuhnya tanpa hambatan. Di tengah sukacita Ramadhan, masyarakat dihadapkan dengan lonjakan harga pangan yang mulai meresahkan. Di Kabupaten Bandung, misalnya, harga sejumlah komoditas pangan seperti telur ayam ras dan cabai mengalami kenaikan signifikan.
Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Dicky Anugerah, yang mengatakan bahwa meskipun harga naik, stok pangan di daerah tersebut tetap aman. Kenaikan harga ini, menurutnya, lebih disebabkan oleh kondisi pasokan yang tidak stabil, bukan intervensi dari pemerintah. Sebagai solusi, Disperdagin pun mengadakan gerakan pasar murah untuk menyediakan berbagai bahan pangan yang dibutuhkan. (Tribunnews.com)
Namun, pertanyaan yang muncul adalah: mengapa lonjakan harga pangan sering terjadi menjelang Ramadhan, dan apakah solusi pasar murah dapat mengatasi masalah ini secara tuntas?
Rakyat Semakin Tertekan
Kenaikan harga pangan yang kerap terjadi setiap tahun saat menjelang Ramadhan tentu memberikan beban tambahan bagi masyarakat. Bukan hanya satu atau dua jenis bahan pangan, namun berbagai komoditas mengalami kenaikan. Seharusnya, pemerintah bisa lebih sigap dengan memantau dan merencanakan langkah antisipasi terkait peningkatan konsumsi masyarakat pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya, agar harga tidak melambung tinggi.
Sayangnya, meski masyarakat semakin tertekan, langkah pemerintah sering kali terbatas pada pemberian bantuan sosial atau operasi pasar yang ternyata tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa lonjakan harga pangan bukanlah fenomena biasa yang bisa dianggap sepele. Negara seharusnya bertanggung jawab dalam memastikan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dengan menjaga stabilitas harga pangan.
Di tengah kesulitan ekonomi yang semakin terasa, dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penghasilan yang semakin menipis, seharusnya pemerintah lebih peduli dan memiliki empati terhadap rakyat yang semakin sulit.
Abainya Negara dalam Sistem Kapitalisme
Lonjakan harga pangan dan masalah ketidakstabilan pasokan bukanlah sekadar masalah teknis. Masalah ini berakar pada penerapan sistem kapitalisme neoliberalisme, yang menyebabkan negara cenderung lepas tangan dari tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan.
Dalam sistem ini, peran pemerintah hanya sebatas sebagai regulator dan fasilitator, bukan sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan rakyat. Akibatnya, pengadaan kebutuhan pokok rakyat menjadi ladang bisnis bagi korporasi, yang berfokus pada keuntungan sepihak.
Lebih parah lagi, sistem kapitalisme mendorong terjadinya hegemoni di sektor pangan. Perusahaan-perusahaan besar mendominasi seluruh rantai produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan. Negara pun tidak mampu mengatur distribusi pangan, sehingga spekulan dan mafia pangan semakin tumbuh subur. Praktik-praktik seperti penimbunan bahan pangan dan manipulasi harga menjadi sulit ditangani karena kekuatan korporasi jauh lebih besar dibandingkan pemerintah. Sementara penegakan hukum yang lemah membuat pelaku kejahatan pangan semakin bebas melakukan aksi mereka.
Solusi Islam: Menjaga Stabilitas Harga Pangan
Islam, sebagai agama yang lengkap dan sempurna, menawarkan solusi yang lebih baik dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam Islam, negara berfungsi sebagai ra'in (penanggung jawab) dan junnah (pelindung rakyat). Dengan fungsi ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan, dapat dipenuhi dengan harga yang stabil dan terjangkau.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Imam (Khalifah) ra'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari).
Negara dalam Islam bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Negara juga berperan sebagai pelindung, yang memastikan tidak ada pihak yang menimbulkan kerugian bagi rakyat, termasuk korporasi yang ingin mencari keuntungan sepihak.
Negara tidak akan membiarkan korporasi menguasai seluruh rantai distribusi pangan. Lembaga-lembaga seperti Bulog, misalnya, harus berfungsi sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai unit bisnis yang mencari keuntungan. Bahkan operasi pasar yang dilakukan oleh negara pun harus berorientasi pada stabilitas harga dan bukan pada keuntungan finansial.
Kebijakan Negara dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan
Beberapa kebijakan yang diambil oleh negara dalam sistem Islam untuk menjaga stabilitas harga pangan antara lain adalah:
1. Menjamin Ketersediaan Stok Pangan: Negara akan memastikan pasokan pangan tetap terjaga, baik melalui peningkatan produksi dalam negeri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, maupun melalui impor yang memenuhi ketentuan syariat.
2. Menjaga Rantai Tata Niaga: Negara akan mengatur dan mengawasi distribusi pangan agar tidak terjadi distorsi pasar, dengan melarang praktik penimbunan, riba, kartel, dan praktik tengkulak. Semua pelaku pasar akan diawasi dengan ketat dan diberi sanksi yang tegas sesuai dengan hukum Islam.
3. Edukasi kepada Masyarakat: Negara juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariat dalam bermuamalah, termasuk dalam hal transaksi pangan, sehingga masyarakat dapat terhindar dari praktik yang merugikan.
Dengan langkah-langkah ini, negara dalam sistem Islam dapat menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan kesejahteraan rakyat, tanpa harus bergantung pada solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan.
Wallahu a’lam bi ash-shawab
No comments:
Post a Comment