Oleh Nurul Aini Najibah
Pegiat Literasi
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Istana Negara. Dadan menyampaikan bahwa Prabowo berkeinginan mempercepat realisasi program tersebut dan menginginkan program ini bersifat lintas sektor, sehingga ia mendorong kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasa gelisah karena masih banyak anak yang belum menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), juga program ini memerlukan anggaran sebesar Rp.100 triliun untuk menyediakan makanan gratis bagi 82,9 juta penerima manfaat. (cnbcindonesia.com, 17/1/2025)
Selain itu, pemerintah berencana meningkatkan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Saat ini, program tersebut baru mencakup sebagian anak, dan jumlah penerima akan ditambah secara bertahap sesuai dengan kesiapan anggaran serta kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf karena program MBG belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Program MBG, Proyek Tambal Sulam?
Saat ini, pemerintah berkomitmen untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serius. Program yang dirancang sejak masa kampanye ini menjadi salah satu inisiatif unggulan yang diusung oleh Prabowo-Gibran. Meskipun sempat beredar kabar tentang penghematan anggaran untuk merealisasikan program ini, muncul informasi bahwa pemerintah mendapatkan dukungan pendanaan dari Cina. Namun, sebelum program ini mulai dijalankan, sejumlah masalah telah muncul ke permukaan.
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat dinantikan masyarakat ternyata memunculkan sejumlah kendala. Baru-baru ini, publik heboh dengan usulan penggunaan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun, Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar dana hasil sitaan dari koruptor digunakan sebagai sumber pendanaan untuk program tersebut. (viva.co.id, 16/1/2025)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari pendanaan, kualitas makanan yang buruk atau bahkan berpotensi membahayakan, hingga penentuan sasaran yang kurang tepat. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan negara dalam mengelola kebutuhan rakyatnya. Selain itu, kebijakan ini sebenarnya tidak menyentuh akar persoalan, yaitu tingginya jumlah generasi yang masih kekurangan gizi dan meningkatnya kasus stunting.
Sejatinya, program MBG ini lebih ditujukan sebagai proyek pencitraan daripada untuk kepentingan rakyat, dan pada akhirnya justru akan membebani masyarakat. Terlihat bahwa kebijakan ini belum dirancang dengan baik, seolah-olah hanya dijadikan alat kampanye untuk menarik dukungan suara rakyat. Pada kenyataannya, program ini lebih menguntungkan korporasi. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa MBG merupakan program populis.
Sungguh menyedihkan dan ironis, ketika kita menyadari bahwa para penguasa negeri ini merencanakan kebijakan untuk mencetak generasi berkualitas, namun pada kenyataannya hal itu justru menjadi korban demi kepentingan ekonomi. Namun, itulah konsekuensi dari penerapan sistem demokrasi-kapitalisme, di mana segala sesuatu dipandang sebagai komoditas ekonomi.
Di sisi lain, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk di negara ini sebenarnya adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Penyediaan nutrisi melalui makanan bergizi, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, sejatinya adalah tanggung jawab negara. Namun, sayangnya, hal ini tidak sejalan dengan kapasitas pemerintah. Anggaran yang disetujui pemerintah masih jauh dari memadai, terlebih di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok saat ini.
Adapun, program MBG ini awalnya dirancang sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat. Namun, pemerintah seharusnya lebih jeli melihat bahwa akar permasalahan kurangnya pemenuhan nutrisi rakyat terletak pada rendahnya tingkat kesejahteraan. Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan minimnya lapangan pekerjaan menjadi dua faktor utama yang menghambat terpenuhinya kebutuhan gizi generasi. Stabilitas ekonomi seharusnya menjadi prioritas negara agar mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat secara menyeluruh.
Mewujudkan kesejahteraan rakyat akan memastikan terpenuhinya kebutuhan nutrisi seimbang bagi generasi. Namun, hal ini sulit dicapai dalam sistem demokrasi kapitalisme. Pemerintahan berbasis kapitalisme tidak berfokus pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang diambil sering kali bersifat pragmatis, seperti menyediakan makanan gratis sebagai langkah sementara.
Sejatinya, program MBG ini hanyalah upaya tambal sulam dalam kerangka kapitalisme untuk mengatasi masalah generasi, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan gizi. Hal ini terjadi karena kurangnya analisis mendalam terhadap akar persoalan yang menyebabkan ketidakcukupan gizi masyarakat secara menyeluruh. Selain membahas pentingnya gizi berkualitas sebagai langkah mencegah malnutrisi, negara yang berkomitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas seharusnya menangani permasalahan ini secara sistematis dan menyeluruh.
Tidak dapat disangkal bahwa kemiskinan menjadi akar utama dari masalah malnutrisi pada generasi. Kondisi ini sangat memengaruhi kualitas hidup dan kemampuan intelektual mereka. Mengangkat isu kemiskinan berarti memperluas cakupan diskusi ke aspek-aspek yang mendasar. Kemiskinan memiliki hubungan erat dengan berbagai persoalan lain, seperti tingginya angka pengangguran, terbatasnya akses ke lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan pendapatan, hingga masalah kesehatan yang dialami oleh kelompok masyarakat kurang mampu.
Dengan demikian, negara seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasi semua permasalahan tersebut. Mata rantai kemiskinan sebenarnya dapat diputus melalui upaya pemerintah yang berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja. Namun, sayangnya, negara lebih mengandalkan peran para pelaku bisnis atau sektor swasta. Pendekatan berbasis kapitalisme ini justru menempatkan pekerja hanya sebagai komponen dalam proses produksi.
Islam Menjamin Kebutuhan Makanan Bergizi
Makanan bergizi merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, terutama bagi generasi muda agar dapat tumbuh menjadi individu yang kuat secara fisik. Islam memerlukan sumber daya manusia yang sehat dan tangguh untuk membangun peradaban. SDM yang berkualitas menjadi pondasi utama dalam mewujudkan negara yang kokoh dan mandiri.
Memenuhi kebutuhan gizi generasi sebenarnya melibatkan berbagai aspek, bukan sekadar memberikan bantuan makanan gratis yang dianggap mampu menjamin kebutuhan gizi masyarakat. Permasalahan pemenuhan gizi harus dipandang secara holistik, mencakup pemenuhan kebutuhan individu sekaligus tanggung jawab negara.
Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi setiap individu secara adil dan merata tanpa pengecualian. Tugas ini menjadi kewajiban penguasa sebagai pemimpin dan pelayan rakyat. Untuk mewujudkannya, terdapat beberapa mekanisme yang dapat diterapkan, yakni:
Pertama, jaminan terhadap kebutuhan dasar (primer). Ini diwujudkan dengan mewajibkan pria untuk memberikan nafkah bagi dirinya dan keluarganya, serta mendorong anggota keluarga dekat untuk saling membantu. Langkah ini merupakan upaya pertama yang juga memerlukan intervensi negara. Jika kedua hal tersebut belum tercapai, negara berkewajiban untuk turun tangan dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dengan kata lain, negara berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi para qawwam (pemimpin keluarga) agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab sebagai pencari nafkah.
Kedua, pemerintah harus menyediakan layanan keamanan, pendidikan, dan kesehatan secara gratis bagi seluruh rakyat. Saat ini, pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan semakin sulit karena terbatasnya akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan listrik. Bahkan, pemenuhan gizi yang seimbang seringkali terabaikan. Secara sederhana, bisa makan saja sudah dianggap cukup; yang penting perut kenyang, masalah gizi diprioritaskan belakangan. Padahal, Islam menetapkan standar kecukupan kebutuhan dasar secara manusiawi, yaitu terpenuhinya sandang, pangan, dan papan dengan jaminan dari negara.
Ketiga, layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibiayai melalui pendanaan dari baitulmal. Negara akan mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sumber yang ada, seperti pendapatan tetap seperti fai, kharaj, dan jizyah, serta pendapatan dari harta kepemilikan umum dalam berbagai bentuk, dan juga pendapatan dari harta milik negara seperti usyur, khumus, dan rikaz. Hal ini jelas berbeda dengan kondisi saat ini yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, yang membuat negara lepas tangan dalam menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat secara menyeluruh dan berkualitas.
Keempat, penerapan sistem ekonomi Islam akan menciptakan negara yang mandiri dan tidak bergantung pada sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara akan secara mandiri mengelola sumber daya alam (SDA) untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Dengan demikian, Islam secara nyata mewujudkan peran negara sebagai raa'in (pengurus) yang bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hidup rakyat secara adil dan merata, tanpa terkecuali. Hal ini karena kewajiban penguasa adalah memastikan kesejahteraan rakyatnya sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Rasulullah saw. bersabda, “Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Inilah mekanisme yang diterapkan dalam negara Islam untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Dengan begitu, masalah kecukupan gizi dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat dan terbebas dari masalah gizi tidak dapat dilihat hanya dari satu sudut pandang atau diselesaikan dengan menetapkan satu program tertentu. Diperlukan langkah-langkah sistematis untuk mengatasi masalah tersebut.
Alhasil, Masalah kecukupan gizi sesungguhnya merupakan bagian dari rangkaian permasalahan sistemik yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan solusi sistematis untuk mengatasi masalah gizi generasi saat ini. Kapitalisme jelas menyebabkan penderitaan, sementara Islam menawarkan kemaslahatan yang lebih baik.
Wallahu a’lam bii ash-Shawab.
No comments:
Post a Comment