Oleh Feni Rosfiani
Aktivis Dakwah
Dikutip dari rubicnews.com (7/2/2025), Kepala BPS, Amalia Adininggar memberikan peringatan dini tentang potensi kenaikan harga komoditas menjelang Ramadan 2025. Ia mengatakan yang diprediksi mengalami kenaikan yaitu harga telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit dan minyak goreng. Komoditas-komoditas tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama pada harga cabai rawit yang hampir 100% naik dari harga Acuan Penjualan (HAP).
Semua ini diduga terjadi karena permintaan komoditas pangan tersebut mengalami kenaikan permintaan menjelang Ramadan dan Idul Fitri nanti. Bahkan sejak awal tahun pun banyak komoditas yang sudah mendahului naik padahal masih jauh ke bulan Ramadan. Seperti minyak kita yang sudah sejak akhir tahun hingga sekarang terus meningkat. Harga Eceran Tertinggi minyak kita yang semula Rp15.800 bahkan tercantum dalam Undang-undang terlampir, tetapi sekarang malah menjadi Rp17.260 setiap liter pada periode Jumat, 3 Januari 2025.
Kenaikan harga sembako seperti sudah menjadi hal yang biasa di negeri ini. Masyarakat sudah menganggap hal ini adalah kebiasaan "rutin" di awal tahunnya. Terlebih lagi disambung di bulan-bulan berikutnya menjelang bulan Puasa dan Idul Fitri. Maka makin menjadi-jadi harga setiap bahan pokok.
Pemerintah seakan tidak memedulikan kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang pasti semakin tercekik dengan lonjakan harga ini. Apalagi bagi rakyat yang bermata pencaharian sebagai pedagang makanan yang bahan baku utamanya dari komoditas yang mengalami kenaikan, pasti begitu terasa dampaknya. Selain keuntungan yang semakin sedikit, juga daya beli masyarakat yang semakin lemah. Faktanya pemerintah tidak mau disalahkan dengan hal tersebut. Mereka selalu mencari alasan mengapa semua ini terjadi. Seperti macetnya pendistribusian, stok yang kurang bahkan karena peningkatan biaya bahan baku atau operasional pabrik.
Ini bukti nyata bahwa negara gagal memberikan kestabilan harga bahan pangan untuk rakyatnya. Hal yang sangat sulit juga menstabilkan harga bahan pokok di sistem kapitalisme sekularisme saat ini. Bukankah seharusnya pemimpin itu harus melayani rakyatnya, bukan malah menyengsarakan rakyatnya?
Berbeda dengan negara yang memiliki sistem Islam, para pemimpin benar-benar amanah dalam mengemban tugas-tugasnya. Karena pemimpin adalah Ra'in atau pelayan bagi rakyatnya. Rakyat mendapatkan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan, baik sosial maupun ekonomi. Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan pokok adalah kewajiban pemimpin sepenuhnya. Pemimpin akan mengelola seluruh sumber daya alam. Bukan dimiliki swasta atau perorangan yang memiliki modal yang besar. Sehingga pemimpin dapat mencegah praktik penimbunan bahan pokok yang nantinya mengakibatkan lonjakan harga.
Negara menjamin pemenuhan nafkah rakyatnya melalui pemberian lapangan pekerjaan dan gaji yang layak bagi para kepala keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, negara tidak akan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) tetapi menyerahkan semua harga oleh mekanisme pasar namun tetap dalam pengawasan negara. Maka semua permasalahan umat yang kini terjadi hanya satu solusi yaitu diterapkannya Daulah Islam di muka bumi ini.
Wallahualam bissawwab
No comments:
Post a Comment