Oleh Ummu Fatimah
Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK massal kembali menghantui Indonesia. Terdapat beberapa pabrik yang memutuskan menghentikan produksinya alias tutup. Sehingga menyebabkan ribuan buruh terancam kehilangan sumber pendapatan.
PT. Sanken Indonesia yang berlokasi di Cikarang Jawa Barat bakal total menghentikan operasionalnya pada bulan Juni 2025 nanti. Menyebabkan 459 orang pekerja akan menjadi korban PHK.
PT. Danbi internasional yang memproduksi bulu mata palsu juga menghentikan produksinya pada rabu 19 Februari 2025. Disebutkan ada 2100-an orang karyawan bekerja di perusahaan tersebut.
Sementara PT. Sritex dinyatakan pailit oleh pengadilan dan resmi berhenti beroperasi mulai Sabtu, 1 Maret 2025. Puluhan ribu pekerja serta hampir ratusan ribu buruh menerima PHK di anak perusahaan Sritex.
Di tengah efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah, saatu demi satu perusahaan tumbang. Di tahun ini diprediksi PHK akan terus berlanjut. Bahkan bisa masuk kategori darurat PHK. Tentu kondisi ini mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. Apalagi di masa Romadhon harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Kehidupan masyarakat akan semakin sulit di tengah kondisi seperti ini. Aksi kriminalitas diprediksi akan meningkat meskipun berada di bulan suci Ramadan.
Pemerintah sendiri merespon badai PHK ini dengan hak pesangon. Pemerintah menjamin pemberian 60% gaji selama 6 bulan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dengan batas atas upah 5 juta rupiah. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini tentu tidak bisa dikatakan jaminan sebab mencari pekerjaan baru yang mampu menghidupi diri dan keluarga tidaklah mudah. Waktu 6 bulan sangat Sebentar. Lesunya perekonomian dunia dan negeri ini akan menyulitkan pekerja mendapatkan pekerjaan baru dalam kurun waktu 6 bulan. Pemberian JKP pada korban PHK sejatinya tidak akan menyelesaikan persoalan.
Badai PHK yang menghantam Indonesia sejatinya tidak lepas dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini. Sistem ekonomi kapitalisme menggunakan paradigma yang kuatlah yang menang dan bertahan. Hal ini menimbulkan egoisme pengusaha atau pemilik modal untuk lebih mengutamakan keselamatan perusahaannya dan tidak peduli dengan nasib pekerja. Sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem politik demokrasinya juga telah meletakkan posisi penguasa hanya sebagai regulator dan fasilitator. Alhasil penguasa lepas tanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Penguasa tak lebih dari sekedar pembuat kebijakan untuk memuluskan kepentingan para pemilik modal. Regulasi yang mereka buat pun sangat tidak berpihak pada rakyat. Sistem penggajian UMR dan outsourcing sangat merugikan pekerja. Hal inilah yang menyebabkan banyak rakyat kehilangan pekerjaan dan meningkatnya pengangguran.
Adanya liberalisasi sumber daya alam yang memberi peluang besar bagi para korporat menguasai sumber daya alam negeri ini juga nyatanya tidak sejalan dengan berkurangnya pengangguran dan kesejahteraan rakyat. Pasalnya kesempatan kerja yang diciptakan justru banyak diisi oleh tenaga kerja asing. Hal ini sekali lagi menjadi bukti bahwa penguasa hanya berpihak pada pemilik modal atau korporasi. Inilah akar persoalannya yakni penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan negara menyerahkan penyediaan lapangan pekerjaan kepada pihak swasta.
Kondisi ini hanya akan terselesaikan dengan pengaturan berdasarkan aturan Islam. Islam menjadikan negara sebagai Raa'in atau pengurus rakyat. Termasuk menyediakan lapangan kerja yang luas. Sehingga rakyat dapat hidup sejahtera. Apalagi Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sebagai tanggung jawab negara yang dijalankan dengan mekanisme yang sesuai dengan syariat.
Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Pemimpin akan mengeluarkan aturan yang tidak memihak kepada segelincir orang. Menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup dan memberikan jaminan kesejahteraan untuk rakyat.
Pengelolaan sumber daya alam oleh negara sesuai syariah juga akan menjadi pintu terbukanya lapangan kerja yang luas dan memadai. Dalam Islam sumber daya alam melimpah haram dikuasai dan dikelola pihak swasta. Negara adalah pihak yang wajib mengelolanya. Hal ini akan menyedot tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
Negara juga akan mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, industri dan jasa. Negara bahkan akan memfasilitasi rakyatnya untuk mengembangkan sektor riil. Ini mulai dari modal keterampilan, informasi sampai dengan infrastruktur. Hal ini menciptakan suasana kondusif untuk bekerja. Tanggung jawab Kesejahteraan Rakyat terletak di tangan negara bukan di tangan pihak swasta. Dengan penerapan aturan Islam, rakyat akan mendapatkan pelayanan terbaik dari negara berupa pendidikan gratis, kesehatan gratis, transportasi murah, akses terhadap air, listrik dan BBM dengan harga yang terjangkau. Hal ini menjadikan gaji rakyat benar-benar dipergunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Sungguh jika aturan Islam diterapkan maka akan mampu menjamin tersedianya lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Wallaahu a'laam bisshawaab.
No comments:
Post a Comment