Bukan Sembarang Akidah

 

Oleh: Nadia Salsabyla

 

Hampir setiap hari kita mendapati berita kriminalitas, pelanggaran hukum, dan berbagai tindak kejahatan lainnya. Adalah hal yang wajar jika masyarakat  mencari perlindungan pada penguasa atau aparat penegak hukum. Hanya saja, semakin hari masyarakat dibuat semakin resah karena penanganan dari pihak berwajib yang kurang cepat tanggap dan seringkali membuahkan hasil yang cukup mengecewakan.

 

Belum tuntas masalah pagar laut yang menghambat mata pencaharian para nelayan. Datang lagi isu kelangkaan LPG 3 kg di beberapa wilayah yang membuat warga harus mengantre panjang dan membayar lebih mahal dari sebelumnya. Bahkan masalah yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat saja, penguasa masih kurang cepat tanggap dalam mengatasinya. Faktanya para penegak hukum akan bergerak ketika kasus itu diangkat di media sosial hingga viral.

 

Kasus lain terkait kurangnya keadilan di Rempang. Ada 3 orang warganya ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka dalam rentetan kejadian penyerangan petugas PT Makmur Elok Graha. Para warga yang merasa haknya dirampas oleh penguasa dan pengusaha pun beralasan bahwa bukan tindakan yang salah ketika ada maling masuk rumah mereka, dan mereka berupaya menangkapnya. -Tempo 7/2/25-

 

Di sisi lain ada survey tentang bagaimana penerapan hukum selama 100 hari masa kerja presiden Prabowo yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Ada sebanyak 41,6% masyarakat yang menilai baik pelaksanaan hukum di Indonesia. Meskipun belum mencapai 50% tapi respon ini dianggap cukup bagus. Dengan catatan tetap memperhatikan angka 25,1% dari masyarakat yang menilai kurang baik atas kinerja 100 hari presiden dan jajarannya.  -Antara 9/2/25-

 

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran tingkat pusat dan daerah untuk merespon cepat aduan masyarakat, dan bukannya menunggu viral. Hal ini beliau sampaikan dalam kesempatan rapat pimpinan TNI-Polri akhir Januari lalu. Di kesempatan yang sama juga, Presiden Prabowo menyampaikan agar TNI dan Polri menjadi harapan bagi masyarakat, sehingga harus melindungi dan mengayomi mereka. -Liputan6 31/1/25-

 

Akidah Yang Salah

Berbagai kasus di negeri ini, utamanya yang menyangkut penegakan hukum, justru seringkali melanggar undang-undang yang ditetapkan. Yang bermasalah dalam hal ini bukan hanya pada personal yang menegakkan hukum, namun juga hukum itu sendiri. Mengapa demikian? Jika diamati, negeri kita mengadopsi sistem demokrasi kapitalis. Dimana rakyat dipandang sebagai sumber kekuasaan, sedangkan penguasa mengambil kekuasaanya dari rakyat sebagai sumber kedaulatan. Terlebih sistem ini mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu diangkatlah ‘wakil-wakil’ yang harapanya akan menjadi penyambung lidah rakyat. Namun jangan lupakan bahwa demokrasi bergandeng tangan dengan kapitalisme yang mengedepankan materi yang diperuntukkan kelompok mereka atau pribadi.

 

Sistem yang lahir dari akal manusia tentu tidak akan sempurna. Karena akal manusia itu terbatas dan lemah. Akal manusia hanya mampu mengidentifikasi masalah dan mengaitkannya dengan solusi ‘uji coba’ atau ‘yang sudah pernah dicoba’. Dalam hal ini tentu manusia tidak mampu mengetahui masalah tambahan apa yang akan terjadi jika menggunakan solusi uji coba. Dampaknya, banyak sekali masyarakat yang kurang merasakan keadilan atas keputusan aparat penegak hukum. Ada yang kesalahannya tidak seberapa namun dihukum berat. Ada yang ingin mengoreksi kebijakan penguasa, justru dibungkam dengan berbagai cara. Berbanding terbalik ketika para petinggi yang bermasalah dengan hukum, justru akan dipermudah.

 

Akal merupakan keunggulan manusia dibanding makhluk Allah lainnya. Namun karena akal juga bagian dari manusia, maka ia tidak terlepas dari keterbatasan dan sifat lemah. Sebagaimana firman Allah di akhir ayat 28 surah An Nisa,

وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ...

... dan manusia dijadikan bersifat lemah.

 

Maka mengambil dan menerapkan hukum yang bersumber dari akal manusia merupakan hal yang bathil. Demokrasi kapitalis merupakan konsep berpikir yang salah dari akar hingga buahnya. Tidak memungkinkan bagi kita untuk memperbaikinya atau bahkan sekedar mengganti pemimpinnya. Allah ta’ala berfirman dalam surah Al Maidah ayat 50 yang artinya, “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”.

 

Jangan Sembarangan Pilih Akidah

Dalam buku hadits siyam disebutkan bahwa akidah dapat dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama adalah akidah ruhiyah, yakni dasar pembahasan tentang urusan keakhiratan. Maka dalam hal ini kita dapati ada nasrani, hindu, budha dan lain sebagainya. Adapun yang kedua adalah akidah siyasiyah, yakni dasar pembahasan tentang urusan keduniaan. Maka dalam hal ini kita dapati ada Kapitalisme dan Komunisme.

 

Lantas di mana posisi Islam? Islam tidak condong pada satu porsi pembahasan saja. Namun justru Islam mencakup semua aspek, akidah ruhiyah dan siyasiyah. Karena Islam melahirkan banyak hukum terkait persoalan keduniawian seperti pendidikan, sosial, ekonomi bahkan politik. Sehingga tidak melulu mengurusi persoalan ibadah mahdlah saja.

 

Allah berfirman dalam surah Al An’am ayat 116;

وَاِ نْ  تُطِعْ  اَكْثَرَ  مَنْ  فِى  الْاَ رْضِ  يُضِلُّوْكَ  عَنْ  سَبِيْلِ  اللّٰهِ  ۗ اِنْ  يَّتَّبِعُوْنَ  اِلَّا  الظَّنَّ  وَاِ نْ  هُمْ  اِلَّا  يَخْرُصُوْنَ

“Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan.”

 

Allah melarang keras untuk mengambil hukum selain yang diturunkan-Nya. Terlebih jika yang kita ikuti adalah hukum yang bersumber dari akal manusia, maka pasti akan membawa pada kesensaraan dan kerusakan.

 

Rasulullah Muhammad ﷺ telah membuktikan bagaimana Islam diterapkan tidak hanya sebatas mengatur individu muslim dengan Tuhannya. Namun juga beliau mengatur urusan politik, pendidikan, sosial, ekonomi di tengah masyarakat dengan latar belakang agama yang bermacam-macam. Tidak berhenti di sana, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, tabiin, dan tabi’ut tabiin selama 1400 tahun lamanya.

 

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Barang siapa tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Ma’idah: 45).

Wallahu a’lam bisshowab