Pembangunan Plyover di Kabupaten Bandung

Oleh. Ummu Azimah 

(Aktivis Pendidikan dan Pegiat Literasi)

Dilansir dari media Ayobandung.com (25-12-2024), Bupati Bandung Dadang Supriatna bakal membangun tiga flyover baru di Kabupaten Bandung. Beliau mengatakan ketiganya merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemacetan.

Menurut Dadang, pihaknya sudah memetakan lokasi 3 flyover tersebut dan akan segera dibangun salah satunya di kawasan Bojongsoang. Tujuan dibangun infrastruktur ini tiada lain agar bisa mengatasi kemacetan di kawasan tersebut. Keberadaan flyover Bojongsoang bisa menjadi akses utama dari Kota Bandung menuju kawasan Ciparay dan Baleendah Kabupaten Bandung. Selain di kawasan Bojongsoang, 2 lokasi flyover lainnya yang siap dibangun adalah di Kopo Sayati dan Dangdeur, Rancaekek.

Harapan Bapak Bupati agar flyover baru itu bisa segera dieksekusi di masa kepemimpinannya sebagai Bupati Bandung periode kedua. Bahkan, Dedi Mulyadi sebagai gubernur terpilih Jawa Barat periode saat ini pun mendukung penuh rencana Dadang untuk membangun 3 flyover baru di Kabupaten Bandung tersebut.

Solusi Keliru Mengatasi Kemacetan

Kemacetan memang sudah menjadi hal yang biasa terjadi di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Bandung. Untuk mengurangi kemacetan yang terjadi, sudah berbagi cara dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Dalam hal ini apakah pembangunan flyover benar-benar dibutuhkan dan mampu menyelesaikan kemacetan? Pasalnya, fakta yang terjadi dengan adanya flyover hanya memindahkan titik kemacetan saja. Terlebih lagi selama proyek pembangunan flyover tersebut justru akan menimbulkan kemacetan di jalan-jalan sekitar proyek. Selain itu, aktivitas pembangunan flyover tentu mengakibatkan polusi udara (debu).

Kita bisa ambil contoh dan belajar dari keberadaan tol Soroja yang dibangun dengan tujuan mengurangi kemacetan. Namun pada kenyataannya, kemacetan tetap terjadi. Jika diamati, penyebab kemacetan di antaranya volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dan buruknya layanan transportasi publik. Mulai dari tarif yang mahal, armada yang tidak layak, sering terjadi kecelakaan, rute yang panjang, sampai ancaman kriminalitas, serta budaya tertib lalu lintas yang rendah.

Pemerintah telah memberi solusi untuk mengatasi kemacetan ini. Di antaranya dengan mengeluarkan aturan perluasan zona pembatasan kendaraan yang dikenal dengan aturan ganjil genap, menambah jalur lalu lintas, memperpanjang lampu hijau, dan seterusnya. Akan tetapi, kemacetan tetap saja tidak mampu segera teratasi.

Problem Sistemis

Harapannya, ke depan pemkab benar-benar memiliki rencana tata ruang yang matang. Terlebih dengan kesadaran betapa infrastruktur transportasi itu tidak bisa berdiri sendiri, harus diperhatikan efektivitasnya.

Flyover baru itu seyogyanya diintegrasikan dengan sistem jalan raya yang memadai serta transportasi publik. Belum lagi biaya yang dikeluarkan tentu tidak sedikit. Diakui atau tidak, selama ini pembiayaan pembangunan infrastruktur, termasuk sarana dan prasarana transportasi di Indonesia mengandalkan investasi asing dan kapitalisasi pembiayaan di pasar modal. Maklum, keuangan negara sudah lama tidak baik-baik saja.
Penerapan sistem kapitalis sekuler, khususnya dalam bidang sarana dan prasarana transportasi, contohnya jalan tol hanya bisa digunakan oleh mereka yang mampu bayar. Dalam hal ini masyarakat banyak lainnya akan memilih akses gratis meski harus berdesakan, volume kendaraan banyak, akses jalan terbatas. Dengan demikian kemacetan terus terjadi. Langkah yang paling masuk akal sebagai solusi kemacetan dalam kapitalisme dengan banyak dibangunnya flyover.

Solusi Islam Atasi Kemacetan

Tata kelola transportasi adalah tanggung jawab negara. Negara harus menjamin masyarakat untuk mendapatkan layanan transportasi yang gratis, nyaman, aman, dan bebas macet.

Dalam sistem Islam, infrastruktur dipandang sebagai salah satu pilar untuk membangun peradaban dan berbasis pada kemaslahatan rakyat. Negara akan memastikan pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan flyover tepat guna sesuai kebutuhan rakyat dan negara.

Tinta sejarah telah mencatat, selama kurang lebih 13 abad, Islam telah menorehkan kecemerlangan di semua bidang termasuk infrastruktur untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Dalam mengatasi kemacetan, Khilafah akan membatasi produksi dan distribusi kendaraan pribadi serta memperbanyak transportasi umum. Hal ini dalam rangka memudahkan perjalanan sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi.

Khilafah juga bertanggung jawab membangun sarana infrastruktur yang memadai, cukup, dan representatif bagi seluruh masyarakat tanpa pandang kaya dan miskin. Tidak ada istilah jalan tol hanya untuk yang bisa bayar saja. Semua dipersembahkan gratis untuk rakyat.

Khilafah juga senantiasa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya budaya tata tertib dalam berlalu lintas, belajar disiplin, serta mampu meningkatkan iman takwa individu. Di saat iman takwa individu bertemu dengan edukasi dan penerapan syariat Islam secara kaffah dari negara, maka budaya tertib lalu lintas pun akan berjalan dgn asas yang kokoh. Wallahualam bissawab.