Novie (Aktivis Muslimah)
Beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Emmanuel Ebenezer, mengajak dunia usaha untuk berbagi biaya (cost sharing) dalam penyelenggaraan pelatihan kerja sebagai dampak dari efisiensi anggaran pemerintah. Langkah efisiensi anggaran ini tentu bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara. Pertanyaan kritisnya, apakah kebijakan ini akan efektif, atau justru akan semakin membebani pencari kerja dan dunia usaha?
Dalam kondisi di mana jumlah pencari kerja terus meningkat, bahkan untuk lowongan pekerjaan sederhana seperti pelayan warung sekalipun, pelamarnya bisa mengular, seharusnya pemerintah hadir lebih aktif dalam menyediakan solusi. Bukan melimpahkan kewajiban yang diembannya kepada pihak lain.
Menyerahkan tanggung jawab pelatihan tenaga kerja kepada pengusaha, berpotensi membuat kebijakan ini lebih menguntungkan pihak industri dibandingkan pekerja. Karena dunia usaha secara alamiah tentu akan lebih fokus mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka—tenaga murah yang siap pakai—tanpa mempertimbangkan kesejahteraan pekerja jangka panjang. Akibatnya, sistem pendidikan pun semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, bukan membangun manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan inovatif.
Pemerintah seharusnya tetap menjalankan perannya secara penuh dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, bukan hanya sebagai regulator yang menyerahkan tanggung jawab kepada pihak swasta. Pendidikan dan pelatihan kerja adalah hak masyarakat yang seharusnya difasilitasi oleh negara, bukan dibebankan kepada dunia usaha yang orientasinya mencari keuntungan.
Sayangnya, kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja dan pencari kerja, seakan angan dalam sistem kehidupan yang kapitalistik hari ini. Negara yang seharusnya menjamin hak-hak pekerja dan pencari kerja, justru melepaskan tanggung jawabnya. Inilah pangkal masalah sesungguhnya yang semestinya menjadi perhatian semua pihak untuk dievaluasi secara serius dan seksama.
No comments:
Post a Comment