Oleh ; Neneng Kulsum
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya atas masih banyaknya anak yang belum mendapatkan akses terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memperkirakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas di Istana Negara pada Jumat, 17 Januari 2025, yang membahas program MBG.(CNBC Indonesia 17/01/2025)
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menambahkan bahwa pemerintah daerah juga berperan penting. Partisipasi kabupaten/kota diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun, dan tambahan anggaran dari provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat dapat mencapai hampir Rp 5 triliun. Dana ini diharapkan dapat membangun sekitar 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah.
Di tengah tantangan pendanaan ini, muncul usulan kontroversial dari Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, untuk menggunakan dana zakat. Usulan ini menuai kritik karena berpotensi menimbulkan polemik dan menyimpang dari aturan penyaluran zakat yang telah ditetapkan. Selanjutnya, beliau juga mengusulkan pemanfaatan uang hasil korupsi sebagai alternatif pendanaan.
Meskipun program MBG bertujuan meringankan beban orang tua, cakupan manfaatnya masih terbatas. Keterbatasan anggaran ini mencerminkan kompleksitas permasalahan yang lebih luas, yang mungkin terkait dengan sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya.
Beberapa pihak menilai program MBG belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah stunting dan kurang gizi. Ada kekhawatiran program ini lebih berorientasi pada pencitraan daripada solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Keberhasilan program ini juga dipertanyakan karena dinilai belum direncanakan secara matang dan berpotensi menguntungkan pihak tertentu.
Kritik juga dialamatkan pada sistem pemerintahan yang dianggap lebih mementingkan kepentingan oligarki daripada kesejahteraan rakyat. Sistem ini dinilai tidak mampu menjamin pemerataan akses terhadap sumber daya dan kesejahteraan, termasuk pemenuhan gizi.Sejatinya program MBG ini menunjukkan bahwa negara tidak bisa mengurus rakyat. Kebijakan ini tidak menyentuh akar masalah, karena banyaknya generasi yang belum terpenuhi kebutuhan gijinya dan tingginya kasus stunting,bahkan program MBG ini yang problematik diduga kuat bukan didedikasikan untuk kepentingan rakyat,tetapi proyek pencitraan yang ujung-ujungnya membebani rakyat ini tampak blm di rencanakan secara matang ,kebijakan ini hana dijadikan alat kampanye untuk menarik suara rakyat,dan menguntungkan korporasi.
Sistem kapitalisme pemerintahan dijadikan regulator kebijakan dan bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat,bahkan hanya untuk kepentingan oligarki,sehingga negara sangat jauh dari peran utamanya.
Kepemimpinan yang berasaskan sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan adalah penyebab yang membebaskan hawa nafsunya sehingga ketidakadilan tidak terhindarkan dan rakyat di paksa membayar berbagai macam pajak tapi rakyat tidak mendapatkan kesejahteraan hidup.
Hanya kepemimpinan islamlah yang mampu menjamin kebutuhan gizi generasi dengan mekanisme sesuai syariat islam.,salah satu visi politik negara islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan assasiyah seluruh rakyatnya termasuk kebutuhan pangan baik kuantitas maupun kualitasnya.
Yang pertama ditemouh adalah memerintahkan setiap laki-laki bekerja untuk menafkahi diri sendiri dan keluarganya dan negara wajib menyediakan lapangan kerja untuk rakyatnya secara luas,sehingga para pencari nafkah tidak kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Walllahu a,lam bishowab
No comments:
Post a Comment