Oleh: Sarinah
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, tentang Efesiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 menjadi landasan bagi pemerintah untuk melakukan penghematan negara. Kebijakan ini menyasar berbagai kementerian dan lembaga-lembaga negara, termasuk pemerintah daerah dengan tujuan menciptakan efesiensi anggaran belanja.
Beberapa kementrian dan lembaga bahkan mengalami kesulitan dalam membayar gaji dan tunjangan karyawan akibat pemangkasan anggaran. Kondisi ini tentu saja dapat menurunkan motivasi kerja karyawan serta mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan (Tirto.id 17 februari 2025).
Sungguh malang nasip rakyat kini, ditengah tercekiknya masyarakat kecil menengah kebawah dalam memenuhi hajat keluarganya, kini kabar efesiensi tentu akan menambah sulit kehidupan masyarakat. Bagaimana tidak, masyarakat banyak yang tergantung kepada bansos (bantuan sosial) untuk menambah pendapatan dan mengurangi beban hidup, kini harus merana dengan adanya pemangkasan tersebut.
Faktanya Efesiensi anggaran akan banyak menyasar pada alokasi anggaran untuk rakyat, baik melalui program kegiatan maupun subsidi atau bantuan langsung.
Efesiensi juga akan terjadi pada pendidikan tinggi dan dana riset. Mengingat pendidikan bisa dikatakan sebagai tonggaknya suatu negara, tentulah pendidikan sangatlah penting bagi masyarakat. Jika dana beasiswa dipangkas tentu saja akan menghambat sektor pendidikan.
Efesiensi anggaran harusnya dimulai dari struktur pemerintahan dengan merampingkan kabinet yang terlalu besar, dari pada harus memotong belanja barang atau subsidi. Efesiensi anggaran haruslah mempertimbangkan kemampuan setiap daerah, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan. Melihat setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
Efesiensi anggaran yang akan dilakukan untuk menutup kebutuhan beberapa anggaran program khususnya MBG, ini jelas salah langkah dan tidak menyelesaikan masalah.
Efesiensi harusnya dilakukan dengan pemikiran yang matang, jangan sampai merugikan masyarakat, atau malah mendukung kepentingan korporotoraksi.
Dalam Islam, penguasa adalah raa'in yang tugas utamanya adalah mengurus rakyat, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam Islam prinsip kedaulatan ada ditangan Syara'(hukum Allah ). Tidak berpihak pada pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan.
Dalam Islam sumber anggaran pendapatan banyak dan beragam. Misalnya dari dharibah, kharaz dan fai dan sumber daya alam seperti batu bara, dan sumber daya Alam lainnya. Sehingga negara tidak bergantung terhadap hutang dan pajak.
Alokasi anggaran akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan perencanaan yang matang dan kebijakan jangka panjang.
Dalam Islam jabatan adalah amanah, yang akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah kelak.
Seperti sabda rasulullah Saw, "setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya ( HR Al-Bukhari dan Muslim).
Para pemimpin dalam Islam sadar akan perannya sebagai pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban atasnya, maka mereka akan memimpin secara adil dan penuh kesadaran.
Sudah seharusnya kita menjadikan Islam sebagai contoh untuk mengatur kehidupan. Baik individu ataupun bernegara.
Allahu a'lam bishawwab
No comments:
Post a Comment